Berbagi Pengalaman dengan Komisi III DPRD Pangkep

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008.-– Ada perbedaan Dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun 2021 dan Dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2020. Perbedaannya adalah adanya kebijakan perhatian pada penanggulangan pandemi covid19, pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi covid19 dan perhatian adanya jaminan kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rawan.

Adalah salah satu point hasil diskusi dengan anggota komisi III DPRD Kabupaten Pangkajene Kepulauaan, sebagai salah tindak lanjut dari surat DPRD Kabupaten Pangkajene Kepulauan (bc. Pangkep) Provinsi Sulawesi Selatan, nomor 170/311/DPRD. tanggal 4 September 2020 perihal kunjungan kerja komisi III DPRD Kabupaten Pangkep ke Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

Kunjungan ini bertujuan mendapatkan informasi dan sharing pendapat tentang pelaksanaan pembahasan KUA-PPAS dan Pembahasan Pokok-pokok Pikiran.

Karena kunjungan kerja ini bertepatan dengan Pembahasan POKIR DPRD dengan TAPD Pemda Kabupaten Polewali Mandar diharuskan dihadiri oleh Kepala Badan Balitbangren dan para pejabat eselon III, sehingga Rombongan diterima oleh Kepala sub bagian Pengendalian Saudara Arsad Rahim Ali

Di ruang pertemuan Balitbangren, Kamis, tanggal 10 September 2020. Jam 14.00 wita, oleh Pimpinan rombongan kunjungan kerja ini Komisi III DPRD Kab. Pangkep H.Muh.Arifin, SH mengemukakan, “Ada dua point utama yang perlu kami dapatkan informasinya sebagai bahan dalam pembahasan Komisi III dalam mendukung Alat Kelengkapan DPRD Badan Anggaran tentang pembahasan KUA PPAS dan Pokok Pokok Pikiran DPRD.

Oleh Arsad Rahim Ali memberikan penjelasan bahwa Bahan Penyusunan KUA PPAS tahun 2021 adalah RKPD yang muatannya cukup banyak berbeda dengan RKPD tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya situasi berlaku PANDEMI Covid 19. Sehingga muatan RKPD lebih diarahkan pada 3 kebijakan yaitu perhatian pada Penanggulangan PANDEMI Covid 19, Pemulihan Ekonomi akibat dampak PANDEMI Covid19. Dan Pengamanan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat rawan dan miskin. Sehingga target tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk diturunkan pada RKPD harus disesuaikan dengan tiga kebijakan tersebut. Perihal pembahasan hal ini antara Pemda Pangkep dan Pemda Polman secara keseluruhan tidak ada perbedaan.

Oleh Pemda Polman, Mekanisme Penyusunan RKPD-KUA-PPAS telah juga dilakukan secara elektronik yaitu SIMDA BPKP dan SIPD Kepmendagri termasuk usulan Pokir. Penggunaan dua sistem elektronik ini karena transisi penggunaan SIPD yang baru diberlakukan untuk perencanaan dan pengangguran tahun 2021. Sementara SIMDA BPKP telah setahun sebelumnya.

Yang menarik dan berbeda antara Polman dan Pangkep adalah pembahasan Pokok Pokok Pikiran DPRD. Oleh DPRD Pangkep belum ada mekanisme operasional yang diterapkan sebagaimana yang dilakukan oleh Polewali Mandar. Oleh Arsad Rahim Ali menjelaskan ada mekanisme yang telah dilaksanakan oleh Balitbangren sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan tentang POKIR antara Pemda dan DPRD Polewali Mandar

Dimulai dari persuratan Bupati kepada DPRD untuk menyerahkan dokumen Pokir sebagaimana yang yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

***

Postingan terbaru dari @arali2008

***

DPRD dalam menyiapkan dokumen pokir didasarkan pada hasil reses, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Kunjungan Kerja ke masing masing Dapil. Kemudian di rapat paripurna dan selanjut didokumenkan secara legal administrasi berupa Ada Surat Keputusan Ketua DPRD, Berita Acara Paripurna Pokok-Pokok Pikiran Dewan. Ada Daftar Nama usulan Pokir dan Ada Surat Pengantar dari Sekretaris Dewan yang ditujukan kepada Bupati Polewali Mandar.

Dokumen Pokir yang diterima oleh Bupati kemudian di olah oleh Balitbangren kepada bidang sesuai lingkup koordinasinya dengan Perangkat Daerah yaitu usulan Pokir berdasarkan kewenangan Desa, Kabupaten, Propinsi dan Pusat.

Hasil pengolahan diserahkan kepada Bupati dan selanjutnya dilakukan pertemuan antara bupati dengan anggota DPRD secara virtual terutama kegiatan yang menjadi kewenangan Kabupaten. Tiga point utama dalam pembahasan pokir antara Bupati dan Anggota DPRD adalah ada usulan kegiatan bisa langsung dapat dieksekusi, ada kegiatan yang dapat ditampung oleh OPD dan Ada usulan kegiatan yang akan diputuskan dengan kebijakan khusus.

Hasil pengolahan dan Pembahasan POKIR tersebut kemudian dijadikan bahan penyusunan RKPD – KUA-PPAS yang sementara dalam pembahasan oleh TAPD dan Badan Anggaran DPRD.

Oleh DPRD Kabupaten Pangkep yang belum mekanismekan pelaksanaan Pokok-pokok pikiran Anggota Dewan sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, menjadi catatan penting sekaligus kesimpulan hasil kunjungan kerja

Acara kemudian ditutup dengan penyerahan cendramata yang diserahkan oleh pimpinan rombongan dan diterima oleh mewakili kepala Balitbangren.

 –

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi, Kesehatan dan Sosial
di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia

Tentang Arsad Rahim Ali
Adalah pemilik dan penulis blog situs @arali2008. Seorang pemerhati -----OPINI DARI FAKTA EMPIRIS----seputar masalah epidemiologi gizi, kesehatan dan Pembangunan Kabupaten di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Dapat memberikan gambaran hasil juga sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia. Tertulis dalam blog situs @arali2008 sejak 29 Februari 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

<span>%d</span> blogger menyukai ini: