Pengunduran Diri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008.-– Fenomena pengunduran diri staf dan pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, adalah fenomena yang tidak lazin pada periode kerja tahun 2014-2016, tidak lazim karena para kepala Dinas Kesehatan sebelumnya yang pindah secara alamiah, (promosi jabatan atau pensiun) tampa melalui proses pengunduran diri, berbagai “spekulasi” muncul bahwa  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar drg. Hj. Nurwan Katta, MARS, tidak di percaya lagi oleh para kepala Bidangnya, para kepala Bidang lebih percaya pada kepentingan lainnya yang lebih kuat dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat,  tentang Persetujuan pindah atas nama  drg. Hj. Nurwan Katta, MARS, kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, Tertanggal 1 Juni 2016,  Pindah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar ke Pemerintah Daerah Kabupaten Majene sebagai staf bagian sekretariat Daerah, dan dua minggu kemudian, tepatnya, senin (20/6/2016) dilantik menjadi Staf Ahli  Bupati Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada sekretariat daerah Kabupaten Majene, sesuai dengan SK Bupati Manjene no. 820/BK-DD/675/vi/2016, tentang pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II b, tertanggal, jumat 17 Juni 2016.

13263799_1542888782684576_1687861750627739374_n

Kado Perpisahan Kepala Puskesmas Massenga  Ibu Nani untuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar drg. Hj. Nurwan Katta, MARS.

Perpindahan kepala Dinas dimulai dari surat permohonan pengundurannya kepada Bupati Polewali Mandar,  yang langsung mendapat persetujuan. Pengunduran drg. Hj. Nurwan Katta, MARS ini merupakan puncak dari pengunduran beberapa stafnya yang ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada berbagai program dan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada lingkup kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.

Dimulai tahun 2014, sesorang staf  yang  ditunjuk sebagai PPK (sdr. MAA, ST) dalam kegiatan pengadaan Barang dan Jasa, Sumber Dana APBN dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cq Pelayanan Kesehatan Dasar, di akhir tahun serta-merta mengundurkan diri, kegiatan pengadaan nyaris batal dan merugikan berbagai pihak, karena kontrak yang telah disiapkan tidak mau di ditandatangani oleh PPK, sang PPK berlibur keluar daerah, kegiatan nyaris berhenti karena pengunduran staf  PPK tersebut, Sang Kepala Dinas demi menyelamatkan kegiatan pengadaan harus mengambil alih (sebagai KPA), pengambil alihkan inipun dijadikan issu para LSM bahwa kegiatan  APBN dari Kementerian Kesehatan,  berjalan tampa PPK, padahal mereka tidak mengerti, PPK bisa dijabat oleh PA atau KPA selaku PPK.

Di tahun 2015, Beberapa staf lainnya yang ditunjuk sebagai PPK,  misalnya saja Sdr. SH, SKM.M.Kes yang ditunjuk sebagai PPK dalam Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus, baru beberapa bulan ditunjuk (3 bulan) kembali mengundurkan diri, dengan alasan klasik mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Empat (Latpim IV), dan kemudian sang kepala Dinas menunjuk staf lainnya sdr SS. S.Sos, MH,  baru saja 2 bulan menjabat, kembali mengundurkan diri, dengan alasan beberapa program belum ditanda tangani kontraknya telah dimulai dilaksanakan, “ Jelas Ini menyimpang,” Katanya.

Sepertinya sang kepala Dinas tidak belajar dari pengalaman, ditahun 2015 sang staf (sdr. MAA, ST) yang mangkir terhadap tanggung jawabnya sebagai PPK tahun sebelumnya kembali  ditunjuk sebagai PPK, dan ternyata benar, kembali mengundurkan diri diakhir tahun penyelesaikan pekerjaan. Kepala Bagian keuangan Sekretariat Daerah Polewali Mandar, memanggil penulis, “ini bagaimana pak Arsad, dana milyaran rupiah tidak dapat di realisasikan, coba selamatkan kegiatan yang bisa di selamatkan”, meminta kepada penulis agar melaksanakan kegiatan yang bisa menyelamatkan Anggaran Bantuan Khusus Bidang Kesehatan tahun 2015.

Program dan Kegiatan lainnya yang bersumber dana APBN tahun 2015 dari Kementerian kesehatan, karena ketiadaan PPK yang siap menjabat, dengan terpaksa Penulis atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, menjabat sebagai PPK, kegiatan ini mempunyai konsekwensi yang besar, yang membuat penulis harus di mutasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar setelah 25 tahun bekerja. Di mutasi di Sekretariat DPRD Polewali Mandar, tertanggal 28 Maret 2016. Yaaaa.. di mutasi karena penulis selalu mengawal kebijakan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, dr. Hj. Nurwan Katta, MARS. bersebrangan dengan kepentingan lainnya yang tidak sejalan.

Beberapa penyebab lainnya, penyebab pengunduran diri para Pajabat Pembuat Komitmen (PPK), hasil pengamatan penulis adalah

  1. Adanya kepentingan dalam pelaksanaan  kegiatan pengadaan barang dan jasa, dimana kendali yang seharusnya oleh Pengguna Anggran atau Kuasa Pengguna Anggaran  tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh Kepala Dinas Kesehatan
  2. Para staf Dinas Kesehatan, cenderung tidak mau mengambil resiko, terjadi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), bila ditemukan sedikit masalah, yang masih bisa dapat diselesaikan, para PPK lebih memilih mengundurkan diri.
  3. Mutasi staf Dinas Kesehatan setingkat eselon IV dan III tampa melalui usulan, bahkan tampa pertimbangan menempatkan seseorang sesuai dengan kompotensi  dan profesi kesehatan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
  4. Perembutan Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, pasca Pensiun drg. Hj. Nurwan Katta, MARS, beberapa calon pengganti mulai memainkan berbagai kemungkinan yang dapat mengganti Jabatan Pimpinan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.

Sangat dilemma memang !?, jika pimpinan (bc. Kepala Dinas Kesehatan ) tidak lagi dipercaya oleh bawahan terutama para Kepala Bidang, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan dan di kendalikan oleh Pimpinan otomatis tidak akan sejalan, disposisi dari sang Kepala Dinas diabaikan, wibawa pimpinan jelas “tidak ada” masing-masing kepala Bidang membuat keputusan dan kebijakan sendiri, para staf dan atau setingkat lebih rendah dari Kepala Bidang, ada yang patuh ada juga yang tidak patuh, kerja sama lintas program antar bidang nyaris akan memuculkkan konflik, “ Siapa yang mau diikuti Kepala Dinas atau kepala Bidang” kata beberapa staf menanggapi situasi  tersebut.

Tidak mengherankan jikalau jabatan setingkat PPK (Bc. Pejabat Pembuat Komitmen). cenderung tidak mau mengambil resiko, bila ditemukan sedikit masalah, yang masih bisa dapat diselesaikan, para PPK lebih memilih mengundurkan diri, “Itu lebih baik, dari pada berurusan dengan TIPIKOR”, kata seseorang PPK yang menanggapi pengunduran dirinya. Yaa… sudah banyak teman-teman penulis yang dibuat pusing oleh para Pemeriksa (Kejaksaan, Tipikor, Pemeriksa Keuangan Negara, dan Inspektorat kabupaten dan Provinsi), termasuk diantaranya pemeriksa jadi-jadian para LSM. Hmmm…. katanya, “Lembaga Swadaya Masyarakat kami,  konsen terhadap para pejabat yang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka kami akan memberantas.”.

Posisi begitu lemah bagi seorang Pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar (drg. Hj. Nurwan Katta, MARS), adanya kepentingan eksternal yang begitu kuat dan keputusan serta kebijakan yang diabaikan oleh bawahan, memuncul issu suksesi, “bahwa drg. Hj. Nurwan Katta, MARS tidak mampu bekerja” ya sang kepala Dinas lebih memilih mengundurkan diri, sebelum dilenserkan.

drg. Hj. Nurwan Katta, MARS, yang sebelumnya menjabat direktur Rumah Sakit Umum Polewali, meninggalkan Jabatannnya tampa ada proses pelantikan pejabat baru, sebagaimana kebiasaan penggantian kepala Dinas Sebelumnya. Satu-satunya calon yang memenuhi syarat adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Polewali dr. Hj. Syamsiah, MM., M.Kes, namun sampai tulisan ini dibuat, jabatan kepala Dinas hanya di pegang oleh Pelaksana Tugas Harian (Plh) sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. H. Suaib Nawawi, SKM., M.Kes.

Penulis dapat berempati, bahwa menjadi seorang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, sangat berbeda dengan Para Kepala SKPD lainnya yang dapat dijabat oleh siapa saja.  Menjadi kepala Dinas Kesehatan  adalah benar-benar amanat, terutama dalam hal menempatkan setiap petugasnya, kesalahan penempatkan petugas kesehatan, hianat (tidak amanah), jika amanat ini diambil alih oleh kepentingan lainnya, maka ini adalah kekecewaan terberat, mengundurkan diri adalah hal yang terbaik.

Pengunduran dalam jabatan Aparat Sipil Negara (ASN) adalah hal yang tidak lazim, mau menerima jabatan, ketika menjabat menemukan masalah, kemudian mengundurkan diri adalah bukti bahwa pejabat tersebut pada dasarnya tidak siap menjabat, atau bisa  jadi pimpinan yang kurang paham  dalam menempatkan setiap ASN sesuai kecakapannya, padahal sudah tertulis dengan sangat jelas pada setiap SK-SK Pengangkatan PNS atau ASN, “bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat  dalam jabatan di maksud”. Wallahu A’lam.

—————————

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi dan Kesehatan
di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia

Perihal Arsad Rahim Ali
Adalah pemilik dan penulis blog situs @arali2008. Seorang pemerhati -----OPINI DARI FAKTA EMPIRIS----seputar masalah epidemiologi gizi dan kesehatan di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Dapat memberikan gambaran hasil juga sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia. Tertulis dalam blog situs @arali2008 sejak 29 Februari 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: