Kasus Gizi Buruk, Perlukah “Secara-Tehnis” Melibatkan Lintas Sektoral ?

Polewali Mandar Sulawesi Barat, @arali2008.— Ketika Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dan Balitbangren (sebagai fasilitasi) mengadakan pertemuan terkait dengan penanganan gizi buruk yang melibatkan puskesmas, petugas gizi, Dokter RSUD  Polewali, media dan perwakilan mahasiswa perwakilan HMI Cabang Polman) di aula Balitbangren, selasa 7 November 2017, kemudian diberita Koran Harian radar Sulbar full pada halaman utamanya, dengan judul Tangani Kasus Gizi Buruk PERLU PROGRAM LINTAS SEKTORAL. Muncul kemudian pertanyaan Apa benar Adanya Kasus Gizi Buruk perlu ditangani dengan melibatkan Lintas sektoral?

Perlunya keterlibatan lintas program Sektoral muncul dari dari komentar-komentar petugas kesehatan pada saat pertemuan tersebut, diantaranya penulis mencatat.

Radar Sulbar Berita Gizi BurukKOMENTAR PERTAMA, Penanganan kasus kesehatan termasuk gizi buruk, bukan semata tanggungjawab jajaran kesehatan termasuk puskesmas. Masih banyak  anggapan pemegang kebijakan, masalah gizi buruk merupakan masalah yang harus  diselesaikan oleh sector kesehatan saja, padahal sebenarnya, kasus ini butuh penanganan secara ekonomi, pertanian, infrastruktur serta pendidikan.

KOMENTAR KEDUA, Data  kasus gizi buruk Kabupaten Polewali Mandar tahun 2016 ditemukan sebanyak 20 kasus yang telah ditangani dan diintervensi, di tahun 2017 ditemukan sebanyak 17 kasus baru  yang ditangani, hanya ada dua kasus gizi buruk murni (karena kekurangan makan), masing-masing ditemukan di kecamatan Tubbi Taramnu dan Kecamatan Binuang.

KOMENTAR KETIGA, Akan membentuk satgas gizi buruk melibatkan lintas sektoral, karena penyebab gizi buruk bukan hanya faktor kesehatan tetapi ada  sector lain seperti ketahanan pangan, ekonomi dan infrastruktur, Jelas Bp Suaib (Pejabat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar).  Selain itu juga sosialisasi PHBS dan pelayanan di Posyandu, Karena banyak kasus gizi buruk terjadi  karena orang tuanya  tidak memeriksa ke posyandu, hingga tak terpantau. Jika datang di Posyandu pasti di intervensi oleh kader posyandu maupun puskesmas.

KOMENTAR LAINNYA, Dalam pertemuan tersebut. Seakan semua sepakat,  sangat dibutuhkan  lintas sektoral misalnya saja,  oleh dokter Habib  Faturahman Dokter Ahli Gizi RSUD Polewali mengatakan penanganan  masakah gizi buruk merupakan upaya lintas sector untuk mengantisipasi penyebab langsungnya dan penyebab tidak langsungnya dan akar masalah melalui upaya spesifik dan intervensi sensitive. “kita harus mengatasi akar masalahnya, salah satu penyebab gizi buruk adalah pola hidup masyarakat tak sehat seperti tidak membiasakan cuci tangan dan mengabaikan kebersihan lingkungan. Gizi buruk juga dapat bermula dalam kandungan karena ibu menyidap penyakit yang berdampak pada bayinya.

Oleh kepala puskesmas Andreapi drg. Indrawati Rahim, juga memberikan komentarnya, “untuk penanganan gizi buruk, pihak kesehatan hanya mampu melayani 30 persen, sementara 70 persennya dibutuhkan peran lintas sektoral, mulai keterlibatan Dinas Sosial dengan Program Keluarga Harapan dan Program Kesejahteraan masyarakat lainnya.  Sekeras-kerasnya kita petugas jika tidak didukung oleh lintas sektoral kasus gizi buruk akan terus berulang, seharusnya program dilintas sektoral sejalan dengan program yang dijalankan di kesehatan. Selama ini masing-masing jalan sendiri yang saling koordinasi.” Terang drg indrawati.

Kepala Bidang Sosial Budaya Balitbangren  Polewali Mandar, Aco Musaddad selaku inisiator pertemuan akhir membuar draf rekomendasi yang akan disampaikan kepada Bupati. Diantara Regulasi Pembentukan Satgas Sipamandaq yang melibatkan lintas sektoral, dana pendamping pasien, pemberian penghargaan kepada petugas kesehatan dan kepala desa yang sukses dalam penanganan  penekanan angka gizi buruk.

Sudahkah Sektor Kesehatan Bekerja Secara Maksimal ?

Dari Komentar-komentar diatas,  empat hal pokok yang dicermati adalah

  1. Komentar Pertama, cenderung mengalihkan permasalahan pada sector lainnya, sementara sector kesehatan sendiri tidak memaparkan apa yang telah dilakukan, secara lintas profesi maupun lintas programnya, dan apa yang perlu dibantu melalui lintas sektoral.
  2. Komentar Kedua, menunjukkan bahwa petugas kesehatan hanya menangani kasus gizi buruk saja, sementara kegiatannya lainnya yang masih merupakan tanggung jawab sector kesehatan adalah melakukan investigasi dan intervensi memastikan bahwa diwilayah kasus gizi buruk tersebut atau bisa diperluas antar puskesmas, tidak ada lagi gizi buruk atau gizi kurang yang berpotensi mengalami gizi buruk, setidaknya pertanyaan-pertanyaan ini oleh petugas kesehatan sudah harus terjawab misalnya saja pertanyaan  :
    • Apakah telah terjadi penurunan Berat badan balita yang di timbang (N/D) dan adanya balita yang berat badannya di bawah garis merah (KMS-BGM)?  Bila tidak terjadi penurunan N/D (balita yang Naik Berat Badanya) dan tidak terjadi peningkatan BGM  (anak dengan pertumbuhan Berat Badan di Bawah Garis Merah pada Kartu Menujuh Sehat (KMS-Balita) maka lakukan intervensi tingkat pertama yaitu Pemantapan posyandu harus segera dilakukan karena satu gizi buruk yang ditemukan di posyandu tersebut telah menunjukkan bahwa pengelolaan posyandu telah kurang dapat memaksimalkan pelayanan tumbuh kembang balitanya. Dan bila terjadi penurunan N/D  dan peningkatan BGM maka lakukan pengecekan Pola Konsumsi yaitu pola makan balita atau keluarga balita yang normalnya adalah  dalam sehari harus makan 3 kali (pagi-siang dan malam) jika tidak terjadi perubahan pola konsumsi (makan) dalam sehari  maka intervensi yang dilakukan hanya dalam bentuk konseling (KIE), pemantapan posyandu, pemberian PMT penyuluhan dan peningkatan cakupan pelayanan kesehatan. Bentuk Intervensi ini disebut juga sebagai intervensi tingkat Kedua.
    • Hal-hal tersebut cenderung tidak dilakukan oleh sektor kesehatan yang notabenenya masih merupakan tanggung jawabnya.
  3. Komentar Ketiga, Saya kurang faham apa yang dimaksud dengan membentuk SATGAS GIZI BURUK LINTAS SEKTORAL, apa lagi setiap kasus gizi buruk yang terjadi sudah masuk dalam wilayah medic, dan hanya bisa dilayani secara medic yang melibatkan lintas profesi (Dokter, Perawat, Ahli Gizi, Ahli Kesehatan Masyarakat dan Profesi Kesehatan Lainnya), disamping itu bisa dilakukan lintas program kesehatan, Mungkin yang dimaksudnya adalah perlu keterlibatan Badan Ketahanan Pangan, atau sector yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan keluarga telah ditangani oleh Dinas Perdanganan, Dinas Pertanian dan juga Perikanan, sementara sector yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur jalan untuk memudahkan akses pelayanan adalah Dinas Pekerjaan Umum. Sektor-sektor diluar kesehatan ini, telah bekerja sesuai tugas dan fungsinya, hanya Badan Ketahanan Pangan sajalah sector yang tidak ada di Kabupaten Polewali Mandar.
    • Catatan penulis sector ini yaitu Badan Ketahanan Pangan hanya tercatat sebagai bidang pada Dinas Pertanian. Salah satu alasan Pemda Polewali Mandar tidak membentuk Badan Ketahanan pangan ketika pembahasan di tingkat DPRD Polewali Mandar adalah ketiadaan dana operasional OPD setingkat Badan dan adanya dukungan Propinsi Sulawasi Barat bahwa Badan Ketahanan Pangan dapat di jadikan salah satu bidang pada struktur OPD Pertanian, Suatu Ironi, bahwa di tingkat Propinsi Sulawesi Barat adan OPD Badan Ketahanan Pangan merekomendasikan untuk tidak membentuknya di tingkat Kabupaten Polewali Mandar, demikian juga  hasil konsultansi pansus DPRD dalam pembentuk OPD Pemda Polman (sebagai amanat UU pemerintahan daerah terbaru) ke tingkat Pusat Kementerian Pertanian, sangat mengharapkan agar dewan dapat memback up pembentukan Badan Ketahanan Pangan sebagai OPD. Tidak ada Badan Ketahanan Pangan di Polewali Mandar.
  4. Komentar lainnya diatas, yaitu dari dr. Habis Faturahman Spesialis gizi Klinik RSUD Polewali dan Kepala Puskesmas Anreapi drg. Indrawati Rahim dan juga inisiator dari Balitbangren, lebih cenderung mengarahkan perlu dukungan lintas sektoral, apa memang perlu mendaptakan dukungan lintas sektoral sementara secara tehnis mereka tidak mempunyai kewenangan. ?

Kasus Gizi Buruk dan KLB

Kasus Gizi Buruk  pada anak, sangat berhubungan dengan  kemiskinan, terutama keluarga miskin dengan ketersediaan pangan di rumah tangga  yang tidak cukup untuk konsumsi hariannya. Terjadi juga ketidak mampuan akses pelayanan kesehatan. Akibatnya anak-anak balita yang tumbuh dan berkembang pada keluarga miskin tersebut mengalami kesakitan dan kekurangan gizi.

Wilayah yang ditemukan kasus gizi buruk biasanya tidak hanya terjadi pada satu anak tetapi juga terjadi pada anak-anak lainnya diwilayah terjadinya gizi buruk tersebut. Secara keseluruhan wilayah tersebut sebenarnya banyak keluarga miskinnya dengan ketersediaan pangan yang terbatas dan akses pelayanan gizi dan kesehatan yang sangat jelek, maka seharusnya setiap Kasus Gizi buruk yang ditemukan dinyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB). oleh para pengambil keputusan.

Namun sangatlah disayangkan ketika satu kasus gizi buruk itu ditemukan para Pengambil Keputusan,  Ragu —- atau mungkin tidak mengetahui —- untuk melakukan instruksi kepada petugas kesehatan terutama petugas gizi untuk melakukan investigasi dan intervensi standar Operasional-KLB-Gizi Buruk terhadap kasus gizi buruk yang ditemukan.

Para petugas hanya melakukan intervensi pada kasus gizi buruk tersebut, tetapi tidak melakukan investigasi dan intervensi terhadap  anak-anak balita lainnya diwilayah dimana terjadi kasus gizi buruk. Sehingga tidak mengherankan belum tuntas penanganan gizi buruk yang pertama, pada tempat yang sama muncul kemudian kasus gizi buruk berikutnya.

Saya masih ingat ketika terjadi krisis ekonomi di tahun 1998, salah salah dampak yang ditimbulkannya adalah terjadinya kasus gizi buruk yang melanda hampir sebagian besar wilayah Indonesia. Menteri Kesehatan RI kemudian memberikan Instruksi kesemua Jajarannya dari Pusat sampai ke daerah, bahwa satu kasus gizi buruk adalah Kejadian Luar Biasa.

Instruksi Menteri Kesehatan RI. Nomor 1209/Menkes/X/1998 tanggal 19 Oktober 1998 mengatakan bahwa Setiap Kasus Gizi Kurang Berat (Gizi Buruk) dinyatakan sebagai KLB (KEJADIAN LUAR BIASA). Sehingga dalam waktu 1×24 jam sudah harus Terlaporkan Penanganannya. Melalui Proses Investigasi dan Intervensi Penangganan Gizi Buruk.

Instruksi ini masih dinyatakan berlaku hingga sampai saat ini, terutama penggunaan cara melaporkan kasus gizi buruk melalui proses Investigasi dan Intervensi Penanganan Gizi Buruk, sebagai dasar untuk menetapkan satu kasus gizi buruk adalah KLB, secara tehnis ini adalah tanggung jawab SEKTOR KESEHATAN, dan dukungan dari sektor lainnya yang masih mempunyai hubungan secara tehnis misalnya PMI, atau LSM yang bekerja dalam bidang kesehatan dan gizi ataupun badan internasional misalnya UNICEF.

Catatan …

Kasus Gizi buruk, perlukah melibatkan lintas sektoral,? dari uraikan diatas, secara tehnis sulit rasanya melibatkan lintas sektoral dalam penanganan kasus gizi buruk, karena disamping sektor diluar kesehatan tidak mempunyai kemampuan tehnis juga bukan merupakan kewenangannya. satu hal yang perlu diperhatikan adalah keterlibatan lintas profesi, Dokter Umum /spesialis, untuk menangani penyakitnya, perawat untuk melakukan asuhan keparawatan, nutritionist dalam asuhan gizi, ahli kesehatan masyarakat, epidemiologi kesehatan, sanitarian dan profesi kesehatan lainnya, tidak berjalan sebagaimana tehnisnya, demikian juga kerja sama tim lintas program antar kesehatan tidak berjalan, kemudian mengharapkan bantuan lintas sektoral adalah hal yang tidak mungkin secara tehnis, —di ulang secara tehnis—- Sektor lain hanya bisa membantu dalam hal dukungan non tehnis, dan pada prinsip mereka telah melakukannya, misalnya membangun akses jalan, meningkatkan income perkapita, dan lain-lain. Dan catatan penting bagi penulis adalah adalah Badan Ketahanan Pangan yang seharusnya ada di pada tingkat OPD tidak ditemukan di Kabupaten Polewali Mandar, padahal mereka yang bertanggung jawab pada ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, menjamin bahwa anak-anak balita di tingkat rumah tangga cukup kebutuhan gizi tumbuh kembangnya.

” Kasus Gizi Buruk adalah Masalah Tehnis, para petugas kesehatan harus bekerja lintas profesi, Dokter Umum /spesialis, untuk menangani penyakitnya, perawat untuk melakukan asuhan keparawatan, nutritionist dalam asuhan gizi, ahli kesehatan masyarakat, epidemiologi kesehatan, sanitarian dan profesi kesehatan lainnya. Mereka juga kerja secara tim lintas program antar kesehatan

 —-

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi dan Kesehatan
di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia

Perihal Arsad Rahim Ali
Adalah pemilik dan penulis blog situs @arali2008. Seorang pemerhati -----OPINI DARI FAKTA EMPIRIS----seputar masalah epidemiologi gizi, kesehatan dan kemasyarakatan di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Dapat memberikan gambaran hasil juga sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia. Tertulis dalam blog situs @arali2008 sejak 29 Februari 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: