Hasil Evaluasi Provinsi Sulbar tentang APBD-P 2017 Kab. Polewali Mandar, Badan Anggaran Menegur TAPD.

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008. Ketika muncul kasus dijadikannya tersangka Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat oleh Kejaksaan Tinggi Sulselbar, karena penyalagunaan dana  kegiatan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran dewan, yang tidak prosedural pada proses pembahasan di tingkat dewan, DPRD Polewali Mandar kemudian sangat hati-hati dalam melaksanakan tugas dan fungsi anggarannya. Misalnya saja Hasil Evaluasi Provinsi Sulbar, tentang APBD Perubahan Kab. Polewali Mandar tahun 2017 yang seharusnya dibahas oleh dewan, secara sepihak hanya dibahas oleh TAPD, dewan kemudian memberikan teguran keras —secara lisan-— untuk tidak mengulanginya, demikian yang saya catat pada risalah rapat Badan Anggaran DPRD Polewali Mandar. Baca pos ini lebih lanjut

Iklan

Pengaduan Kesehatan Masyarakat

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008.–  Sering kali saya didengarkan dan menyaksikan suatu kasus pengaduan, misalnya saja ada kelompok mahasiswa yang mengadukan pihak Rumah Sakit Umum Polewali  kepada DPRD Polewali Mandar telah melakukan pembiaran pelayanan yang tidak manusiawi kepada pasien-pasien keluarga miskin. Demikian juga pengaduan orang-orang tertentu yang mewakili masyarakat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar terhadap kasus kesehatan masyarakat baik yang terjadi pada diri mereka sendiri maupun masyarakat terhadap pembiaran  kasus kesakitan misalnya kasus gizi buruk kepada pihak yang berwewenang (bc. DPRD) untuk segera mendapatkan penyelesaian. Baca pos ini lebih lanjut

Ini Sumpah Pelantikan Ketua DPRD Polewali Mandar

Polewali Mandar, Sulawesi Barat, @arali2008.– Ini data dan fakta prosesi pelantikan Ketua DPRD Polewali Mandar Masa Jabatan 2014-2019, pelantikan dilakukan karena Berakhirnya Pejabat Lama Almarhum Bapak H. Hamzah Haya,  meninggal dunia tertanggal 29 Maret 2017, digantikan oleh Ir. M. Fariduddin Wahid M.Si. Baca pos ini lebih lanjut

Strategi dan Selamat Bekerja Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Sulawesi Barat 2017-2022

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008.— Membaca Koran local (radar sulbar, Senin 15/05/2017), sebagian besar  halamannya berisi ucapan selamat  atas pelantikan  gubernur dan wakil wakil gubernur terpilih periode 2017-2022, ya hari Jumat (12/05/2017) dan hari senin (15/05/2017), masyarakat Sulawesi Barat, yang tersebar di 6 kabupaten mengfokuskan proses pelantikan dan serah terima (lepas sambut) jabatan gubernur terpilih ini, setelah proses pemilihan gubernur yang berakhir dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang membatalkan gugatan pasangan calon nomor 2 (SDK-Kalma) terhadap tuduhan tidak profesionalnya KPUD Sulbar dalam penyelenggaraan pilgub Sulbar. Baca pos ini lebih lanjut

Satu Tahun bersama Ketua DPRD Polewali Mandar, “Tugas Selesai”

Polewali Mandar Sulawesi Barta @arali2008.— Meninggalnya Ketua DPRD Polewali Mandar Bapak Hamzah Haya, meninggalkan beberapa catatan, yaitu catatan kerja sama dengannya, mengfasilitasi tugas dan fungsi yang diembangnya sebagai ketua DPRD Polewali Mandar. Baca pos ini lebih lanjut

Ada Apa dengan Pengorganisasian Anggaran di Sekretariat DPRD Polewali Mandar?

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008.— Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dituangkan dalam DPA pada setiap SKPD, seyogyanya dapat di organisasikan pada setiap Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) yang melekat pada setiap pejabat setingkat eselon IV. Namun apa bila dalam pengorganisasian anggarannya hanya diperuntukan untuk satu PPTK dan atau pejabat setingkat eselon 4 saja, dan mengabaikan pejabat yang sama, sebagaimana yang terjadi di sekretariat DPRD Polewali Mandar, maka kemudian muncul Pertanyaan, “Ada apa dengan pengorganisasian Anggaran di Sekretariat DPRD Polewali Mandar?” Baca pos ini lebih lanjut

Landasan Teori dan Empiris Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Polewali Mandar

Polewali Mandar Sulawesi Barat. @arali2008.—Banyak yang bekerja dalam organisasi, semisal ASN ( bc. Aparat Sipil Negara) dalam organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah) mereka begitu percaya diri dengan jabatannya. Sayang, mereka tidak tahu, bahwa jabatan yang mereka duduki ada landasan teori dan empiris. Baca pos ini lebih lanjut

%d blogger menyukai ini: