Laporan Tim Kerja DPRD Polewali Mandar Terhadap LKPJ Bupati Polewali Mandar T.A 2017

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008.- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran — tahun 2017– disampaikan oleh Kepala Daerah Kepada DPRD Polewali Mandar.

Berdasarkan hasil kerja Tim Kerja DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2017, sebagai catatan dan rekomendasi DPRD Polewali Mandar yang didapatkan dari telaahan terhadap dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Polewali Mandar tahun anggaran 2017, dan berdasarkan hasil tinjauan lapangan serta konsultansi tehnis ke propinsi dan pusat serta kaji banding dengan kabupaten lainnya di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, dan oleh penulis sebagai Koordinator Sekretariat pada Badan Anggaran DPRD Polewali Mandar, ditugaskan untuk menghimpun semua hasil laporan Tim Kerja DPRD, didapatkan Catatan dan Rekomendasi yang dapat dijelaskan dan dilaporkan sebagai berikut :

PERTAMA; Memperhatikan visi, misi, dan strategi dan arah kebijakan  Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017, dapat dijelaskan bahwa penjabaran Visi : Terwujudnya Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan Menujuh Masyarakat Polewali Mandar Yang Sejahtera, yang dijabarkan dalam 4 MISI yaitu 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas yang berdasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya, 2) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, 3) Meningkatkan infrastruktur guna mendorong daya saing daerah, Dan 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menyediakan pelayanan yang berkualitas, yang dijabarkan dalam bentuk  strategi dan arah kebijakan BELUM MEMPERLIHATKAN GAMBARAN YANG SPESIFIK, JELAS DAN TERUKUR UNTUK DAPAT MELIHAT KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN OLEH BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2017. Sebagaimana yang dimanatkan pada  peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pasal 3 yang menyebutkan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan  asas : spesifik, objektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu direkomendasikan : Agar strategi dan dan arah kebijakan Daerah dalam Laporan keterangan Pertanggung jawaban Bupati Polewali Mandar dapat disajikan data yang spesifik, jelas dan terukur untuk dapat melihat keberhasilan dan kegagalan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

KEDUA; Memperhatikan kebijakan umum Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Polewali Mandar tahun 2017 dan Juga Laporan Pelaksanaan APBD tahun 2017,  dengan menggunakan 2 (dua) indicator, Pertama: Indikator Kemampuan Pemerintah Daerah  mendapatkan pendapatan dalam membiayai operasionalnya berupa pendapatan real dibandingkan dengan pengeluaran real yaitu

  1. Pendapatan Real sebesar Rp. 1.331.125.381.015.00. (terbilang : Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta, Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Belas Rupiah)   sebagai pembilang
  2. Pengeluaran Real sebesar Rp.1.328.359.032.532.00. (terbilang: Satu Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah.) sebagai penyebut
  3. Hasilnya adalah 1(satu) atau dalam persen 100.2 % (Seratus koma dua persen) dengan selisih Rp.2.766.348.482.00 (Terbilang: Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah). Angka ini, bila ditambahkan dengan netto pembiayaan Rp. 23.545.844.210,89. (Terbilang: Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah). diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILVA) tahun 2017 adalah sebesar Rp. 26.312.192.693.74. (Terbilang: Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Tujuh Puluh Empat Sen Rupiah).

Keterangan ini menunjukkan banyaknya pendapatan Pemerintah Daerah yang tersedia untuk  membiayai belanja operasional, adalah lebih dari angka 1 (satu) yang mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah Polewali Mandar membiayai belanja operasional semakin baik. Sehingga oleh DPRD Polewali Mandar memberikan rekomendasi  : SANGAT MENGAPRESIASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOAAN KEUANGAN DAN MENGHARAPKAN TERUS MEMPERTAHAKAN KINERJA ANGGARAN YANG BAIK UNTUK MENGELOLA PENDAPATAN DALAM MEMBIAYAI BELANJA OPERASIONAL.

Untuk indicator kedua, Indikator Kemandirian Keuangan  yaitu dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Total Daerah, dari data-data pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tahun Anggaran 2017 Bagian Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dijelaskan:

  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 203.218.489.00. (Terbilang: Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sebagai pembilang
  2. Pendapatan Total sebesar Rp. 1.331.125.381.015.00. (terbilang : Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta, Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Belas Rupiah)  sebagai penyebut
  3. Selisi (2-1) sebesar minus Rp. 1.127.906,891,217.00 (terbilang; kurang Satu Triliun Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah)
  4. Hasilnya adalah = 0.15 (Nol Koma Lima Belas) atau dalam presentase hanya sebesar 15% ( Lima Belas Persen)

Hasil ini menunjukan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam hal pendapatan keuangannya masih sangat tergantung pada sumber-sumber pendanaan luar pendapatan asli daerahnya, masih sangat tergantung dari sumber-sumber pendanaan Pusat, Pendapatan Asli Daerahnya masih sangat rendah, belum cukup kuat untuk membiayai aktifitas Pemerintah yang bersifat spesifik local, sebagian besar masih dipengaruhi kebijakan pusat, akan sumber biaya yang diperolehnya. Akibatnya kualitas pelayanan public yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat, cenderung tidak bisa tuntas 100%, sehingga direkomendasikan : WALAU PEMERINTAH DAERAH MASIH SANGAT MEMBUNTUHKAN DANA DARI PUSAT NAMUN PENDAPATN ASLI DAERAH (PAD) HARUS MENDAPAT PERHATIAN, TERUTAMA SKPD-SKPD SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN AGAR LEBIH SERIUS DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN MENCARI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN BARU.

KETIGA : Yang diperhatikan DPRD Polewali Mandar dalam Penyelenggaraan Urusan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam LKPJ Bupati Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017 menunjukkan  kemampuan keuangan daerah menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan public yang dibutuhkan  dan diinginkan masyarakat terhadap realisasi belanja tidak  langsung dan realisasi belanja langsung dijelaskan sebagai berikut :

  1. Urusan Pendidikan: Pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan telah menggunakan belanja keuangannya dengan capaian baik rata-rata diatas 90%, namun ada beberapa yang belum tercapai yaitu Pengembangan system Penghargaan dan Perlindungan terhadap profesi pendidikan yaitu untuk tenaga pendidik dan kependidikan (PAUD, SD, SMP) yang dianggarkan sebesar Rp. 1.215.598.000.- (Terbilang: Satu Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah hanya terealisasi Rp. 33.767.000.- (terbilang Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah, atau  2,7% (Dua koma Tujuh Persen),
  2. Urusan Kesehatan : Pelaksanaan program dan kegiatan Kesehatan telah menggunakan belanja keuangannya dengan capaian baik rata-rata diatas 90%.  Namun ada beberapa kegiatan yang realisasinya perlu mendapatkan penjelasan pertanggung jawaban Bupati yaitu
    • Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas yang dianggarkan sebesar Rp. 944.434.000.- (Terbilang; Sembilan Ratus EMpat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) tidak terealisasi 0.- (Terbilang NOL Rupiah)
    • Jaminan persalinan dengan Anggaran sebesar Rp. 3.052.364.000.- (Terbilang: Tiga Milyar Lima Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) hanya terealisasi Rp. 1.490.035.062.- (terbilang Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Enam Puluh Dua Rupiah) atau 20.4% (Dua Puluh Koma Empat Persen), perlu mendapatkan penjelasan dari OPD terkait.
  3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Pelaksanaan program dan kegiatannya dalam laporan Bupati telah dilaksanakan dengan capaian yang baik, namun ada beberapa program yang perlu mendapat perhatian diantaranya
    • Program pembangunan Turap/Talud/Bronjong, anggaran yang diberikan sangat sedikit yaitu hanya Rp 2.500.000.- (Terbilang : Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) inipun dalam pelaksanaann kegiatan tidak dilaksanakan atau realisasi  nol persen. Padahal pembangunan turap/talud/brojong adalah masalah besar dalan pengembangan sarana wilayah dibeberapa wilayah di Kabupaten Polewali Mandar.
  4. Dan Urusan-urusan lainnya dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, yang terdiri dari 22 (Dua Puluh Dua) Urusan Wajib dan 6 (enam) urusan pilihan yang merupakan urusan konkuren dalam lapaoran keterangan pertanggung jawaban Bupati Polewali Mandar tahun anggaran 2017, secara keseluruhan telah memberikan gambaran alokasi anggaran dan realisasi anggarannya, namun tidak memberikan gambaran output keluaran yang dapat memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalannnya, demikian juga dengan hasil akhir yang ingin dicapai  setiap organisasi perangkat daerah  sebagai pencapaian sasaran dan tujuan yang harus ditetapkan dan dipertanggung jawabkan oleh Bupati Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017.

Secara sederhana keberhasilan dan kegagalan yang dimaksud disini adalah keberhasilan diartikan apabila ada peningkatan cakupan dari yang ditarget dan dapat diberikan penjelasan upaya-upaya keberhasilan peningkatannya, sedangkan kegagalan diartikan adanya penurunan cakupan dari yang ditargetkan atau cakupan tahun sebelumnya, diberikan penjelasan penyebab turunnya pencapaian dan adan upaya untuk meningkatkan cakupannya, sebagai bukti adanya tanggungjawab terhadap keberhasilan dan kegagalan.  

KEEMPAT: Memperhatikan pelaksanaan tugas pembantuan yaitu kegiatan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, ditemukan permasalahan diantaranya :

  1. Program Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan kegiatan peningkatan pelayanan social dasar, dengan jumlah anggaran Rp. 2.533.614.000.- (terbilang : Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus  Empat Belas Ribu Rupiah) belum efektifnya koordinasi dan singkronisasi  antar stakeholder yang berkaitan dengan program baik dipusat dan didaerah, walaupun solusi memaksimalkan koordinasi dan singkronisasi telah dilakukan.
  2. Pengelolaan kawasan khusus yaitu status kepemilikan kawasan khusus (Pusat, daerah, BUMN) swasta dan atau kerja sama) dan status hukumnya tidak jelas atau belum ada data.
  3. Dan program-program tugas pembantuan yang telah dilaksanakan dengan baik, oleh DPRD Polewali Mandar memberikan apresiasi yang sebesarnya kepada SKPD yang telah dapat menyelesaikan dengan baik program dan kegiatan tugas pembantuan.

Dalam hal pelaksanaan tugas pembantuan ini direkomendasikan  :

  1. AGAR PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PEMBANTUAN DAPAT DILAKUKAN SECARA EFEKTIF MELALUI PEMANTAPAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI ANTAR STAKEHOLDER PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TERMASUK DENGAN DPRD POLEWALI MANDAR.
  2. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS YANG TIDAK JELAS DALAM KETERANGANNNYA DALAM LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI TAHUN 2017 KIRAHNYA DAPAT DILAKUKAN PERBAIKAN.

Demikian  LAPORAN  CATATAN dan REKOMENDASI TIM KERJA DPRD Polewali Mandar atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017.

Polewali, 19 September 2018.

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi dan Kesehatan
di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia

Tentang Arsad Rahim Ali
Adalah pemilik dan penulis blog situs @arali2008. Seorang pemerhati -----OPINI DARI FAKTA EMPIRIS----seputar masalah epidemiologi gizi, kesehatan dan Pembangunan Kabupaten di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Dapat memberikan gambaran hasil juga sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia. Tertulis dalam blog situs @arali2008 sejak 29 Februari 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

<span>%d</span> blogger menyukai ini: