Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008.— Pertemuan Implementasi keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Difasilitasi oleh Kepala Kominfo Kabupaten Polewali Mandar. Bp. Nengah Sumadana. Narasumber DR Rahmat Idrus. SH MA. Ketua Komisi Informasi Sulawesi Barat yang menangani sengketa informasi publik. Dan Lukman Umar S. PD. M.Si Kepala perwakilan ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Barat. Dilaksanakan diruang Pola Kantor Daerah Bupati Polewali Mandar Hari senin 2 Desember 2019. Dan dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.

IMG-20191202-WA0003Pertemuan ini bertujuan memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman kepada badan publik atau OPD lingkup pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar  agar dapat melakukan upaya-upaya keterbukaan informasi publik dan menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi layanan publik yang dibutuhkan. Pertemuan dilakukan dengan cara presentase dan ceramah serta diskusi tanya jawab.

Hasil dan atau Proses pertemuan dapat penulis uraikan sebagai berikut;

Ketika acara pembukaan dimulai bp Rahmat Idrus diberi kesempatan memberikan pengantar pertemuan, ia memulai dengan penilaian hasil survey opini keterbukaan informasi publik yang dilakukan lembaganya 4 tahun lalu dan rencana diawal tahun 2020 akan dilakukan survei ulang opini keterbukaan informasi pelayanan publik terhadap setiap OPD, status opini harus bernilai baik, pengamatan sementara ada beberapa OPD Mengalami penurunan status opini dari baik menjadi kurang.

Idrus menekankan setiap OPD harus dapat memberikan informasi pelayanan publik. Beberapa informasi pelayanan publik yang kurang dikelola dengan baik memunculkan sengketa informasi publik akhir-akhir ini. Kerja kerja komisi informasi Sulawesi Barat akan siap membantu setiap sengketa terjadi di wilayah kerjanya.

Data tahun 2019 tentang sengketa informasi pelayanan publik wilayah kabupaten Sulawesi Barat, ditemukan sebanyak 60 % terjadi di Kabupaten Polewali Mandar

Setidaknya Website setiap OPD harus diaktifkan sebagai wadah dalam pelayanan informasi publik. Demikian juga layanan langsung OPD dapat memberikan informasi publik dengan baik kepada pengguna informasi. Sehingga munculnya sengketa informasi publik dapat terminimalisir.

Oleh bp. Sukirman yang membuka acara ini menyatakan, “Hal hal yang perlu dibuka ya dibuka misalnya yang terkait dengan DPA. selama ini telah dibuka APBD ke publik melalui layanan website pemda Polewali Mandar. Ia mengharapkan acara ini dapat lebih meningkatkan setiap OPD dalam memberikan informasi layanan publik tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Lukman Umar S. PD. M.Si Kepala perwakilan ombudsman RI Sulawesi Barat implementasi keterbukaan informasi publik menjelaskan Tugas utama Ombudsman adalah mengawasi penyelenggaran pelayanan publik secara eksternal. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Umar memaparkan data, banyak temuan pelayanan publik tentang maladmistrasi diantaranya penyimpangan prosedur 380 kasus. Tidak memberi pelayanan 253 aduan. Penundaan berlarut 199 kasus Permintaan imbalan uang barang dan jasa 109 kasus. Tidak kompeten dalam pelayanan 86 kasus, ini semua harus mendapat perhatian setiap OPD

Lebih lanjut Umar menjelaskan Perspektif hak atas informasi merupakan hak asasi manusia yang bersifat negatif sehingga tidak boleh dihalangi halangi. Pelanggaran berkonsekwensi sanksi pidana. Ada upaya konfirmasi yang baik sehingga tidak memunculkan efek negatif. Adanya informasi yang bersifat pengecualian harus disampaikan secara proposional yaitu tidak menyimpang.

Umar menambahkan, Tata kelola dan perspektif hak asai manusia dalam keterbukaan informasi publik mempunyai ada tiga unsur utama yaitu

  1. Tranparansi. Hak untuk mendapatkan informasi
  2. Akuntabilitas. Hak untuk melakukan klaim
  3. Partisipasi. Mayarakat punya hak dalam pengambilan keputusan

Informasi publik ada yang privasi. Kepentingan pribadi harus ada izin dari yang bersangkutan. Yang bersifat Publik dapat digunakan oleh semua orang. Pelarangam dapat dilakukan semata-semata untuk kepentingan bersama. Semua informasi bersifat terbuka selainnya yang dinyatakan dengan “pengecualian”. Sementara itu mempublish informasi layanan publik dapat dilakukan : 1) Setiap informasi Tersedia setiap saat. 2) Diumumkan berkala dan 3) diumumkan setiap serta merta.

Umar mengingatkan, “yang rahasia jika dibuka berkonsekwensi negatif. Dan Jika yang terbuka dirahasiakan berkonsekwensi negatif. Oleh karenanya PPID sebagai pejabat yang bertanggung jawaban atas penyelenggaraan pelayanan publik. Harus sudah memiliki daftar informasi, memperhatikan konsekwensi setiap informasi Opsinya. Dan hal-hal lainnya dalam layanan publik dan administrasi”.

Mengenai Sengketa informasi publik dijelaskan oleh Umar, menjelaskan data dari hasil pengamatan lembaganya bahwa PPID belum berfungsi secara maksimal sehingga muncul Sengketa informasi publik, yaitu sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Munculnya sengketa terjadi pada saat permohonan informasi karena adanya penolakan. Tidak tersedia informasi secara berkala. Tidak adanya jaminan informasi. Penyampaian informasi melebihi waktu layanan informasi

Data tahun 2019 tentang sengketa publik wilayah Sulawwsi Barat, ditemukan sebanyak 60 % terjadi di Kabupaten Polewali Mandar.

Mekanisme memperoleh informasi prosedurnya dimulai dari 1) Permohonan—— >2) PPID ——>3) Pemberitahuan tertulis dan pemberian informasi.

Intinya Ada proses surat menyurat. Mekanisme keberatan di internal badan publik memperhatikan bukti keberatan. Penanganan sengketa informasi publik oleh Komisi informasi—14 hr— mediasi—- ajudikasi –100 hr——”Putusan.

Dimulai dari pertanyaan “Apakah ini sengketa info publik dan seterusnya. Yang berakhir pada pencarian jalan keluar dan menghasilkan keputusan yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak”.

Beberapa catatan hasil diskusi dari pertemuan ini adalah

  1. Setiap informasi yang ingin dibuka selayaknya Ada uji konsekwensi yang melibatkan semua OPD, informasi dalam pelayanan publik pada dasarnya tidak dinyatakan rahasia tetapi dinyatakan dengan “dikecualikan” Contoh uji konsekwensi dari RKA terhadap uraian jenis belanja nya.
  2. Setiap OPD selayaknya Membuat standar pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Tujuan permintaan informasi harus jelas dan juga kejelasan lembaga pemgguna informasi
  4. Formulir permohonan informasi publik. Harus ada. Masalahnya standar layanan informasi publik belum ada.

Cukup tingginya presentase (60%) sengketa informasi publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dari Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat menunjukan partisipasi masyarakat dalam memenuhi haknya akan informasi layanan publik sangat besar, perlu adanya jaminan informasi publik dari setiap badan publik (OPD) yang lebih baik lagi agar sengketa yang terjadi menjadi layanan publik tampa sengketa melainkan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang disediakan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Demikian laporan dari Admin (bc. Penulis) yang mengikuti pertemuan Implementasi keterbukaan informasi publik tersebut.

 —

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi, Kesehatan dan Sosial
di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia

 

Tentang Arsad Rahim Ali
Adalah pemilik dan penulis blog situs @arali2008. Seorang pemerhati -----OPINI DARI FAKTA EMPIRIS----seputar masalah epidemiologi gizi, kesehatan dan Pembangunan Kabupaten di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Dapat memberikan gambaran hasil juga sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia. Tertulis dalam blog situs @arali2008 sejak 29 Februari 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

<span>%d</span> blogger menyukai ini: