Pengelolaan BOK Tidak Diverifikasi dan Dikendalikan

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008.– BPK-RI dan Inspektorat Kementerian Kesehatan RI seakan sepakat dengan hasil temuannya bahwa Pengelolaan Dana BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar tidak diverifikasi dan dikendalikan. Saya (penulis) hanya mengatakan “Masih untung ketiadaan penetapan kegiatan melalui verifikasi oleh Pengelola BOK tidak dimanfaatkan oleh pelaksana program puskesmas untuk melakukan penyimpangan dari pelaksanaan BOK tahun 2012, tetapi tetap saja bagi Dinas Kesehatan, ini adalah kemunduran dalam pengelolaan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat”

Selama dua minggu diawal bulan Oktober tahun 2012 Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar didatangi oleh BPK-RI (Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia) dan Inspektorat Jendral Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan melakukan pemeriksaan keuangan Bantuan Operasional  Kesehatan (BOK) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan. Hasilnya, Oleh BPK-RI untuk dana Bantuan Operasional Kesehatan dinyatakan tak terkendali oleh pengelola, dan dana DAK untuk pembangunan poskesdes tidak sesuai atau kurang dari volume desain perencanaan.

Sementara itu Inspektorat Jendral Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa operasional dana BOK tidak dilakukan verifikasi terhadap perencanaan kegiatannya. Demikian diungkapkan oleh BPK dan Inspektorat Kemenkes ketika berpamitan meninggalkan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar ke Jakarta.

Ketika saya melakukan kunjungan ke puskesmas Kebunsari kecamatan wonomulyo untuk melakukan update data kesehatan, secara tidak sengaja bertemu dengan tim BPK yang sementara melakukan pemeriksaan pengelolaan kegiatan BOK, salah seorang anggota tim sempat berdiskusi dengan saya.

Ia (BPK-RI) mengatakan “mengapa antara pengelola program puskemas dan pengelola dana BOK tidak mempunyai satu kesamaan pengertian operasional kegiatan,” ia heran para pengelola BOK mulai dari Dinas Kesehatan sampai dengan puskesmas ketika ditanya selalu saja mengatakan “tidak tahu” oleh BPK lebih mempercayai para pelakana program daripada pengelola BOK, ia tidak meragukan para pengelola program dalam melaksanakan kegiatan.

Oleh  BPK  bertanya “mengapa demikian?”, saya sebenarnya tidak enak untuk menjawab pertanyaan ini, tapi karena ia butuh jawaban, saya harus menjawab bahwa program tidak dilibatkan dalam pengelolan dana BOK  misalnya program GIZI dan KIA yang merupakan program utama sebagai sasaran dari penggunaan dana BOK, para pelaksanan program  KIA-GIZI tidak dimasukan dalan struktur pengelolaan dana bok. 

BPK kemudian juga bertanya “bidang apa di Dinas Kesehatan Polewali Mandar  yang mengendalikan kegiatan BOK? saya menjawab dalam hal pelaksanaan kegiatan yang bertanggung jawab sebenarnya dibawah UPT Penunjang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar yang langsung dikendalikan oleh Kepala Dinas Kesehatan, sepertinya ini tidak terjadi karena pengelolaan BOK dikendalikan oleh kepala bidang penanggulangan masalah kesehatan  yang sama  sekali tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Saya sebenarnya tidak heran, kalau kemudian oleh BPK-RI dan Inspektorat Jenderal Kemenkes RI menyimpulkan demikian, “PENGELOLAAN BOK TIDAK DIKENDALIKAN DAN DIVERIFIKASI” karena dari beberapa catatan saya ketika tidak dilibatkan lagi dalam pengelolaan dana BOK ditahun 2012————– ditahun 2011  dalam pengelolaan Dana BOK saya ditugaskan sebagai Koordinator Verifikasi————– Penempatan keanggotaan Pengelolaan BOK tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar ditahun 2012 dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi saja bahwa telah ada  SK Pengelolaan BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2012.

Petugas yang ditempatkan dalam pengelolaan BOK ditahun 2012 sama sekali tidak berhubungan dengan  visi dan misi serta program sebagaimana yang ada dalam  buku pedoman pelaksanaan BOK yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan  Republik Indonesia. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian oleh BPK-RI  dalam melakukan pemeriksaan  kepada setiap anggota pengelolaan lebih banyak mengatakan “tidak Tahu” setiap anggota pengelola BOK cenderung mengatakan yang lebih tahu adalah Kepala Seksi Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dan Bendaharanya.

Ketika saya bertemu dengan Kepala  Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan  Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar yang menjabat bagian Verifikasi dalam pengelolaan BOK mengatakan  “saya sebenarnya sudah memberi tahukan kepada penanggung jawab BOK ( Kasie Jaminan Kesehatan) bahwa bagian verifikasi kembali dijabat oleh Arsad Rahim Ali (penulis), terus terang saya tidak mempunyai waktu uuntuk melakukan verifikasi terhadap kegiatan BOK”.  Saya (penulis) tidak memberikan komentar balik terhadap pernyataan  sang Kepala Bidang ini.

Saya sangat menyayangkan dengan memberikan ekspresi bahwa temuan BPK-RI dan Inspektorat Kemenkes RI  sangatlah tidak menyenangkan dan tidak seharusnya terjadi dalam sistem manajemen organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.

Karena temuan tersebut menunjukkan bahwa tugas dan fungsi Dinas Kesehatan  tidak lagi menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan kesehatan, atau tepatnya rencana strategi pembangunan kesehatan di  Kabupaten Polewali Mandar,  tidak lagi menjadi pedoman pengendalian melalui verifikasi kegiatan yang direncanakan dan diusulkan oleh 20 Puskesmas se Kabupaten Polewali Mandar.

Sebagaimana tahun sebelumnya (2011) penulis penjabat sebagai  Koordinator verifikasi dan klaim  kegiatan Jamkesmas, Jampersal dan Bantuan Operasional Kesehatan. Pada tahun 2012 ini tidak dilibatkan lagi dalam kegiatan tersebut yang menurut alasan mereka penulis telah meminta mengundurkan diri (red: Bukan saya yang meminta) tapi penulis cuman menyarankan tiga alasan yang bila dapat dipenuhi jabatan itu siap untuk menerimanya kembali di tahun 2012. Namun ketiga Alasan tersebut yang membuat mereka mengatakan saya telah mengundurkan diri. Baca selengkapnya “Mengundurkan diri” dari Pengelolaan Jamkesmas-BOK tahun 2012

Karena ketiadaan verifikasi  pengelola BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar terhadap rencana kegiatan program yang diusulkan oleh puskesmas, maka secara system, yaitu sistem pengelolaan suatu program, dalam hal pengendalian kegiatan program tidaklah dapat dilakukan.

Ketiadaan kegiatan yang ditetapkan sebagai hasil dari verifikasi maka pengendalian itu secara umum dapat diartikan tidak bisa dilakukan oleh manajemen organisasi pengelolaan Dana BOK.  Pengendalian pelaksanaan berbagai kegiatan agar tidak menyimpang dari  rencana yang telah ditetapkan benar-benar tidak difungsikan, masih untung ketiadaan penetapan kegiatan oleh Pengelola BOK tidak dimanfaatkan oleh pelaksana program puskesmas untuk melakukan penyimpangan tujuan dari pelaksanaan BOK tahun 2012, tetap saja bagi Dinas Kesehatan, ini adalah kemunduran dalam pengelola Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat.

Tim BPK-RI sementara melakukan pemeriksaan Pelaksanaan Program BOK di Puskesmas Kubunsari  Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Saya (penulis) Sempat berdiskusi tentang beberapa keganjalan yang mereka dapatkan, Misalnya POA Puskesmas yang tidak disertai dengan KAK (Kerangka Acuan Kerja)

Satu hal yang saya catatan disini adalah semua ini ——– BOK tidak diverifikasi  dan dikendalikan –——— dapat terjadi karena penempatan tenaga yang tidak  tepat, tidak sesuai dengan kompotensi yang dimiliki, terjadi karena mereka lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan organisasi.

Saya tidak mengetahui mengapa mereka tidak bisa melihat semua itu. Pimpinan sudah beberapa kali mengingatkan  “kerjalah sesuai aturan” tetapi mereka tetaplah tidak menjabarkannya, bahkan temuan ini —— BOK tidak diverifikasi  dan dikendalikan——-  kembali diingatkan lagi oleh sang pimpinan untuk melakukan upaya-upaya perbaikan, tetapi tetap saja bagi mereka penanggung jawab langsung BOK  dan pengelolaannya  di Dinas Kesehatan tidak dianggap  hal yang penting, “mudah-mudahan saya yang salah”  ujarku dalam hati, hanya Tuhan  Yang Tahu,  Wallahu A’lam.

Baca tulisan terkait

  1. Aku Pusing ! Sistem Organisasi Terganggu
  2. “Mengundurkan diri” dari Pengelolaan Jamkesmas-BOK tahun 2012
  3. Kosong ! Jabatan Strategis Operasional Tehnis Dinkes Polewali Mandar.
  4. Dari Catatan Pelaksanaan Program BOK-JAMKESMAS-JAMPERSAL
  5. Membijaksanai Program Jaminan Persalinan Tahun 2011
  6. Tata Cara dan Syarat Pengajuan Dana BOK tahun 2011

—————————————-

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi dan Kesehatan
di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia

Perihal Arsad Rahim Ali
Adalah pemilik dan penulis blog situs @arali2008. Seorang pemerhati -----OPINI DARI FAKTA EMPIRIS----seputar masalah epidemiologi gizi dan kesehatan di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Dapat memberikan gambaran hasil juga sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia. Tertulis dalam blog situs @arali2008 sejak 29 Februari 2008.

One Response to Pengelolaan BOK Tidak Diverifikasi dan Dikendalikan

  1. mumox mengatakan:

    rumit juga pengelolaan BOK ini, tahun 2013 berganti sistem lagi sepertinya..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: