Bekerja dengan Nuansa Tahun Politik

Polewali Mandar Sulawesi Barat@arali2008.— Saya buka catatan lembaran risalah rapat Badan Anggaran DPRD Polewali Mandar yang saya ikuti, dan beberapa catatan harian dalam tiga bulan sebelum berakhirnya tahun 2018 ini. Beberapa catatan peristiwa ini dipostingkan dalam blog saya ini, terasa nuansa politik begitu kental akan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD yang akan bertarung dengan memaksimalkan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam APBD Polewali Mandar tahun 2019.

Catatan-Catatan tersebut saya sajikan sebagai berikut :

PERTAMA ; APBD perubahan gagal disahkan melalui PERATURAN DAERAH POLEWALI MANDAR, tetapi hanya disahkan melalui PERATURAN BUPATI Polewali Mandar tentang Penjabaran APBD Perubahan tahun 2018.

Penyebabnya adalah waktu yang diamanatkan oleh Menteri Dalam Negri Republik Indonesia sebagaimana yang tertulis dalam PEDOMAN penyusunan APBD 2018 harus sudah disahkan per tanggal 30 september 2018 tidak dapat diselesaikan pembahasannya oleh DPRD dan TAPD Polewali Màndar.

Peristiwa ini baru pertama kali terjadi selama pemantauan saya dalam proses pembahasan APBD kabupaten Polewali Mandar, setidaknya dalam periode jabatan 2014-2019 anggota DPRD Polewali Mandar, bahkan periode lima tahun sebelumnya.

Gagalnya pengesahan Ranperda APBD Polewali Mandar ini, rupanya dialami pula APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019, yang seharusnya menjadi contoh bagi kabupatennya, ditolak dikonsultasikan di Kementerian Dalam Negeri, karena mengalami nasip yang sama, terlambat disahkan RAPBDnya oleh DPRD Provinsi Sulawesi Barat, “terlalu lama di goreng di DPRD,” guwon gubernur Sulawesi Barat bp. Ali Baal Masdar ketika dimintai keterangan  oleh para wartawan lokal.

Salah satu catatan penting dari peristiwa ini adalah saat beberapa gubernur di provinsi lain membuat surat edaran percepatan pembahasan dan penetapan APBDPnya per tanggal 30 September tahun berjalan, hanya provinsi Sulawesi Barat saja yang tidak melakukannya. “Bisa lolos seperti tahun-tahun sebelumnya”, ungkap beberapa teman sekretariat DPRD dengan melihat kebiasaan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan ditetapkannya APBD Perubahan melalui Peraturan Bupati, –bukan Perda—  secara operasioanal, capaian salah satu kinerja politik Dewan tidak tercapai akan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRDnya. Tanggung jawab sepenuhnya ada pada BUPATI. Untuk tidak menimbulkan kesalahan dalam penggunaan APBD Perubahan, tim anggaran telah melakukan konsultasi dengan Pemerintah provinsi dan konsultasi dengan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Hasilnya adalah isi Penjabaran APBD Perubahan harus memuat sbb :

  1. Penggunaan anggaran harus sesuai dengan dukungan amanat peraturan yang sudah ada.
  2. Anggaran yang digunakan sifat mendesak yang apabila tidak diselesaikan akan menimbulkan kerugian
  3. dan beberapa ketentuannya lainnya yang konsekwensi ditanggung sendiri oleh individu pengguna anggaran.

KEDUA: Penyusunan APBD Pokok ditahun 2019, khususnya untuk sekretariat DPRD Polewali Mandar, cenderung disesuaikan dengan agenda politik nasional pemilihan umum untuk memilih kembali Anggota DPRD Periode lima tahun kedepan, dan mengakhiri kerja anggota masa kerja 5 tahun sebelumnya, sehingga program dan kegiatan Para Anggota DPRD cenderung diarahkan pada penyelesaian tugas dan penyambutan anggota DPRD baru, “ini tahun politik,” ungkap bpk Jamar Yasin Bandu anggota DPRD Polewali Mandar dari fraksi PAN ketika penulis melakukan konfirmasi beberapa kegiatan DPRD yang dilaksanakan tahun 2019.

Salah satu kegiatan yang bernuansa tahun politik adalah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan pada Tingkat daerah pemilihan setiap anggota dewan, dimana tahun sebelumnya tidak diagendakan, tahun 2019 akan menjadi kegiatan utama diluar gedung dalam daerah selain dari kegiatan reses yang diagendakan 3 kali dalam setahun.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan menyampaikan kinerja akhir selama 5 tahun masa jabatan terutama yang berhubungan dengan peraturan perundang undangan yang telah dibuat dan dibahas di DPRD Polewali Mandar. Pelaksanaan kegiatan ini cukup beresiko karena bila dalam pelaksanaannya ditemukan indikasi kampanye maka akan merugikan para anggota dewan sendiri atau bagi PNS Sekretariat DPRD yang ditunjuk sebagai pantia kegiatan terancam sanksi disiplin kepegawaian karena dalam aturan kegiatan pemerintah termasuk kegiatan DPRD dilarang bila ditemukan unsur kampanye dan bisa didiskualifikasi.

Untuk mencegah kegiatan sosialisasi  yang dapat diindikasikan adanya unsur kampanye, maka hal-hal perlu disiapkan adalah

  1. Membuat SK Ketua DPRD Polewali Mandar Yang berisi petunjuk Pelaksanaan kegiatan (TOR).
  2. Membuat TOR per anggota dewan sebagai penjabaran SK Point 1 diatas.
  3. Menyiapkan panitia dan narasumber luar sekretariat DPRD.
  4. Menyiapkan materi dan bahan sosialisasi berupa perda-perda yang telah dihasilkan selama periode jabatan.
  5. Dan bahan-bahan lain dianggap penting.

Semoga bahan-bahan (materi dan surat keputusan) dapat disiapkan sekretariat DPRD Polewali Mandar.


KETIGA: peristiwa penting lainnya dalam tiga bulan berakhirnya tahun 2018 ini adalah mutasi sekretaris DPRD Polewali Mandar dari H. BAKHTIAR MUSDALIFAH, yang dimutasi ke Dinas Kesbankesos Polewali Mandar, digantikan oleh Bp. ABDUL JALAL, mutasi dari Kepala Inspektorat Polewali Mandar, sesuai dengan SK Bupati Polewali Mandar nomor 386 tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang pengambilan sumpah jabatan pelantikan pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tanggal 15 Oktober 2018. Dan serah terima jabatan di lakukan pada tanggal 17 Oktober 2018  secara sederhana diruang ketua DPRD Polewali Mandar.

img-20181124-wa0038

Foto bersama serah terima jabatan sekretaris DPRD Polewali Mandar, staf bersama pejabat eselon IV dan III diruang Ketua DPRD.

Juga terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) dari H. ACHMAD SAENI almarhum digantikan oleh MUHAMMAD ASRI ABDULLAH dari Partai PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kecamatan Balanipa, Tinambung, Limboro dan Allu. Sesuai dengan SK Gubernur nomor 888.4/659/sulbar/ix/2018 yang dibacakan oleh Sekretaris  DPRD Polewali Mandar  Bp. Abdul Jalal dan Peyumpahan dilakukan oleh  Ketua DPRD Polewali Mandar Bp. Ir. M. Fariduddin Wahid, dalam rapat paripurna DPRD Polewali Mandar tanggal 29 November 2019. Pada kesempatan ini Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar, melalui  Plt. Sekdanya Bp. Andi Parial Patajangi, mengucapkan, “Selamat kepada Muhammad Asri Abdullah sebagai anggota DPRD sisa waktu periode jabatan 2014-2019 dan mengucapkan terima kasih kepada almarhum H. Akhmad Saeni yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengajak kepada para undangan untuk mengikhlaskan dan memaafkan kesalahannya.” terbaca dalam Sambutan Bp. Parial, setelah Rapat Paripurna Selesai.

Demikian Tercatat dalam buku agenda penulis sebagai Koordinator Sekretariat Badan Anggaran DPRD Polewali Mandar, dituangkan dalam catatan web blog penulis @arali2008

 –

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi, Kesehatan dan Sosial
di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia

Tentang Arsad Rahim Ali
Adalah pemilik dan penulis blog situs @arali2008. Seorang pemerhati -----OPINI DARI FAKTA EMPIRIS----seputar masalah epidemiologi gizi, kesehatan dan Pembangunan Kabupaten di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Dapat memberikan gambaran hasil juga sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia. Tertulis dalam blog situs @arali2008 sejak 29 Februari 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

<span>%d</span> blogger menyukai ini: