Kaji Banding Ranperda Penyelenggaraan Ketahanan Pangan

Polewali Mandar Sulawesi Barat, @arali2008.-– Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2018 tentang pembentukan 3 (tiga) Panitia Khusus DPRD Kabupaten Polewali Mandar akan melakukan pembahasan pembentukan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poewali Mandar menjadi Peraturan Daerah.

Oleh Pansus II DPRD Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan  Ketahanan Pangan telah melakukan Kunjungan Kerja ke OPD Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan  Propinsi  Daerah Istimewa Jogjakarta (tanggal 9-12 Agustus 2018) membicarakan kaji banding Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang telah mereka dibuat dan sahkan  menjadi Perda no 4 tahun 2018.

39012919_10212738575203961_3589558628899618816_o

Diskusi Diruang Rapat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi DI Jogjakarta R. Bambang Dwi Witjaksono, SP., ME. (Sekretaris Badan), Ir. Syam Arjayanti, MPA. (Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan) Bp Abubakar Kadir Ketua Pansus 2 DPRD Polewali Mandar

Ketika disksusi dilakukan, Ketua Pansus II Drs. Abubakar Kadir, MH menjelaskan, “Pasca kami melakukan kunjungan kerja di Departemen Pertanian Republik Indonesia,  salah satu rekomendasi yang kami dapatkan adalah tiga daerah untuk dikunjungi  yang telah memiliki Perda yang berhubungan dengan Pangan, daerah tersebut adalah Jawa Barat (Kab. Kuningan),  Jawa Timur (Kab. Sudiarjo) dan DI Jogjakarta, Hasil diskusi internal Pansus II bersepakat memiliki Jogjakarta sebagai daerah kunjungan kerja, mudah-mudahan apa yang kami harapkan  terkait dengan rancangan perda yang kami sementara bahas di Polewali Mandar, berdasarkan jadwal akan dilakukan kaji ulang dengan eksekutif untuk pembahasan rancangan perda, oleh karena itu kami harapkan masukan informasi tentang rancangan perda yang kami bawah.”

20180810_102802

Ir. Syam Arjayanti, MPA. (Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan) yang membawahi dua seksi (seksi Ketersediaan Pangan dan Seksi Distribusi Pangan) sementara membawahkan Materi tentang Perda no 4 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Provinsi DI Jogjakarta  Kepada Komisi II DPRD Polewali Mandar

Penjelasan dari Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Ir. Syam Arjayanti, MPA. BKPP Provinsi DI Jogjakarta, “Perda baru saja dikelurkan yaitu Perda No 4 tahun 2018, tentang Penyelenggaran Cadangan Pangan. Merupakan amanat dari PP No 17 tahun 2015 tentan  Ketahanan pangan dan Gizi. Disusun Perda Penyelenggaraan Cadangan Pangan berlaku secara menyeluruh untuk pemerintah propinsi, untuk Kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan sampai tingkat masyarakat, dalam penyusunannya ada rambu-rambu yang harus diperhatikan, sebagai jawaban dari urgensi mengapa harus dalam bentuk Peraturan Daerah, bukan Peraturan Bupati atapun dalam bentuk Surat Keputusan”. ungkap ibu Syam, yang sebelum pemberangkatan, penulis (Arsad Rahim Ali) mengharapkan agar dapat menyajikan materi secara keseluruhan tentang perda yang telah mereka buat.

“Di Kabupaten kami juga ada  usulan pembuatan perda Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagai turunan Perda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Provinsi, telah dilakukan koordnasi, dan tidak perlu lagi dibuatkan naskah akademiknya, karena merupakan turunan dari Peraturan diatasnya. Ketahanan pangan itu sangat luas menyangkut, Ketersediaan pangan, Distribusi Pangan, konsumsi Pangan dan Kemananan pangan” jelas ibu Syam, mencoba menjawab Rancangan Perda Kabupaten Polewali Mandar, dan menyandingkan dengan Rancangan Perda Kabupatennya.

Perda Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dilakukan oleh Provinsi Jogjakarta berbeda secara subtansif  dari segi judul maupun isi dengan Ranperda Ketahangan Pangan Polewali Mandar. ANTARA CADANGAN PANGAN DAN KETAHANAN PANGAN SECARA OPERASIONAL ADALAH DUA HAL YANG BERBEDA.

Dijelaskan oleh ibu syan yang memiliki dua Kepala Seksi yaitu seksi ketersediaan pangan dan seksi distribusi pangan.“Rujukan penyelenggaran Cadangan Pangan sudah ada peraturannya yang harus disediakan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten sebagai amanat dari PP nomor 17 tahun 2015 mengenai penetapan cadangan beras oleh pemerintah daerah, mengamanatkan cadangan pangan dimasing-masing propinsi dan Kabaupaten/Kota.”

Lebih lanjut ia menjelaskan, “Dibuat untuk mengatasi kekurangan pangan, kemiskinan dan gejolak pangan dan juga untuk wilayah-wilayah yang rawan pangan dan gizi, juga untuk membantu daerah lannya, yang kemudian dilanjutkan oleh SK dan Peraturan Gubernur sebagai turunan Perda yang telah disusun. Kalau perda ketahahan pangan itu lebih luas. Dan ini perlu juga harus ada amanat yang diturunkan oleh peraturan gubernur, itu yang perlu dipikirkan bersama dari kabupaten”. Mencoba mengingatkan berbagai permasalahan pangan  yang sering terjadi dan solusi kebijakan yang harus dibuat dalam bentuk Perda dan sesuai dengan amanat peraturan diatasnya.

Dijelaskan Ruang lingkup penyelenggaran cadangan pangan sesuai dengan Perda no  4 tahun 2018 yang mereka buat meliputi :

  1. Penetapan Cadangan Pangan;
  2. Tahapan penyelenggaraan cadangan pangan;
  3. Penanggulangan Krisis Pangan;
  4. Sistem Informasi Cadangan Pangan;
  5. Peran serta masyarakat; dan
  6. Pengawasan dan pelaporan
IMG-20180811-WA0014

Foto Bersama Tim Pansus II DPRD Kabupaten Polewali Mandar dengan Pejabat BKPP Provinsi DI Jogjakarta.

Dari Jamar Jasin Badu, S.Sos, MH. M.Si, memberikan komentar, “Terkait dari kajian bahwa rancangan Perda ketahanan pangan dari Polewali Mandar dengan Perda Cadangan Pangan yang telah dimiliki oleh Provinsi DI Jogjakarta. Diharapkan agar terbuka lebar, sebuah nomen klatur, yang diusulkan oleh eksekutif, kalo dari pembahasan ini ditemukan ada perbedaan yang mendasar, ini perlu dilakukan perubahan.  Disini ada perda cadangan pangan, lalu kita mau dicocokan pasti tidak akan ketemu, walau sama dalam beberapa hal tetap berbeda,  bisa dilakukan diskusi kecil untuk dilakukan perubahan. Intinya masih bisa dilakukan perubahan, mengingat Polewali Mandar adalah  daerah Penyangga Pangan sehingga tidak salah kalo dibuatkan aturannya tentang cadangan pangannya.” Komentar Bapak Jamar, Anggota DPRD Polewali Mandar dari Fraksi PAN, mengingatkan sesama anggota pansus II untuk lebih fokus menelaah perda yang sementara di bahas.

Perda no 4 tahun 2018 Provinsi DI Jogjakarta tentang Penyelenggaran Cadangan Pangan dimaksudkan agar pemerintah dapat menguasai ketersediaan cadangan pangan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat (Pedagang) sampai dengan komunitas ditingkat rumah tangga.

Sebenarnya sudah ada peraturan gubernur sebelumnya tentang cadangan pangan, namun karena ada amanat dari pusat untuk menyusun penyelenggaraan cadangan pangan di daerah, sehingga peraturan gubernur tersebut  dinaikan statusnya menjadi Peraturan Daerah

Lebih lanjut kepala bidang Ketersediaan pangan dan Distribusi ini menjelaskan amanat pembuatan perda cadangan pangan itu yaitu Pasal 24  PP no 17 tahun 2015, ayat (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi diatur dengan peraturan daerah provinsi. (2) Dalam menyusun peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah provinsi harus memperhatikan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Sementara untuk Kabupaten disebutkan pada Pasal 20 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. (2) Dalam menyusun peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus memperhatikan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

IMG-20180811-WA0013

Bersama Kepala BKPP Provinsi DI Jogjakarta ibu Ir Arofa Noor Indriani M. Si

Secara keseluruhan hasil kunjungan kerja ini, tercatat beberapa point penting untuk dijadikan kesimpulan Kaji Banding Komisi II DPRD Polewali Mandar tentang Ranperda Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Perda no 4 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan DI Jogjakarta, yang dilakukan hari ini. Disimpulkan sementara :

  1. PERTAMA; Ranperda Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kabupaten Polewali Mandar masih sangat luas dan tidak berisi kekuasaan pemerintah dalam pangan.
  2. KEDUA ; Perda Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dilakukan oleh Prov. Jogjakarta berbeda secara subtansif dengan Ranperda Ketahangan Pangan Polewali Mandar
  3. KETIGA; berdasar pp 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Diamanatkan provinsi dan kabupaten membuat Perda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
  4. KEEMPAT; Ramperda Penyelenggaran Ketahanan Pangan yang ditawarkan Eksekutif Pemda Polewali Mandar tidak menjawab permasalahan pangan yang sering terjadi pada masyarakat dan solusi untuk dibuatkan kebijakan dalam bentuk perda sesuai dengan amanat aturan diatasnya.
  5. KELIMA; Pansus II DPRD Kabupaten Polewali Mandar kemungkinan akan merekomendasikan perubahan Ranperda Penyelenggaraan Ketahanan Pangan diganti dengan Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

 —

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi dan Kesehatan
di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia

Perihal Arsad Rahim Ali
Adalah pemilik dan penulis blog situs @arali2008. Seorang pemerhati -----OPINI DARI FAKTA EMPIRIS----seputar masalah epidemiologi gizi, kesehatan dan kemasyarakatan di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Dapat memberikan gambaran hasil juga sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia. Tertulis dalam blog situs @arali2008 sejak 29 Februari 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: