Satu Tahun bersama Ketua DPRD Polewali Mandar, “Tugas Selesai”

Polewali Mandar Sulawesi Barta @arali2008.— Meninggalnya Ketua DPRD Polewali Mandar Bapak Hamzah Haya, meninggalkan beberapa catatan, yaitu catatan kerja sama dengannya, mengfasilitasi tugas dan fungsi yang diembangnya sebagai ketua DPRD Polewali Mandar.

Hamzah Haya

Hamzah Haya Ketua DPRD Polewali Mandar  dalam Upacara Bendahara 17 Agustus 2016,  Pemda Polewali Mandar.

Dalam agenda kerja saya tercatat tanggal 29 Maret 2016, bertemu dengannya untuk keperluan, atas  Surat Bupati Polewali Mandar yang menugaskan penulis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, Ke Sekretariat DPRD Polewali Mandar, Dan tanggal ini juga 29 Maret 2017 di Ruang UGD Grestelina. Jalan Hertasning Baru, Kota Makassar, Al Marhum dinyatakan telah pergi menghadap Sang Ilahi. Atas Kepergiannya, dalam status my facebook tertulis ;

PELAYANAN TERAKHIR

Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Sebelum ke makassar, beliau keruanganku, meminta padaku untuk fasilitasi administrasi surat tugas, surat perjalanan dinas dan kesiapan administrasi ajudannya untuk mengawalnya ke makassar, kusarankan layanan tambahan padanya, ada staf yang menemani, tetapi ia menolaknya

Awal pertama bertemu, beliau memintaku untuk mengfasilitasi administrasi rehabilitasi rumah jabatan yang ia tempati, dan kebutuhan mobilernya, kuberikan layanan prima yang sebelumnya beliau tidak dapatkan, “Kasih bagus memang pa Arsad, saya ingin tinggalkan yang bagus,” katanya padaku.

Bahkan jabatankupun kuberikan memenuhi keinginannya atas janjinya pada staf yang ngotot ingin mendapatkan jabatan.

Terakhir ingin kutemui di rumah jabatannya, “ia sudah pergi 30 menit yang lalu,” kata penjaga rumahnya. Rupanya itu yang terakhir kalinya. Hari ini, di “Balik Papan”, ada yang telpon ia telah pergi kehadirat Ilahi.

Selamat jalan Bapak Hamzah Haya ketua DPRD Polewali Mandar. Semoga Amal baik diterima di sisiNYA dan dosa serta kesalahan mendapatkan ampunanNYA. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun

Satu Tahun Bersamanya …

Satu tahun pass 29 Maret 2016 – 29 Maret 2017, menfasilitasi almarhum, tugas utama adalah mengelola anggaran untuk keperluan DPRD, mengfasiltasi anggota dewan yang terhormat dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dalam pembentukan peraturan daerah, persetujuan anggaran pembangunan daerah dan pengawasan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar

“Tugas saya secara garis besaranya ada dua,  yang PERTAMA adalah melaksanakan administrasi kesekretariat DPRD dan bertanggung jawab Kepada Bupati, dan yang KEDUA adalah menfasiltasi  DPRD dalam melaksanakan tugas dan Fungsi yang secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua DPRD”. Komentarku, ketika  pertemuan pertama kali, dalam forum badan musyawarah  salah satu alat kelengkapan DPRD, diperkenalkan, oleh ketua DPRD (Almarhum), dengan dimoderatori wakil ketua Bapak Amiruddin.

Saya mencatat 2 peristiwa penting dibidang anggaran, selama mendampingi Almarhum yaitu

  1. Fasiltasi Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD tahun 2016 yaitu anggaran pokok sebesar Rp. 19.500.000.000, menjadi Rp. 24.000.000.000.- Ada tambahan Rp. 4.500.000.000.- Perubahan ini penuh dengan dinamiki politik, DPRD merasa diatas angin, karena berhasil menambah tambahan anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000.- dari beberapa kesalahan TPAD dalam menyusunan APBD Pokoknya, yang harus di akomodir dalam APBD-Perubahan, misalnya saja Kasus Tidak seimbangnya posisi anggaran pendapatan dan belanja pada RKA –DPA SKPD Kesehatan karena kesalahan dalam penyusunan Dana Kapitasi BPJS pada KUA-PPAS Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, dengan nilai kurang lebih Rp. 10.000.000.000.- harus diseimbangkan dalam APBD-Perubahan, berhasil dimanfaat oleh DPRD untuk disertakan tambahan anggarannya.
  2. Penyusunan Anggaran Sekretariat DPRD tahun 2017 yang diusulkan sebesar Rp. 25.013.869.500.- Namun yang terima oleh TPAD melalui persetujuan Bupati hanya dapat diterima sebesar Rp. 15.013.869.500.-. memunculkan kegamanan politik,  Anggaran Sekretariat DPRD yang dipergunakan untuk kerja-kerja Anggota dan Pimpinan DPRD yang sebelumnya (tahun 2016) sebesar Rp. 19.500.000.000.-  turun sebesar Rp. 4.486.130.500.- atau menjadi Rp. 15.013.869.500.-. sebagai Anggaran Pokok Sekretariat DPRD dalam APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017. Mengharuskan angaran program dan kegiatan sekretariat dan DPRD harus di sesuaikan, proses penyesuaian penurunan ini, memunculkan polemik antara 3 unsur utama yaitu 1), unsur Pimpinan, 2), unsur Anggota DPRD yang bekerja pada alat-alat kelengkapan dewan dan 3), unsur sekretariat. Keputusan yang berat, unsur Pimpinan dan Sekretariat yang harus di turunkan anggarannya. Diturunkannya anggaran unsur pimpinan berdasarkan masukan dari sebagian besar anggota dewan, bahwa anggaran Perjalanan Pimpinan tidak boleh disusun dengan prinsip tak terbatas. Dan diturunkannnya anggaran sekretariat sesuai dengan Amanat Bupati, bahwa, “Kamu Sekwan Anggaran Perjalananmu tidak boleh leboh besar dari anggaran Bupati, Bossmu itu adalah Bupati,” Kata bupati ketika rapat tertutup pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran DPRD dengan Bupati.

Penurunan anggaran dari usulan tahun 2017 sebesar Rp. 25.013.869.500.- namun yang disepakati oleh TPAD melalui persetujuan Bupati hanya dapat diterima sebesar Rp. 15.013.869.500.-. di dasarkan adanya kebijakan politik Bupati tentang penggunaan Anggaran Sekretraiat DPRD Polewali Mandar untuk pembangunan pengaspalan jalan  Jalan Poros Tinambung – Petosoang Allu sebesar nilai penurunan anggaran yaitu Rp. 10.000.000.000.- (terbilang 10 Milyar), harus dijabarkan ditingkat administrasi dengan membuat DPA Induk Sekretariat tahun 2017 dengan  dengan Nilai Rp. 15.013.869.500.-, sekaligus membuat rancangan Perubahan DPA dengan Nilai tambahan Rp. 10 Milyar yaitu DPA Perubahan Rp. 25.013.869.500.- sebagai dasar penggunaannya. Suatu hal yang sangat dilemah, untuk melaksanakan kebijakan ini. Bila penggunaan anggaran pokok telah habis, maka rancangan perubahan DPA Perubahan yang akan digunakan walaupun belum dilakukan pengesahan, artinya kegiatan dilaksanakan, namun pencairan dana dilakukan pada saat penetapan PERDA APBD Perubahan disahkan.

Jelasnya Anggaran Sekretariat DPRD tahun 2017 yang diusulkan sebesar Rp. 25.013.869.500.- telah disepakati bersama, dirancang sesuai kebutuhan 1 tahun, telah disesuaikan dengan jumlah anggota dan pimpinan DPRD sebanyak 45 orang dan waktu kerja-kerja anggota dan mimpinan tiap bulannya, Persetujuan Anggaran yang hanya di terima sebesar Rp. 15.013.869.500.- tiap akan mempengaruhi kerja-kerja anggota dan pimpinan selama 1 tahun, disepakati bila dana sebesar telah Rp. 15.013.869.500, telah habis digunakan, para anggota dan pimpinan DPRD dapat terus bekerja sesesuai dengan rencana kerja setahun, tidak perlu menunggu anggaran perubahannya.

Dalam Hal ini, Saya cuman mengharap pengaspalan Jalan Poros Tinambung -Petosoang dalam selesai dan dapat digunakan oleh masyarakat, Ya… misi mengamankan Kebijakan Bupati Polewali Mandar, dari dinamika politik anggaran yang terjadi di sekretariat DPRD Polewali Mandar.

Tugas Saya dibagian anggaran berakhir ….

Saya sekarang santai saja misi saya sudah berakhir, sekarang saya di bagian perbendaharaan, beban kerja saya tidak terlalu berat, bukan karena saya tidak mau bekerja tetapi, saya telah memiliki staf yang komplet yang membuat hanya cukup melakukan pemantauan internal, mimiliki staf bendahara gaji anggota dewan dan pegawai sekretariat, staf bendahara pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan program dan staf pelaksana penatalaksanaan keuangan, membuat saya tidak perlu  kerja esktra seperti ketika bekerja di bagian anggaran, nyaris tidak miliki staf membuat saya harus mengambil seluruh pekerja staf dan bekerja seorang diri, ditambah lagi system yang dibangun di sekretariat DPRD, bahwa bagian anggaran sepenuh bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran, tidak seperti di SKPD lainnya dimana penyusunan anggaran melibat lintas seksi dan bagian, di sekretariat DPRD tidak demikian, membuat saya harus bekerja mandiri dan professional.

Di bagian anggaran tidak memiliki pejabat lagi….

Enta apa alasannya dilakukan mutasi secara internal dari  Bagian Anggaran ke Bagian Perbendaharaan, tiba-tiba datang SK yang ditanda tangani oleh Kepala BKKD tertanda Bupati Polewali, memutasi penanggung jawab  Bagian Anggaran ke Bagian Perbendaharaan, Saya tidak perlu mengkonfirmasi pemutasian ini, bagi saya penempatan saya di Sekretariat hanya bertugas menfasilitasi DPRD dibagian anggaran atau di perbendaraan tidak terlalu penting, disamping itu juga saya percaya saja, sama Bos-Bos yang sudah diamanat dalam proses pemutasian, walau saya tahu semua itu syarat dengan kepentingan, seperti kasus seminggu sebelum kepergian almarhum, Jumat pagi tanggal 24 Maret 2017, tiba-tiba datang SK Bupati  yang ditanda tangani Kepala BKKD, tertanda Bupati Polewali Mandar menjugaskan Saudari FS sebagai pelaksana tugas, namun dalam SK yang bersangkutan masih tetap bertanggung jawab pada atasan langsung pada Kantor Keluruhan, surat ini difoto, oleh teman-teman, mulai terkirim via kirim foto kepada Sekretaris Dewan, dan  beberapa Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, termasuk juga padasaya sendiri, “Surat ini aneh, biasanya pelaksana tugas itu adalah pejabat yang masih berada dalam instansi yang bersangkutan, tapi untuk kali ini, pelaksana tugas tugas pada bagian Anggaran yang tidak ada Jabatan dipercayakan kepada  Pejabat yang berada pada SKPD lainnya (bc. Kantor Lurah), Secara administrasi bertanggung jawab sama siapa?” ungkapku ketiga diminta tanggapan oleh Bapak Jamar Yasin B Ketua Komisi 1 DPRD Polewali Mandar.  Bapak Jamar menelpon, Sekda Polewali Mandar, mengkonfirmasi keabsahan SK, mengkonfirmasi tanggapanku, jawaban sekda, “itu salah harus ditarik”, ungkap Jamar setelah menelpon Sekda Polewali Mandar. Hanya hitungan menit staf BKKD muncul di kantor DPRD dan menarik SK tersebut. Issu yang berkembang dikalangan Anggota DPRD akan dilakukan “keributan” perihal penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan  aturan administrasi yang berlaku. Issu tersebut dapat diredam dengan kabar telah ditariknya SK saudara FS tersebut, sampai dengan tulisan ini dibuat belum ada kejelasan Siapa Pejabat yang ditempatkan pada Bagian Anggaran Sekretariat DPRD Polewali Mandar.

Bagian anggaran pada Sekretariat DPRD adalah Jabatan strategis, yang fungsinya bukan saja merencanakan dan menyusun anggaran untuk kebutuhan kesekretariatan tetapi juga kebutuhan anggaran anggota dan pimpinan DPRD yang melekat pada alat-alat kelengkapan DPRD, diantaranya Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Pembentuk Perda, Komisi, termasuk unsure Pimpinan. Dengan tidak ada pejabat yang ditempatkan pada Bagian ini (bc. Anggaran), pelaksanaan anggaran otomatis tidak terkontrol, demikian juga monitoring dan evaluasinya, secara administrasi staf bisa saja mengerjakan, tetapi fungsi bagian anggaran sebagai pejabat pelaksana pengawasan operasional tidak akan berfungsi, akan memunculkan ketimpangan fungsi organisasi, antara staf, administrator dan Pimpinan serta bagian-bagian yang lainnya.

Perginya Almarhum …..

Pasca perginya almarhum (Bapak Hamza Haya) sebagai ketua DPRD Polewali Mandar, control penggunaan anggaran untuk anggota dan pimpinan untuk kerja-kerja pelaksana fungsi DPRD, diambil alih oleh Wakil Ketua I (bpk Busman),  beberapa kegiatan yang berhubungan dengan anggaran adalah penggunaan untuk kunjungan kerja luar daerah dan dalam daerah serta kegiatan reses, harus benar-benar dapat memberikan kinerja Dewan guna mendukung peningkatan kinerja penyelengaaraan pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar. Dan yang terpenting adalah LKPj (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati tahun Anggaran 2016 dan Rencana Perubahan APBD tahun 2017 yang sudah di patok oleh DPRD Polewali Mandar sebesar 10 Milyar Rupiah, sangat dibutuh pejabat pada bagian anggaran yang belum terisi guna mengbackup 45 anggota DPRD Polewali Mandar, yang sangat sarat dengan kepentingan, dikemas menjadi satu kepentingan bersama membangun Polewali Mandar, dalam fungsi penggunaan anggaran, fungsi pengawasan dan  fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda).

Kutulis diblog ini, “saya masih bisa membantu”,  namun sesungguhnya tugas saya telah selesai, dan Kuserahkan Jabatanku serta menunggu tugas selanjutnya, dari catatan kerja sama dengan Almarhum Bpk Hamzah Haya Ketua DPRD Polewali Mandar.

 —

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi dan Kesehatan
di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia

Iklan

Perihal Arsad Rahim Ali
Adalah pemilik dan penulis blog situs @arali2008. Seorang pemerhati -----OPINI DARI FAKTA EMPIRIS----seputar masalah epidemiologi gizi dan kesehatan di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Dapat memberikan gambaran hasil juga sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia. Tertulis dalam blog situs @arali2008 sejak 29 Februari 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: