Membaca Permenkes no 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008.- Baru saja saya membaca  Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, saya membaca peraturannnya juga membaca lampirannya, saya catat dan saya berikan beberapa kalimat tambahan untuk mempermudah pembaca mengoperasionalkannya, terutama dalam mengartikan target 100 persen dan menempatkannya pada RPJMD dan Renstra SKPD Kesehatan.

Menteri Kesehatan (ibu Nila Farid Moeloek) dalam pertimbangan (bc. Menimbang) Permenkesnya menyebutkan, bawah urusan kesehatan adalah urusan pemerintahan yang dibagi habis antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota, ada aturan sebagai payung hukumnya, ada pada bagian “mengingat”, ada konsideransi peraturan perundang-undangnannya (bc. Mengingat)

Membaca keputusan penetapan permenkes ini, PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN. Sedikit merubah Prinsip cara kerja Pembangunan Kesehatan di tingkat Kabupaten/kota.

Pada pertimbangan  menyebutkan bawah urusan pemerintahan yang dibagi habis antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota, rupanya dalam pasal-pasalnya menyebutkan SPM ini  diperuntukan untuk Kabupaten/kota sebagai penyelenggara atau penyedia layanan dan focus pada 12 pelayanan kesehatan dasar, yang kemudian disebut SPM Bidang Kesehatan  dengan  12 pernyataan standar  yang ditargetkan harus di capai 100 persen ( bc. Seratus per seratus)

Target 100 Persen artinya jika sasaran populasinya 100 maka 100 sasaran populasinya yang terlayani, jika sasarannya 100 ibu hamil maka 100 ibu hamil harus mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mutu standar yang ditetapkan dalam jangka waktu yang ditetapkan serta dalam satuan wilayah kerja.

Prinsipnya setiap sasaran populasi harus tercatat berdasarkan data nama dan alamat serta jenis layanan yang diberikan juga waktu yang diharuskan setiap sasaran mendapatkan layanan (by Name by addres by services and by time).

Beda dengan  SPM lama yang bertanggung jawab adalah setingkat SKPD Kesehatan, pada SPM baru ini penanggung jawabnya adalah Bupati/Wali Kabupaten/Kota, Disebutkan dalam permekes SPM terbaru ini, bahwa SPM yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi, bagi yang telah terlanjur tersusun dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) masih berlaku, namun tidak berlaku untuk  penyusunan RKPD tahun berikutnya. Bila tidak!, maka Kepala Daerah sebagai penanggung jawab dapat dikenai sanksi, SPM Kesehatan ini adalah  bagian dari strategi nasional, setiap daerah wajib dimasukan dalam setiap rencana strategisnya dan wajib mengeksekusinya.

“bahwa Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional akan dikenai sanksi yaitu sanksi administratif, diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan, sampai dengan diberhentikan sebagai kepala daerah” (Pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

SPM bidang kesehatan dengan 12 PERNYATAAN STANDAR dalam Permenkes ini adalah

  1. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;
  2. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
  3. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar;
  4. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
  5. Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
  6. Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
  7. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
  8. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
  9. Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
  10. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
  11. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar; dan
  12. Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

Kata “SETIAP” dalam kata pertama kalimat 12 pernyatakan standar dalam lampiran permenkes ini, bagian dari Latar belakang, menunjukkan bahwa, ada  6 point utama yang mendasari penyebutan kata “Setiap”, 6 (Enam) point utama tersebut adalah

  1. Kesehatan adalah kebutuhan dasar kesehatan Setiap Orang
  2. Setiap Orang harus memenuhi kebutuhan kesehatannya
  3. Pemerintah wajib menyediakan layanan kesehatan dasar pada Setiap Orang
  4. Dan Pelayanan pemerintah dan Setiap Orang yang ingin memenuhi kebutuhan kesehatannya harus terstandarisasi.
  5. Ada jaminan kesehatan Setiap Orang bagi yang mampu apalagi yang tidak mampu.
  6. Bahwa anggaran daerah benar-benar diperuntukan per orang (bc. Setiap Orang) dalam pemenuhan kebutuhan dasar kesehatannya.

Pada lampiran disebutkan dengan jelas uraian 12 Standar Pelayanan Minimal Kesehatan meliputi jenis layanan dasar, mempunyai mutu layanan dasar  atau standar pelayanannnya dan dinyatakan dalam pernyataan standar, serta penerima layanan dasar atau sasaran populasinya

Secara detail setiap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan telah memuat uraian sebagai berikut

  1. Pernyataan Standar dan Pengertian dari 12 pelayanan kesehatan dasar.
  2. Devinisi Operasional Capaian Kinerja yang dinyatakan dalam angka presentase (100 persen)
  3. Cara perhitungan kinerja yang berisi rumusan pembilang dan penyebut dengan konstanta 100 (bc. Seratus)
  4. Contoh perhitungan dan Target capaian berupa jumlah yang dilayani dibagi dengan jumlah sasaran yang dilayani dan strategis pencapaian 100 persen target.
  5. Langkah-Langkah Kegiatan sebagai dalam pelaksanaan di unit-unit pelayanan kesehatan puskesmas dan Jaringannya
  6. Tehnik perhitungan biaya yang meliputi langkah kegiatan, variabel atau input dari pembiayaan, komponen variabel dan volume. Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran kegiatan
  7. Monitoring dan evaluasi yang telah di berlakukan di Puskesmas misalnya Pencatatan khohor, PWS dan lain-lain.
  8. Sumber daya manusia atau pemberi pelayanan kesehatan
  9. Referensi atau sumber rujukan yang telah di keluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Lebih lanjut kalimat-kalimat dalam lampiran  menyebutkan SPM Bidang Kesehatan dengan konsep baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM Bidang Kesehatan sebelumnya. Bila pada SPM-Kesehatan yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan maka pada SPM-Kesehatan ini pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada Kinerja Pemerinta Daerah. Pencapaian target SPM-Kesehatan, bersama-sama dengan program prioritas lain, menjadi indikator, “apakah kinerja Kepala Daerah dinilai baik atau tidak”, dan sebagaimana telah diatur dalam UU 23 Tahun 2014 maka ada konsekuensi tertentu atas tercapai/tidaknya indikator ini.

Diharapkan  dari Permenkes 43 tahun 2016 tentang SPM-Kesehatan ini, adalah seluruh elemen dapat bersatu padu berbenah untuk bersama-sama menuju pencapaian target-target SPM-Kesehatan, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan sumber daya manusia kesehatan terutama di level Puskesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM.

Menjabarkan SPM Bidang Kesehatan dalam RPJMD dan juga dalam Renstra SKPD Kesehatan dapat disesuaikan dengan capaian-capai target Output kegiatan, target Outcome program  dan target tujuan dan sasaran utama (Goal). Tempatnya adalah target output kegiatan baik pada renstra, dan RPJMD yaitu pencapaian kinerja kesehatan berupa peningkatan status pelayanan kesehatan yang didasarkan pada pencapaian standar pelayanan minimal sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan menteri kesehatan nomor 43 tahun 2016 ini. Tempatnya bukan pada indikator outcome apalagi pada indikator goal.

SPM Bidang Kesehatan adalah strategis nasional. Pencapaian target-target SPM-Kesehatan tidak bisa terlepas dari framework (bc. kerangka kerja) perencanaan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini berarti pencapaian target-target SPM-Kesehatan harus terintegrasi dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMN/RPJMD dan dokumen-dokumen perencanaan turunannya. SPM-Kesehatan dan Program Prioritas Nasional lainnya sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan Renstra Kemenkes, harus dituangkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD Kesehatan sehingga mendapatkan kerangka pendanaan yang kuat untuk memperkuat implementasinya.

Selamat bekerja dengan SPM Kesehatan Terbaru, yang lama lupakan saja.

Baca tulisan terkait

  1. Pengantar Prinsip Kerja Pembangunan Kesehatan Kabupaten
  2. Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014-2019
  3. Download PMK No. 43 tahun 2016 ttg Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

 —-

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi dan Kesehatan
di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia

Iklan

Perihal Arsad Rahim Ali
Adalah pemilik dan penulis blog situs @arali2008. Seorang pemerhati -----OPINI DARI FAKTA EMPIRIS----seputar masalah epidemiologi gizi dan kesehatan di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Dapat memberikan gambaran hasil juga sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia. Tertulis dalam blog situs @arali2008 sejak 29 Februari 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: