Mencermati Pelaksanaan Dana Desa melalui RDP-DPRD Polewali Mandar

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008,– Hari Jumat, tanggal 22 April 2016, di Ruang Rapat Aspirasi DPRD Polewali Mandar, mendengar dan mencermati, Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang adanya 10 Desa yang belum melaporkan realisasi penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015. PARA STAKEHOLDER SEPERTINYA BELUM SIAP.

Peserta yang terbaca dalam undangan adalah 45 orang, yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum, Inspektur Inspektorat , Kepala BPMPD, Kabag Hukum dan Kepala Desa yang belum melaporkan realisasi penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015, termasuk Sekdes, BPD, Bendahara Desa, dari 10 desa 1) Lekopadis, 2) Panyampa, 3) Sumberjo, 4) Kebunsari, 5) Galesso, 6) Ratte, 7) Paku, 8) Bussu, 9) Pussui Barat.10) Indomakombong. Namun yang terlihat peserta  yang hadir, hanya 7 orang. Namun yang hadir hanya 1) Asisten Pemerintahan dan Kesra, 2) Asisten Administrasi Umum, 3) Sekretaris Inspektur Inspektorat, 4) Kepala BPMPD, 5) staf Kabag Hukum dan 6) 2(dua) kepala  Desa (Bussu dan Sumberjo) yang melaporkan realisasi penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015.

Ketua Komisi 1 DPRD mulai membuka acara, mengucapkan selamat Datang, dan memberikan sedikit pengantar tentang 10 desa, yang secara bersamaan telah menerima informasi tinggal 4 desa yang belum melaporkan realissasi dana desa, dan kemudian memberikan kesempatan peserta untuk penjelasan

Asisten Administasi Umum memberikan penjelasan :

  1. Sosialisasi telah dilakukan, sosialisasi tentang penggunaan anggaran desa tahun 2015 dan tahun 2016, ada dua syarat yang harus diperhatikan, Perihal penggunaan anggaran dana yang dapat di luncurkan pada tahun 2016
    • SPJ (Penulis : Surat-Surat Pertanggung Jawaban yang berhubungan dengan penggunaan anggaran) tahun 2015 sudah harus selesai secara keseluruhan desa yang menerima anggaran dana desa
    • SPJ APBD yang sudah ditetapkan tahun 2016, tepat bulan maret akan terhambat penguncuran dana tahap Pertama 60%
  2. Banyak masalah yang terjadi terutama ditingkat desa, pemda hanya memberikan syarat-syarat penggunaan anggaran dana desa, dan kemudian dilakukan verifikasi untuk selanjutnya di laporkan secara keseluruhan ke Pusat.
  3. Sebaiknya BPMPD, dalam mengelola program dapat membuat ketentuan bila pekerjaan tidak selesai tepat waktu dapat diberikan Ancaman ( Apabila …..)

Penjelasan Kepala BPMPD Polewali Mandar

  1. Sosialisai telah dilakukan, sosialisasi tentang penggunaan anggaran desa tahun 2015 dan tahun 2016, mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan realisasi anggaran termasuk bentuk-bentuk pengSPJan kegiatan.
  2. Sudah ada surat pemberitahuan ke 15 desa yang belum melakukan pengSPJan penggunaan anggaran dana desanya, untuk segera menyelesaikannya dan pemberitahuan bila ada desa yang belum menyelesaikan pengSPJan dan tidak melaporkan ke Kabupaten, Oleh Pengelola Pusat tidak akan memberikan transfer dan dari Pusat ke Daerah, bila laporan kabupaten tidak melaporkan keseluruhan jumlah desa penerima anggaran dana desa.
  3. Transfer dana Pusat ke Daerah tahap pertama 60% dilakukan pada bulan Maret tahun 2016, dan transfer ke dua 40% dilakukan pada bulan Agustus2016, transfer dilakukan bila semua desa penerima anggaran dana desa dilaporkan Kabupaten ke Pusat telah selesai 100%
  4. Perihal permasalahan ada desa yang belum melakukan peng SPJan BPKP akan turun melakukan pemeriksaan, bila BPKP atau pemda tidak mampu lagi melakukan penyelesaian.
  5. Pada dasarnya BPMPD telah melakukan pendampingan, permasalahannya pada kepala desa yang cenderung tidak mampu memperdayakan tenaga pendamping, baik pendamping local maupun pendamping yang di rekruit dari Pusat. Ada 42 pendamping desa, 1 pendamping ada 4 desa dampingannya, dan berasal dari rekruitmen pusat. Rupanya para pendamping desa tidak memiliki pedoman baku yang spesifik local, untuk melakukan pendampingan, pedoman yang ada hanya pedoman yang bersifat umum.

Penjelasan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

  1. Perihal permasalahan yang dihadapi BPMPD inspektorat akan selalu melakukan pengawasan, dan memberikan saran perlunya pendampingan khusus dari pemda Polewali, diluar dari tenaga-tenaga pendamping desa yang sudah ada.

Penjelasan Asisten Pemerintahan dan Kesra

  1. Fenomenanya Nasional bahwa desa belum mampu melakukan pengelolaan Anggaran Dana Desa
  2. BPMPD dan kecamatan kekurangan SDM dalam melaksanakan kegiatan perihal penggunaan anggaran dana desa di tingkat desa
  3. Perlunya dilibatkan Kelompok swadaya masyarakat untuk digunakan jasanya
  4. Rekruitmen tenaga pendamping desa dari pusat tidak cakap
  5. BPMPD perlu tenaga professional untuk dibayar jasanya dalam melakukan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa, dan oleh karenanya perlu adanya regulasi.
  6. Tidak ada regulasi kepada Desa untuk memberikan sangsi dari kabupaten dalam penggunaan dana di desa.
  7. Tidak ada koordinasi yang inten BPMPD ke Kecamatan sebagai penanggung jawab terhadap desa-desa yang berada diwilayahnya.
  8. Masalah ada pada pendamping, mereka harus mampu, tidak ada alasan untuk menyatakan tidak mampu.
  9. Koordinasi dan komunikasi Pemda (BPMPD) terlihat tidak berfungsi.

Penjelasan Desa Bussu dan Desa Sumberjo

Kedua kepala desa ini, pada dasarnya mempunyai permasalahan yang sama yaitu

  1. Kepala Desa adalah kepala desa yang baru terpilih di tahun 2016, tidak berhubungan langsung dengan penggunan anggaran dana desa di Tahun 2015
  2. Oleh Kepala Desa telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian kepada sekretaris desa dan bendahara desa untuk segera melakukan pengSPJan kegiatan tahun 2015.

 Penjelasan anggota Komisi I DPRD Polewali Mandar

  1. Masalah ada pada Desa
  2. Sejauh mana peran pendamping desa? Belum ada penjelasan
  3. Transfer 60% dan 40 % Anggaran dana desa dari pusat ke kabupaten perlu mendapat perhatian yang serius.
  4. Undangan untuk desa, sekretaris desa dan bendahara yang tidak untuk 10 desa, yang hadir hanya dua desa, harus mendapat perhatian pemda, karena ini menyangkut fungsi Anggaran DPRD sebagai lembaga resmi daerah, untuk membackup masyarakatnya dari kesalahan-kesalahan penggunaan anggaran untuk diperiksaan oleh lembaga-lembaga pemeriksan Negara.
  5. Perlu pendampingan khsusu 2-3 hari kedepan dan harus segera dapat selesai, karena kalau dilihat masalahnya hanya menyangkut administasi yang pada dasarnya dapat diselesaikan secepatnya.
  6. Dipertanyakan peran pendamping desa, dalam menyelesaikan masalah penggunaan anggaran dana desa, terutama hal-hal yang berhubungan dengan administrasi pengSPJan.
  7. Tidak ada komunikasi, ini harus mendapat perhatian, tugas pemda harus menyiapkan fasilitasi dan peringatan-peringatan tentang kesalahan-kesalahan dan keterlambatan pengSPJan.

Demikian RDP ini saya buat, yang selesai pada pukul 16.35 WITA. hanya 7 orang dari 45 yang diundang yang tidak hadir ada  2(dua) adalah 8 desa dari 10 desa yang diundang (Kepala desa, sekretaris desa, BPD dan bendahara desa) yang belum melaporkan realisasi penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

Catatan Ringkas dari Penulis

Sepertinya pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan anggaran dana desa, yang selanjutnya saya sebut sebagai STAKEHOLDER BELUM SIAP. Terlihat dengan jelas pada setiap penjelasan diatas, 1) Pihak Penentu kebijakan, 2) pihak pemberi pelayanan dan 3) desa sebagai penerima layanan, sebagai Komponen-komponen inti dari STAKEHOLDER tidak saling mendukung, Para penentu kebijakan selayaknya sudah harus membuat kebijakan sebagai dasar para pemberi pelayanan untuk bekerja, tetapi ini tidak dilakukan sebagaimana ungkap Asistem Pemerintahan dan Kesra “Tidak ada regulasi kepada Desa untuk memberikan sangsi dari kabupaten dalam penggunaan dana di desa”

Pemberi pelayanan dengan leading sektornya BPMPD, bekerja tampa kebijakan, seharusnya sudah ada, sehingga dapat dipakai untuk bekerja. Dengan pedoman yang jelas dan masalah yang muncul bisa segera diselesaikan karena telah terformulasikan pada kebijakan yang dibuat tetapi pedoman ini tidak ada,  seperti yang diungkapkan  kepala BPMPD, “Rupanya para pendamping desa tidak memiliki pedoman baku yang spesifik local, untuk melakukan pendampingan, pedoman yang ada hanya pedoman yang bersifat umum”,

Bila kebijakan dan pedoman lokal yang bersifat operasional telah ada. Desa sebagai sebagai penerima pelayanan tentunya dapat bekerja dengan baik, program dan kegiatan yang telah direncanakan, dapat dilaksanakan dengan baik serta dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi melalui pengSPJan yang baik, benar dan tepat waktu. Demikian juga pendamping yang diluar kendali Pemda, dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan yang telah dibuat, dengan SKPD (bc. BPMPD) sebagai leading sector dan Desa yang didampingi. INI TIDAK TERLALU SULIT UNTUK DISELESAIKAN.

 —–

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi dan Kesehatan
di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia

Perihal Arsad Rahim Ali
Adalah pemilik dan penulis blog situs @arali2008. Seorang pemerhati -----OPINI DARI FAKTA EMPIRIS----seputar masalah epidemiologi gizi dan kesehatan di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Dapat memberikan gambaran hasil juga sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia. Tertulis dalam blog situs @arali2008 sejak 29 Februari 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: