Bekerja sebagai Reformer, Fasilitasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Polewali Mandar

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008.— Bekerja di Sekretariat DPRD Polewali Mandar, oleh reformer disamping ditugaskan sebagai Kasubag Perbendaharaan juga ditugaskan sebagai Koordinator Sekretariat Badan Anggaran DPRD Polewali Mandar, tugas utamanya adalah mengfasilitasi tugas dan fungsi anggota dan pimpinan DPRDnya.

Untuk dapat menfasilitasi Dewan setidaknya harus memiliki, 1) Standar Pelayanan kepada Anggota dan Pimpinan DPRD. 2) Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Saran dan Pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kepada Kepala Daerah Dalam Mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dan 3) Pembayaran dana kegiatan Kerja Anggota dan Pimpinan DPRD, yang cepat, aman, tuntas dan Akuntabel.  Kenyataan dari ketiga fasilitasi ini, masih ditemukan masalah yang harus diatasi segera sebagai inovasi  dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

Masalah dan Inovasi yang diharapkan

  1. Standar Pelayanan kepada Anggota dan Pimpinan DPRD Kondisi Saat Ini  (Masalah) :  Belum adanya Standar Pelayanan Sekretariat DPRD Kepada Anggota DPRD sebagai Customer dalam melaksanakan Tugas-Fungsi Kerja-Kerja DPRD, sehingga beresiko terjadi penyimpangan administrasi yang harus dipertanggung jawabkan.  Inovasi yang diharapkan :  Dengan  Adanya Standar Pelayanan Sekretariat Kepada Anggota dan Pimpinan DPRD dapat memotivasi  pegawai sekretariat untuk memberikan pelayanan yang baik kepada DPRD.
  2. Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Saran dan Pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Kondisi Saat ini ( Masalah) : Belum ada Pedoman sekretariat dalam penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD, yang terjadi Pokok-Pokok Pikiran DPRD hanya disusun dalam bentuk Sambutan Pernyataan-pernyataan Ketua DPRD. Inovasi yang diharapkan: Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD, dan oleh Pemerintah daerah mempunyai dokumen dalam menelaah Pokok-pokok Pikiran DPRD, yang selama ini belum tertuang dalam bentuk kebijakan  program dan kegiatan sesuai RPJMD Polewali Mandar.
  3. Pembayaran dana kegiatan-kegiatan Kerja Anggota dan Pimpinan DPRD, yang cepat, aman, tuntas dan Akuntabel. Kondisi Saat ini : Pembayaran biaya kegiatan kerja-kerja DPRD secara administrasi pertanggung jawaban, belum menunjukan kinerja program dan kegiatan DPRD, yang ada hanya pertanggung jawaban administrasi keuangan. Inovasi yang diharapkan : Pembayaran dana kegiatan kerja Anggota dan Pimpinan DPRD, yang cepat, aman, tuntas dan Akuntabel melalui asistensi pembuatan pertanggung jawab keuangan dan pertanggung jawaban administrasi program dan kegiatan kepada pengelola keuangan sekretariat DPRD Polewali Mandar.
IMG20180604132644

Reformer dan penandatangan SK   Ketua DPRD Polewali Mandar Bp. Farid Wahiduddin tentang Pokir DPRD

Dari ketiga masalah dan inovasi yang diharapkan ini, masalah Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah masalah yang bersifat strategis, hanya dibuat  atau terhimpun dalam bentuk sambutan dengan pernyataan pokok-pokok pikiran yang belum bisa ditelaah sebagai Dokumen Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk dijadikan bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Karena sifatnya yang strategis dalam proses pembangunan daerah, oleh reformer*** dan mentor melihat masalah ini dengan solusi pemecahannya adalah membuat Pedoman Fasilitasi Sekretariat DPRD dan kemudian Penyusunan Saran dan Pendapat berupa telaahaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kepada Kepala Daerah Dalam Mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengakses Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai hasil kerja DPRD selama satu periode jabatan, maka judul yang diambil oleh reformer sebagai proyek perubahan adalah Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

***Reformer yang dimaksud disini adalah Sebutan pada seseorang yang ditugaskan oleh suatu Lembaga, yaitu Pusat Kajian dan Pendidikan Pelatihan Aparatur II Lembaga Administasi Negara Republik Indonesia (PKP2A LAN II Makassar) yang sementara mengikuti Pelatihan Kepemimpinan untuk melakukan perubahan (Masalah dan Inovasi) pada instansi tempat kerjanya.

Nama Gagasan Perubahan. 

Area Gagasan dalam Proyek Perubahan ini adalah Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar, dengan hasil akhir adalah Dokumen (buku) “Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar”. 

Keterkaitan dengan isu strategis. 

Pimpinan DPRD (Ketua dan ketiga wakilnya) Provinsi Sulawesi Barat, harus dijadikan tersangka oleh Tipikor Polda Sulselbar, hanya karena anggaran aspirasi Yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar, yang diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan tidak termuat dan terbahas dalam Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan tidak disinergikan dengan RKPD (Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah) dan RPJMD Pemerintah Provinsinya. Kasus ini akhirnya menjadi Isu daerah dan kemudian menjadi Isu Nasional, bagaimana sebenarnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD dibuat ?

Dalam permendagri nomor 86 tahun 2017  tentang  tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta cara perubahan jangka panjang daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, pada Pasal 78 disebutkan Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, mencakup salah satunya Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Tidak disebut bagaimana cara menyusunnya, sehingga setiap sekretariat DPRD provinsi dan Kabupaten/kota diseluruh Indonesia menyusunnya sesuai dengan selerahnya masing-masing, tidak memiliki pedoman yang jelas untuk menghasilkan Telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD sebagai dokumen utama untuk menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam perumusan akhir RKPD dan APBD setiap tahunnya.

Disnilah reformer dan mentor mencoba membuat kesepakatan  membuat Proyek Perubahan, agar kiranya dapat memberikan kontribusi  penyelesaian isu Pokok-Pokok Pikiran DPRD, setidaknya kepada isu yang terjadi di daerah Sulawesi Barat dengan program fasilitasi sekretariat DPRD dalam Penyusunan Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar

Tujuan Perubahan

  • Tujuan Jangka Pendek.  Terlaksananya fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar
  • Tujuan Jangka Menengah. Penggunaan Dokumen Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah dan RAPBD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019.
  • Tujuan Jangka Panjang. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah Terprogramnya fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar, sebagai bagian dari program kerja sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar setiap tahunnya. Selarasnya kerja-kerja DPRD dan Pemda Polewali Mandar, sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaran pemerintahan daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang bermanfaat bukan saja untuk DPRD dan Pemda Polewali Mandar juga Masyarakat Polewali Mandar.

Manfaat

Dengan Terlaksananya fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar, yang hasil akhirnya berupa tersedianya  Dokumen Telaahaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, maka manfaat yang akan diperoleh adalah

  1. Dari segi proses, mengajarkan kepada sekretariat DPRD bentuk fasilitasi yang baik dan benar dalam Penyusunan Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang akan diserahkan Kepada Kepala Daerah Dalam Mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  2. Untuk Pemerintah Daerah khususnya Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah (Balitbangren) mempunyai Dokumen Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai bahan ditelaahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya.
  3. Untuk masyarakat dapat menerima layanan public informasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang tersajikan dalam bentuk buku dokumen dan layanan website DPRD.

Ruang Lingkup Perubahan

Ruang lingkup Perubahan dari Proyek Perubahan Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Telahaan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar, yaitu merubah mainset Sekretariat DPRD Polewali Mandar, dari ketidak mampuannya mengfasilitasi Tugas-tugas DPRD Kabupaten Polewali Mandar, menjadi mampu mengfasilitasi terutama kemampuan fasilitasi penyusunan telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan mampu bekerja sama dengan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar dalam mengsingkrongkan, mengsinergikan RKPD dan RPJMD  Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

selengkapnya Download disini : Proyek Perubahan Fasilitasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Baca implementasinya klinik saja tautan berikut, Implementasi Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Polewali Mandar .

 

—–

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi dan Kesehatan
di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia

Tentang Arsad Rahim Ali
Adalah pemilik dan penulis blog situs @arali2008. Seorang pemerhati -----OPINI DARI FAKTA EMPIRIS----seputar masalah epidemiologi gizi, kesehatan dan Pembangunan Kabupaten di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Dapat memberikan gambaran hasil juga sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia. Tertulis dalam blog situs @arali2008 sejak 29 Februari 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

<span>%d</span> blogger menyukai ini: