Medical Chek Up DPRD Polewali Mandar

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008.— Perihal Medical Chek Up untuk DPRD Polewali Mandar dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada bagian Jaminan Kesehatan, disebutkan Selain Jaminan Kesehatan, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksanaan kesehatan — Medical Chek Up —– yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Baca pos ini lebih lanjut

Iklan

Peningkatan Kapasitas Anggota dan Pimpinan DPRD

Polewali Mandar Sulawesi Barat, @arali2008.– Tahun ketiga bekerja di sekretariat DPRD Polewali Mandar, sangat beda dengan kerja-kerja di Dinas Kesehatan yang kerjanya melayani provider (bc. Penyedia layanan) dan klien (bc. Penerima Layanan), kerja-kerja di Sekretariat DPRD, semata-mata melayani Anggota DPRD. Ditahun 2018, salah satu kegiatan Pelayanan kepada mereka adalah peningkatan kapasitas anggota dan Pimpinan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi, hak dan kewajiban sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Baca pos ini lebih lanjut

10 Fakta Keberadaan Rumah Sakit Umum Regional Sulawesi Barat

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008.— Di akhir tahun 2017, di bulan Desember 2017, berbagai media mass konvesional dan online local Sulawesi Barat dan juga media mass Nasional memberitakan, mundurnya 17 Dokter Spesialis yang bekerja di Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Barat. Diberitakan mundurnya para dokter ini, karena tidak adanya keharmonisan antara pihak manajemen rumah sakit dengan komite medic rumah sakit yang disebut-sebut sebagai Rumah Sakit Regional di Provinsi Sulawesi Barat yang sangat dibanggakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Baca pos ini lebih lanjut

Yang perlu di ketahui di Hari Gizi Nasional ke 58 Tahun 2018

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008.— Apa yang saya lakukan di Hari Gizi Nasional tahun  ini ? adalah pertanyaan setelah saya menyadari bahwa pada tanggal 25 Januari 2018 adalah  Hari Gizi Nasional. Sebagai seorang praktisi gizi masyarakat dan juga sebagai citizen journalism, tentu harus dapat juga memberikan peran di harinya orang-orang gizi ini.  Lalu apa yang saya harus ketahui dan lakukan sebagai seorang praktisi gizi  di  Ulang Tahunnya Gizi ke 58  tahun ini tanggal 25 Januari 2018. Baca pos ini lebih lanjut

Dapat Nilai ”E” Status Gizi Balita di Sulawesi Barat

Polewali Mandar Sulawesi Barat, @arali2008. — Keadaan Gizi Balita di Sulawesi Barat adalah Masalah Kesehatan Masyarakat Tingkat Berat. Nilainya ”Eror”, seharusnya dinyatakan sebagai keadaan gangguan tingkat BERAT oleh para pengambilan kebijaksanaan, minimal melalui surat edaran. ”Keadaan gizi Balita di Sulawesi Barat adalah Masalah Kesehatan Masyarakat tingkat Berat”.   Baca pos ini lebih lanjut

Kasus Gizi Buruk, Perlukah “Secara-Tehnis” Melibatkan Lintas Sektoral ?

Polewali Mandar Sulawesi Barat, @arali2008.— Ketika Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dan Balitbangren (sebagai fasilitasi) mengadakan pertemuan terkait dengan penanganan gizi buruk yang melibatkan puskesmas, petugas gizi, Dokter RSUD  Polewali, media dan perwakilan mahasiswa perwakilan HMI Cabang Polman) di aula Balitbangren, selasa 7 November 2017, kemudian diberita Koran Harian radar Sulbar full pada halaman utamanya, dengan judul Tangani Kasus Gizi Buruk PERLU PROGRAM LINTAS SEKTORAL. Muncul kemudian pertanyaan Apa benar Adanya Kasus Gizi Buruk perlu ditangani dengan melibatkan Lintas sektoral? Baca pos ini lebih lanjut

Hasil Evaluasi Provinsi Sulbar tentang APBD-P 2017 Kab. Polewali Mandar, Badan Anggaran Menegur TAPD.

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008. Ketika muncul kasus dijadikannya tersangka Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat oleh Kejaksaan Tinggi Sulselbar, karena penyalagunaan dana  kegiatan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran dewan, yang tidak prosedural pada proses pembahasan di tingkat dewan, DPRD Polewali Mandar kemudian sangat hati-hati dalam melaksanakan tugas dan fungsi anggarannya. Misalnya saja Hasil Evaluasi Provinsi Sulbar, tentang APBD Perubahan Kab. Polewali Mandar tahun 2017 yang seharusnya dibahas oleh dewan, secara sepihak hanya dibahas oleh TAPD, dewan kemudian memberikan teguran keras —secara lisan-— untuk tidak mengulanginya, demikian yang saya catat pada risalah rapat Badan Anggaran DPRD Polewali Mandar. Baca pos ini lebih lanjut

%d blogger menyukai ini: