Mengikuti WORKSHOP NASIONAL ASDEKSI, “Komunikasi Politik”

Bandung, @arali2008.- Workshop Nasional Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat DPRD serta sosialisasi perpres no 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi tanggal 06-09 Desember 2018 Hotel Harris Ciumbuleuit Bandung. Diselenggarakan Asosiasi Sekretaris DPRD KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA- ASDEKSI

Saya yang berdiri

Salah satu Materi yang cukup menarik dalam workshop ini, “Memahami Dinamika Komunikasi Politik untuk mendukung Tugas Sekretariat DPRD,” Yang dibawakan oleh Narasumber Efendi Gazali, Ph.D. MPS ID (Pakar Komunikasi Publik).

Saya banyak mendapat pemahaman dari materi ini setelah tiga tahun saya bekerja di sekretariat DPRD Polewali Mandar yang begitu banyak dinamika komunikasi politik terjadi diluar kaidah-kaidah logika normal, misalnya saja dalam suatu rapat tiba-tiba Si A memberikan komentar yang menyerang induvidu si B, yang secara logika normal membuat si B sakit hati, tidak terima akan komentar si A.

Di materi ini saya baru bisa memahami komunikasi politik yang terjadi antar sekretariat dan DPRD juga dengan Kepala Daerah dengan OPDnya bahkan yang terjadi antara sesama anggota dewan, seperti kasus diatas.

Yaaa..  cukup berat juga memahami materi pakar komunikasi yang sering tampil dilayar TV ini, ia berbicara TRAJECTORY, DISRUPTION, POST-TRUTH, POPULISM DAN ALGORITHM dalam Konteks materinya, Memahami Dinamika komunikasi politik untuk mendukung tugas sekretariat DPRD.

Adalah Trajektori, disebutkan, Dalam bekerja sudah sampai dimana hari ini, menunjukan apa yang telah terjadi secara eksternal yang menimpa diri Anda, berita hoax misalnya. Dan Apa yang dilakukan dengan hari ini menunjukan apa yang harus seorang induvidu lakukan. Jangan sampai Anda tidak melakukan apa-apa pada hari Ini karena adanya pengganggu (bc. disruptive), inilah era Disruption, segala sesuatu lebih digital mengalahkan yang alamiah. Harus lebih siap, kadang harus berdebat, emosi, biarkanlah terjadi, kebenaran nanti belakangan, ‘Post Truth’ karena kita juga hidup di era Populisme yang lebih berpihak  pada hak dan kepentingan orang banyak,  agar dapat terlihat baik, padahal jauh dari kenyataan, namun tetap harus  pandai melihat algoritmenya.

Panjang lebar Efendy memberikan penjelasan tentang materinya, Simpulannya  adalah :

  1. Sekwan dan DPRD dan Kepala Daerah harus memiliki Arsiran Komunikasi Mutahir, yaa mutahir bukan yang kemarin atau beberapa hari sebelumnya tetapi yang mutahir.
  2. Juga bisa memahami algoritma masing-masing — pola pikir peristiwa induvidu — (Hardian 2018, modified by Gazali 2018)
  3. Sekwan menggunakan bahasa POST-TRUTH (bc. Pasca Kebenaran =menempatkan kebenaran di posisi ketiga) melihat Si A Benar dan lawan Bicara si B juga benar, tapi sekwan bisa melihat isinya REGIME of TRUTH.  Disini Efendi Gazali menyebutkan  bahwa Trump Presiden Amerika dengan menggunakan trik POST-TRUSH dalam masa kampanye, mengantarkannya menjadi Presiden Amerika mengalahkan Hillary. Sehingga Efendi menyebut Kebenaran itu ada tiga yaitu kebenaran versi SAYA, kebenaran versi ANDA dan PEMBENARAN.
  4. Berdamai dengan Diri Sendiri (McQuail), juga terhadap DISRUPTION (lebih murah, lebih Baik, lebih Terbuka, lebih terjangkau lebih pintar cepat dan akurat). Melihat berbagai permasalahan anggota dewan. Efendi Gazali memberi komentar, “Jangan-Jangan Anggota Dewan itu Belum berdamai dengan dirinya sendiri, hingga kadang bisa dikategori orang gila”.

Saya garis bawahi  kalimat ini, “Berdamai dengan diri sendiri” secara pribadi sepertinya saya juga harus belajar untuk dapat berdamai dengan diri sendiri, karena saya juga tidak ingin disebut gila telah bekerja dilingkungan orang-orang yang berpolitik.

Hadir sebagai peserta utusan dari sekretariat DPRD Polewali Mandat dalam workshop ini adalah sekretaris DPRD Polewali Mandar bp. Abdul Jalal Tahir bersama kasubag perencanaan (Masdiyah) dan Kasubag Perbendaharaan bersama staf pengelola verifikasi keuangan.

20181208_195303

Foto Bareng nie bersama sekwan bp. Abdul Jalal Tahir

Acara yang dihadiri 1200 orang peserta. Juga dipresentasekan materi “pencegahan korupsi dari pepres no 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi, yang menggantikan pepres no 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Materi yang dibawakan oleh Bp. Tri Budi Rachmanto Ketua Tim Korsup Pencegahan Wilayah Jawa Barat KPK-RI ini, mengharapkan para sekwan agar mempunyai komitmen dan strategi dalam pencegahan korupsi sebagaimana yang diamanatkan perpres baru yang lebih menekankan pada tindakan pencegahan daripada pemberantasan sebagaimana pepres yang lama.

“Jangan biarkan korupsi menjadi budaya Indonesia” (Muhammad Hatta 1961)

“Terhadap setiap indikasi korupsi Harus sudah memasang strategi —komunikasi politiknya—- MENERIMA ATAU MENOLAK, bekerja secara efisien dan efektif dan taat pada aturan, Jangan ikut serta, lindungi diri sendiri dan bekerja secara profesional”, ungkap Tri Budi yang memberikan penekanan pada materinya.

Materi lainnya Oleh bp. Dr. Sutarjo Diantoro Msi (staf ahli Mendagri Bidang Pemerintahan), menyampaikan lima point simpulan dari materinya “Posisi dan Peran serta Netralitas ASN dalam Pileg dan Pilpres 2019 untuk menwujudkan arah pembangunan daerah.”

Ada 5 hal pokok yang mesti dicermati oleh seluruh PNS selaku anggota KOPRI dalam melaksanakan komunikasi politiknya adalah :

  1. Tingkatkan komitmen dan loyalitas sebagai abdi negara dan pelayanan masyarakat serta senantiasa meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan disiplin pegawai negri sipil dalam proses pelaksanaan tugas.
  2. Tidak sekali sekali terlibat dalam aktifitas politik untuk sekedar memenuhi kepentingan karir jangka pendek karena dapat menjadi bumerang bila terjadi rotasi rezim penguasa dalam melaksanakan pilkada pada periode berikutnya.
  3. Senantiasa berupaya untuk meningkatkan kompetensi keahlian dan integritas pribadi sebagai dasar dalam proses pengembangan karier dan jangan sekali sekali menggunakan jalur politik untuk memperoleh peningkatan karier karena dalam setiap transaksi politik senangtiasa terdapat ongkos politik.
  4. Memperkuat semangat korps antar sesama anggota korpri dan senang tiada berupaya untuk saling mendukung dalam proses melaksanakan tugas agar seluruh anggota korpri dapat mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah.
  5. Dewan pengurus korpri prov dan kab/kota wajib memberikan advokasi dan pembelaan hukum bila terjadi perlakuan tidak adil dalam proses pengenaan hukum disiplin bagi pns sebagai anggota korpri karena korpri memiliki visi peningkatan perlindungan hukum bagi anggota kopri.

Dalam Pileg dan Pilpres 2019 bahwa, “PNS harus memiliki azas NETRALITAS,” Pasal 2 UU no 5 2014 tentang ASN.

Materi terakhir adalah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Sekwan Berbasis Kinerja dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) oleh Bp. Dr. Sugeng Hariyono ‘dari Itjend Kepmendagri.

Pada Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal satu ayat 3 disebutkan Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan  urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Disebut Bp. Sugeng sebagai pengertian dari sekretariat DPRD sebagai Perangkat Daerah, yang sangat berbeda dengan perangkat daerah lainnya yang hanya  berfungsi sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaran pemeritahan. Karena uraian materi ini bersifat tehnis fungsional akan saya disajikan dalam Postingan tersendiri.

 —

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi, Kesehatan dan Sosial
di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia

Tentang Arsad Rahim Ali
Adalah pemilik dan penulis blog situs @arali2008. Seorang pemerhati -----OPINI DARI FAKTA EMPIRIS----seputar masalah epidemiologi gizi, kesehatan dan Pembangunan Kabupaten di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Dapat memberikan gambaran hasil juga sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia. Tertulis dalam blog situs @arali2008 sejak 29 Februari 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

<span>%d</span> blogger menyukai ini: