Catatan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kab. Polewali Mandar Tahun 2017

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008.– Saya tahu, bukan kapasitas saya untuk memberikan nilai laporan Pertanggung Jawaban Bupati Polewali Mandar dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2017, tetapi merupakan tanggung jawab DPRD untuk memberikan penilaian diterima atau ditolak melalui Laporan Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Polewali Mandar.

Melainkan tulisan saya ini, hanya memberikan ulasan-ulasan yang terjadi di Sekrtariat DPRD Polewali Mandar dimana saya bekerja, ditulis sebagai bahan pembelajaran bagi saya dan juga bagi mereka yang ingin lebih tahu cara-cara kerja di Sekretariat DPRD Polewali Mandar, atau bagi mereka yang ingin menjadi anggota DPRD, ataupun yang sudah menjadi Anggota DPRD sebagai catatan review peristiwa yang telah terjadi sebagai suatu dokumen pembelajaran.

Berikut ini beberapa catatan saya Perihal laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Polewali Mandar tahunb 2017 berdasarkan fasilitasi rapat-rapat internal DPRD Polewali Mandar, mulai dari diskusi lepas bersama anggota DPRD, Rapat dengan Komisi, dan Rapat dengan Badan Anggaran, yang telah diterima oleh DPRD melalui Pandangan Fraksi dalam Rapat Paripurna. Dan kemudian sementara berproses pembahasan melalui pansus kunjungan kerja Laporan pertanggung jawaban Bupati Polewali Mandar akhir masa jabatan tahun 2014-2019 yang telah serahkan oleh Bupati Polewali Mandar dibulan Juli 2018.

Ketentuan mengenai laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati yang disampaikan kepada DPRD Polewali Mandar telah diatur dalam pasal 69 ayat 1 Undang Undang nomor 23 tahun 2014  tentang pemerintahan daerah dijelaskan “Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah laporan keterangan pertanggung jawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”

Beberapa catatan saya Perihal laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Polewali Mandar (LKPJ) Pelaksanaan APBD tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam hal struktur Pendapatan Daerah sebagaimana umumnya tertuang dalam resume rancangan PERDA tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2017, terdiri dari 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan  dan lain-lain pendapat yang sah, (lihat gambar).

Resume Rancangan PERDA Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017

Kinerja keuangan pada bagian pendapatan  tahun 2017  ditargetkan sebesar Rp.2.357.674.337.268.06 dengan realisasi Rp. 1.331.125.381.014.85.- (98.04%) dengan uraian :

  1. PAD target Rp. 218.116.493.979.01 dengan realisasi Rp. 203.218.489.797.93 (93.17%)
  2. Pendapatan transfer target Rp. 1.134.551.822.689.05 dengan realisasi capaian Rp.1.123.651.293.591.92. (99.04%)
  3. Pendapatan lain-lain yang sah target Rp. 5.006.020.600.-  realisasi capaian Rp.4.255.597.625.—(85.01%)

Belanja Daerah  yang terdiri dari 4 komponen  1). Belanja Operasi, 2), Belanja Modal, 3). Belanja Tak terduga dan 4). Belanja transfer. Target sebesar Rp.1.378.776.537.684.03.- dengan realisasi Rp.1.328.359.032.532.- (95.76%) yang terdiri dari :

  1. Belanja operasional target Rp.900.868.070.902.03.- dengan realisasi Rp,866.558.358.595.55.- (96.19%)
  2. Belanja modal ditargetkan sebesar Rp. 287.284.342.251.00.- dengan realisasi Rp.271.631.463.605.45.- (94.55%)
  3. Untuk belanja tak terduga dengan target Rp. 500.000.000.- dengan realisasi Rp.45.100.000.- (9.02%)
  4. Belanja transfer sebesar Rp. 190.124.124.531.- dengan realisasi Rp., 190.124.110.331.- (100%)

Tercatat dalam LKPJ Bupati Polewali Mandar tahun 2017 ini, disebutkan bahwa  prinsip pembiayaan (Pendapat dan Belanja) diarahkan untuk menutupi deficit anggaran yang diakibatkan oleh besarnya kebutuhan belanja daerah dibandingkan dengan jumlah pendapatan daerah. Untuk Rencana dan realisasi pembiayaan tahun 2017 disebutkan sebagai berikut :

  1. Penerimaan pembiayaan Rp. 21.151.685.055.97 dengan realisasi Rp, 23.595.328.850.89 (111.55%)
  2. Pengeluaran pembiayaan daerah  direncanakan sebesar Rp, 49.484.640.00 dengab realiasi rp. 49.484.640 (100%)

Dalam LKPJ  tahun 2017 ini juga disebutkan beberapa Kerja sama Pemerintah Daerah diantaranya :

  1. Kerja sama antar pemerintah daerah dan
  2. Kerja sama dengan Pihak ketiga diantaranta dengan BNI yaitu kerja sama dalam bidang pengelolaan keuangan, dengan BPJS dalan penyelenggaraan Jamain Sosial dan kepesertaan Program Jamainan Kesehatan Nasional dan lain-lain.
  3. Dan beberapa kerja sama pemda lainnya

Melihat data-data diatas terutama mengenai data pendapatan dan belanja serta pembiayaannya, dapat dilakukan telaah analisis dengan tiga indicator yaitu Solvabilitas Anggaran, Kemandirian Keuangan dan Solvabilitas Pelayanan Public.

Analisis Solvabilitas Anggaran

Analisisnya untuk melihat kemampuan pemerintah daerah mendapatkan pendapatan mendanai operasionalnya dalam satu tahun yaitu pendapatan real dibandingkan dengan pengeluaran real yaitu

  1. Pendapatan Real sebesar Rp. 1.331.125.381.015.00 sebagai pembilang
  2. Pengeluaran Real sebesar Rp.1.328.359.032.532.00 sebagai penyebut
  3. Hasilnya (1/2) adalah 1 atau dalam persen 100.2 % dengan selisih Rp.2.766.348.482.00 atau Rp. 2,7 milyar

Persen Rasio perbandingan tersebut menunjukkan banyaknya pendapatan Pemerintah Daerah yang tersedia untuk  membiayai belanja operasional, adalah lebih dari angka 1 (satu) yang mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah Polewali Mandar membiayai belanja operasional semakin baik.  Keterangan ini biasa disebut dengan Analisis  Solvabilitas Anggaran.

Solvabilitas Anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah daerah mendapatkan pendapatan mendanai operasionalnya selama satu periode akuntansi (Nol Lemberg et al 2003 Dalam Ritonga 214)

Rasio solvabilitas anggaran ini untuk menjawab pertanyaan,  Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar mampu menghasilkan pendapatan untuk membiayai operasionalnya?. salah satu kegunaannya adalah menjawab atau mengevaluasi belanja pegawai pemerintah daerah telah sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Indikator keberhasilan dari analisis ini adalah total belanja pegawai seharusnya selaras dengan pendapatan daerah yaitu berada pada angka 1 (satu) atau lebih.

Jika Rasio solvabilitas anggaran kurang  atau kurang dari angka 1 (satu) menunjukkan pemerintah daerah tidak mampu menyediakan pendapatan untuk membayar belanja pegawai maka perlu segera dilakukan evaluasi. Evaluasi tersebut dapat berupa meningkatkan pendapatan atau mengurangi belanja pegawai.

Analisis Kemandirian Keuangan

Disamping analisis Solvabilitas Anggaran diatas, dapat dilihat juga Analisis Kemandirian Keuangan yaitu dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Total Daerah, dari data-data pendapatan, belanja dan pembiayaan diatas dapat dijelaskan :

  1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 203.218.489.00 sebagai pembilang
  2. Pendapatan Total sebesar Rp. 1.331.125.381.014.00 sebagai penyebut
  3. Selisi (2-1) sebesar minus Rp. 1.127.906,891,217.00
  4. Hasilnya adalah (1/2) = 0.15 atau dalam presentase hanya sebesar 15 %

Hasil analisis ini menunjukan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam hal pendapatan keuangannya masih sangat tergantung pada sumber-sumber pendanaan luar pendapatan asli daerahnya.

Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentang terhadap sumber pendanaan diluar kendalinya atau  pengaruhnya, baik dari sumber –sumber nasional dan internasional (CICA, 1997 dalam Ritonga 2014).

Dalam hal Kemandirian Keuangan Daerah, Kabupaten Polewali Mandar, masih sangat tergantung dari sumber-sumber pendanaan Pusat, Pendapatan Asli Daerahnya masih sangat rendah, belum cukup kuat untuk membiayai aktifitas Pemerintah yang bersifat spesifil local, sebagian besar masih dipengaruhi kebijakan pusat, akan sumber biaya yang diperolehnya. Akibatnya kualitas pelayanan public yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat, cenderung tidak bisa tuntas 100%. Rasio kemandirian keuangan menunjukkan :

  1. Kontribusi pendapatan asli daerah dalam membiayai aktivitas pemerintah daerah, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai aktivitas pemerintah daerah menggunakan pendapatan pendapatan asli daerah (PAD)
  2. Kemandirian pemerintah daerah saat melaksanakan aktivitasnya, dengan demikian, intervensi terhadap terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah oleh pihak-pihak tertentu dapat dihindari,
  3. Kemampuan keuangan daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah sehingga upaya pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dapat diukur secara ilmiah.

Dari dua analisis diatas dapat dicatat bahwa dalam hal Kemampuan Pemerintah Daerah Polewali Mandar dalam memperoleh pendapatan daerah adalah sangat baik namun dalam hal kemampuan kemandirian keuangan masih sangat lemah, ini yang menjadi catatan DPRD Polewali Mandar dalam menyusun Laporan Pandangan Fraksi Dalam melihat pertanggung jawabatan Bupati Polewali Mandar tahun 2017.

Tercatat juga dari Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Polewali Mandar dengan TAPD Pemerintah Polewali Mandar yaitu tidak dilakukan tinjauan lapangan terhadap kualitas pelayanan public yang dibutuhkan dan yang diinginkan masyarakat terhadap penggunaan keuangan daerah, menjadi catatan untuk dilakukan pada tinjauan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati masa akhir jabatannya 2014-2019.

Data-data dari kunjungan lapangan dapat disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing komisi DPRD Polewali Mandar yaitu

  1. Komisi 1 Meninjau tentang Bidang Pemerintahan
  2. Komisi 2 meninjau tentang Bidang Ekonomi Keuangan,
  3. Komisi 3 meninjau tentang Bidang Pembangunan
  4. Komisi 3 meninjua tentang Bidang Kesejahteraan Rakyat,

Penting diketahui untuk melihat kuantitas dan kualitas pelayanan public yang dibutuhkan dan yang diinginkan masyarakat, terhadap penggunaan belanja keuangan layanan public misalnya yang dilihat adalah dalam Bidang Pendidikan, yaitu jumlah SD, SMP dengan jumlah murid dibandingkan dengan sasaran usia sekolah SD dan SMP. Dalam bidang kesehatan yaitu Jumlah Puskesmas  yang memberikan layanan kunjungan rawat jalan dan rawat inap terhadap keseluruhan sasaran yang harus dilayani. Data-data ini sekaligus bahan dalam melakukan Analisis Solvabilitas Layanan.

Analisis Solvabilitas Layanan

Solvabilitas layanan menunjukkan  kemampuan keuangan daerah menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan public yang dibutuhkan  dan diinginkan masyarakat (wang et al,  2007 dalam ritonga 2014)

Solvabilitas layanan dihitung dengan membandingkan sumber daya  fasilitas atau sarana yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sebagai pembilang dengan jumlah yang dilayani oleh pemerintah daerah sebagai penyebut

Rasio yang tinggi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah menyediakan pelayanan public bagi warga yang tinggi pula

Selain itu perbandingkan antara total belanja dengan jumlah orang yang dilayani oleh pemrintah daerah juga dapat digunakan untuk mengukur solvabilitas layanan, rasio ini menunjukkan berapa banyak belanja pemerintah daerah untuk melayani setiap warga.

Semakin tinggai rasio ini maka semakin baik solvabilitas layanan pemerintah daerah karena semakin banyak layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Rasio solvabilitas anggaran menjawab pertanyaan, “Berapa besarkah komitmen pemerintah daerah menyediakan layanan public yang memadai?, jika ingin mengevaluasi komitmen pemerintah daerah menyediakan layanan public yang memadai, jika ingin mengevaluasi komitmen pemerintah daerah menyediakan layanan public yang memadai cukup cukup dengan menghitung rasio solvabilitas layanan sehingga klaim kosong mengenai komitmen menyediakan layanan public oleh pemerintah daerah tertentu dapat di hindari.

KESIMPULANNYA, Dalam hal kemandirian keuangan daerah, Kabupaten Polewali Mandar  masih sangat tergantung dari sumber sumber pendanaan pusat. Pendapatan asli daerahnya masih sangat rendah, belum cukup kuat untuk membiayai aktifitas pemerintah yang bersifat spesifik lokal, sebagian besar masih dipengaruhi kebijakan pusat akan sumber biaya yang diperolehnya. Akibatnya kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan dinginkan oleh masyarakat masih cenderung belum bisa dapat terpenuhi seluruhnya selama tahun 2017.  Namun demikian dalam hal kemampuan anggaran secara keseluruhan yaitu pendapatan normalnya dibandingkan dengan pengeluaran operasional sangat-sangat terkendali.

 —

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi dan Kesehatan
di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia

Tentang Arsad Rahim Ali
Adalah pemilik dan penulis blog situs @arali2008. Seorang pemerhati -----OPINI DARI FAKTA EMPIRIS----seputar masalah epidemiologi gizi, kesehatan dan Pembangunan Kabupaten di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Dapat memberikan gambaran hasil juga sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia. Tertulis dalam blog situs @arali2008 sejak 29 Februari 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

<span>%d</span> blogger menyukai ini: