Hasil Evaluasi Provinsi Sulbar tentang APBD-P 2017 Kab. Polewali Mandar, Badan Anggaran Menegur TAPD.

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008. Ketika muncul kasus dijadikannya tersangka Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat oleh Kejaksaan Tinggi Sulselbar, karena penyalagunaan dana  kegiatan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran dewan, yang tidak prosedural pada proses pembahasan di tingkat dewan, DPRD Polewali Mandar kemudian sangat hati-hati dalam melaksanakan tugas dan fungsi anggarannya. Misalnya saja Hasil Evaluasi Provinsi Sulbar, tentang APBD Perubahan Kab. Polewali Mandar tahun 2017 yang seharusnya dibahas oleh dewan, secara sepihak hanya dibahas oleh TAPD, dewan kemudian memberikan teguran keras —secara lisan-— untuk tidak mengulanginya, demikian yang saya catat pada risalah rapat Badan Anggaran DPRD Polewali Mandar.

apbdp 2017

Suasana Rapat Badan Anggaran  DPRD dan TAPD Pemda Polewali Mandar tentang APBD-P tanggal 5 November 2017

Sebagai Koordinator sekretariat Badan Anggaran DPRD Polewali Mandar Proses Pembahasan APBD perubahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017, agar sedikit berbeda dengan proses pembahasan tahun sebelumnya. Dimulai dari penyerahan KUA PPS Perubahan APBD oleh TAPD Pemerintah Polewali Mandar, ke DPRD, disepakati bersama dan kemudian dilanjutkan proses penyerahan Rancangan Perda perubahan APBD, untuk segera di proses pembahasannnya oleh alat-alat kelengakapan dewan, dimulai dengan Presentase di Badan Anggaran, dilanjutkan penetapan Jadwal pembahasan oleh Badan Musyawarah, dan kemudian dilakukan pembahasan oleh ditingkat Komisi. Hasilnya kembali dibahas di Badan Anggaran untuk disetujui  sebagai keputusan Bersama DPRD dan Kepala Daerah. Tugas DPRD Selesai, tinggal menunggu tahapan evaluasi Provinsi Sulawesi Barat, untuk selanjutnya dikembalikan untuk disempurnakan dan melalui siding paripurna menetapkan Perda Tentang Perubahan APBD dan Rancangan  Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016. Disebutkan Setelah penyampaikan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD dan Rancangan  Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD dan Rancangan perkada tentang Penjabaran Perubahan  APBD. Dan selanjutnya Penyempurnaan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD

Ketika rapat khusus saya dengan, Kepada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Polewali Mandar (sdr. Gazali) dan Wakil Ketua DPRD bpk Amiruddin, terungkap  bahwa Proses penyempurnaan setelah evaluasi propinsi, oleh TAPD tidak lagi melibatkan DPRD, penyempurnaannya dilakukan sendiri oleh TAPD melalui Badan Keuangan Daerah, kemudian dengan serta merta menyerahkannya kepada DPRD untuk mendapatkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan APBD Perubahan untuk di tetapkan sebagai PERDA. Oleh DPRD Polewali Mandar kemudian memberikan teguran kepada TAPD, bahwa proses yang dilakukan oleh TAPD dapat berakibat seperti kasus yang melanda DPRD Propinsi Sulawesi Barat. Teguran ini sebagai tertuang dalam Risalah Rapat Badan Anggaran

  1. Perlu hati-hati dalam memutuskan Rancangan Perda Perubahan APBD dan Rancangan Perbup penjabaran APBD Perubahan, harus sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku peraturan perundang-undangan. Kesimpulan TAPD bahwa “Rancangan Perda dan Rancangan Perbup APBD-Perubahan T.A. 2017 telah menyesuaikan dengan hasil evaluasi Provinsi”, catatan kesimpulan ini,  proses penyesuaian atau penyempurnaan hasil evaluasi propinsi, tidak melibatkan DPRD Polewali Mandar, melihat dan mempelajari Hasil Evakuasi Propinsi yang disempurnakan sepihak oleh TAPD, secara makro masih dapat ditoleransi, oleh Badan Anggaran dengan Fungsi Anggarannya, memberikan teguran kepada TAPD  untuk tidak mengulanginya lagi.
  2. Pada hari ini, Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun 2017, penjelasan TAPD tentang tanggapan rancangan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang Evaluasi Rancangan Perda APBD Perubahan dan Rancangan Perbup Penjabaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Polewali Mandar  pada tingkat Badan Anggaran DPRD Polewali Mandar dapat diterima.

Mengapa bisa terjadi ?

Hasil Evaluasi Propinsi Sulbar tentang APBD Perubahan Kabupaten Polewali Mandar Tidak Dibahas, terjadinya karena telah keluarnya nomor registrasi dan tanggal (pertanggal 27 Oktober 2017) dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat tentang hasil evaluasi (bc. Yang telah disempurnakan sepihak oleh TAPD tampa melibatkan DPRD) sebagai dasar penetapan perda tentang perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi, oleh DPRD Polewali Mandar.

Hasil presentase TAPD yang diwakili oleh Kepala Badang Anggaran Badan Keuangan Daerah, Persyaratan evaluasi Rancangan Perda dan Perbup yang dilakukan oleh propinsi adalah dokumen-dokumen  sebagai berikut :

  • Dokumen RKPD-Perubahan Tahun 2017
  • Dokumen KUA-PPAS APBD-Perubahan T.A. 2017
  • Risalah Sidang Pembahasan Rancangan Perda dan Perbup APBD-Perubahan T.A. 2017
  • Dokumen Rancangan Perda dan Rancangan Perbup APBD-Perubahan T.A. 2017 serta Nota Keuangan APBD-Perubahan
  • Review Inspektorat terhadap Rancangan Perda dan Rancangan Perbup APBD-Perubahan T.A. 2017 

Dasar evaluasi adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah. Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Dan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017

Hasil dari evaluasi propinsi adalah berupa catatan :

  1. Catatan tentang konsistensi tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, kemudian menjadi KUA, PPAS dan Nota Keuangan yang akhirnya menjadi Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017
  2. Catatan tentang Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten. Diantaranya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam menjaga sinkronisasi Kebijakan dengan Nawa Cita Pembangunan  Nasional dan Prioritas Provinsi Sulawesi Barat, telah mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 709 milyar lebih atau 51,19 % dari total belanja daerah.
  3. Catatan tentang pendapatan daerah berupa trend anggaran tiga tahun terakhir, dan kesesuaian dan perimbangan dan dan bagi hasil.
  4. Catatan tentang Belanja Daerah harus berdasar dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, misalnya
    • Alokasi Anggaran Fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan dan alokasi dana desa harus memenuhi amanat UU.
    • Penyediaan TPP, Hibah dan Bantuan Sosial DAPAT DIANGGARKAN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, aspek efektifitas, efisiensi, keatutan dan kewajaran serta persetujuan DPRD.
    • Pelaksanaan amanah PP 18 tahun 2017 akan dilaksanakan pada T.A. 2018.
    • Penyediaan anggaran kegiatan pada SKPD harus sesuai dengan fungsinya.
    • Tidak terjadi duplikasi penganggaran untuk item belanja perjalanan dinas, sewa sarana mobilitas darat dan transport/akomodasi.
    • Penyediaan anggaran pada SKPD yang harus memasukkan Belanja Pegawai ke dalam Belanja Modal (pengadaan aset SKPD).  Dan lain-lain

Sesuai tahapan Lembar Catatan hasil evaluasi dari propinsi ini kemudian di kembalikan ke daerah untuk disempurnakan bersama DPRD dan Bupati, — tapi dilakukan sepihak oleh TAPD —–  Dan kemudian Bupati membuat surat pengantar pemberitahuan  bahwa Rancangan Perda dan Rancangan Perbup APBD-Perubahan T.A. 2017 telah menyesuaikan dengan hasil evaluasi Provinsi. Dan keluarlah nomor registrasi dan tanggal SK Evaluasi oleh Gubernur untuk ditindaklanjuti dengan Paripurna penetapan APBD-Perubahan T.A. 2017, mendahului Keputusan Pimpinaan DPRD tentang penyempurnaan rancangan PERDA tentang perubahan APBD. Karena isi penyempurnaan sepihak oleh TAPD secara makro dapat diterima melalui rapat Badan Anggaran DPRD Polewali Mandar tertanggal 30 Aktober 2017,  maka hari Kamis Tanggal 2 November 2017 dilakukanlah Sidang Paripurna penetapan APBD-Perubahan T.A. 2017 Kabupaten Polewali Mandar.

 —

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi dan Kesehatan
di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia

Perihal Arsad Rahim Ali
Adalah pemilik dan penulis blog situs @arali2008. Seorang pemerhati -----OPINI DARI FAKTA EMPIRIS----seputar masalah epidemiologi gizi, kesehatan dan kemasyarakatan di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Dapat memberikan gambaran hasil juga sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia. Tertulis dalam blog situs @arali2008 sejak 29 Februari 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: