Kinerja RKPD Polewali Mandar Tahun 2021

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008.– Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.  Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah  monitoring dan evaluasi pembangunan. Khusus untuk hasil monitoring dan evaluasi pembangunan kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 berikut hasil ringkasannya.

Membuat Sambutan Bupati, “Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Tahun 2023”.

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008.—Ini adalah isi Sambutan Bupati Polewali Mandar yang dibuat Penulis untuk disampaikan oleh Bupati Polewali Mandar (Bp. Andi Ibrahim Masdar) dalam acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Polewali Mandar.

Diselenggarakan oleh Balitbangren Polewali Mandar pada hari Senin, 7 Februari 2022 Jam 08.30 wita – selesai Dengan Metode tatap muka dan virtual. Berdasarkan Dasar Surat P-072/Balitbangren /005/01/2022 tgl 31 Januari 2022 tentang Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2023.

Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan di Polewali Mandar

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008.– Saya diamanatkan untuk mengendalikan program pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan indicator yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019-2023 Kabupaten Polewali Mandar. Salah satau Indikator yang menjadi sasaran pengendalian dalan setiap capaian-capaiannnya adalah Indikator Kemiskinan. Metode analisis yang saya gunakan adalah Trend Analysis dan Forecasting. Yang saya ambil dari Buku Pedoman Tehnis Pengganggaran Pro Anak Kerja sama Unicef dengan Kementerian PPN/Bappenas dan difasilitasi oleh Universitas Diponegoro Semerang.

Cut off Point Garis Kemiskinan di Polewali Mandar

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008.— Tulisan ini hanya merupakan catatan ringan penulis ketika mengikuti Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Sulbar pada hari Kamis, 2 Desember 2021 di Hotel Aston Makassar. Yang dipimpin langsung wakil Gubernur Sulbar Hj. Enny Anggraeny Anwar.

Pelatihan Business Process Engineer pada sub Kegiatan Pembangunan Daerah

Polewali Mandar Sulawesi Barat. @arali2008.— Ketika teman-teman perencana ditugaskan untuk mengikuti Pelatihan Business Process Engineer (BPE), atau dalam bahasa Indonesia diartikan Pelatihan Rekayasa Proses Bisnis. Ada yang tanya, “kira-kira pelatihan apa itu, pa Arsad!?  Sepertinya, dengan embel-embel ada kata “Bisnis” itu pelatihan perencanaan bisnis dengan hasil akhir adanya dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB), seperti dokumen perencanaan yang telah dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Polewali Mandar

Pernyataan Anggaran Gender Kegiatan Monev Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar

Polewali Mandar Sulawesi Barat. @arali2008.– Target Kabupaten Polewali Mandar dalam pencapaian Indeks Pembangunan Gender ditahun 2020 masuk sebagai kategori pratama, sebagai hasil pelaksanaan  strategi Pengarustamaan Genden (PUG) di tahun 2020 berhasil meningkatkan status Kabupaten Polewali Mandar dengan kategori pratama dan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan berhak mendapatkan  Anugerah Parahita Ekapraya (APE), sebagaimana tertuang dalam surat no. 72/MenD.KG/KG.05/9/2021 tentang pemberitahuan pemberian penghargaan  APE tahun 2021

Penanggulangan Kemiskinan di Polewali Mandar

Polewali Mandar Sulawesi Barat. @arali2008 .– Balitbangren dalam Pendekatan lintas sektor berbasis data untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. Menyadari ketertinggalan dalam tingkat kemiskinan dibandingkan kabupaten lain di Prov. Sulbar, Pemerintah Polewali Mandar berupaya melakukan perbaikan dan inovasi program penanggulangan kemiskinan. Salah satunya dengan penyusunan kebijakan berupa Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dengan pendekatan lintas sektor dan bidang pada setiap perangkat daerah.

Jika selama ini penanggulangan kemiskinan cenderung menjadi urusan sosial maka dalam SPKD ini pendekatannya lebih komprehensif. Seluruh bidang di Bappeda baik Ekonomi, Infratruktur, Sosial dan Pengendalian berkontribusi sesuai dengan bidangnya. Proses yang melibatkan setiap Perangkat Daerah yang relevan yaitu Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi/UKM dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dokumen SPKD yang telah disahkan dalam Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2020 akan dijadikan sebagai arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan penurunan kemiskinan pada RPJMD 2019-2024 yaitu menurunkan kemiskinan dari 15.97% ditahun 2018 menjadi 9.50 di tahun 2023.