Di Bogor, Mengikuti Pelatihan Tehnis Profil Kesehatan

Polewali Mandar Sulawesi Barat. @arali2008.– Saya di bogor, di hotel Amaroossa, mengikuti pelatihan Tehnis Profil Kesehatan, tertanggal 29 November – 1 November 2013, tinggalkan Polewali senin malam, tepatnya jam 10 malam melalui angkutan darat PO.PIPOSS Bus AC ¾ Executive, perjalanan darat menuju  Bandara Internasional Makassar. Dengan pesawat Lion Air terbang ke Jakarta  kurang lebih dua jam dan selanjutnya dengan Damri Jurusan Bandara Sukarno Hatta menuju Bogor tiba di hotel Amaroossa jam 13.00 waktu Bogor.

Pelatihan ini bersumber dana DIPA SIKDA Kementerian Kesehatan RI tahun 2013, materi-materinya adalah

  1. Kebijakan peningkatan kualitas profil kesehatan
  2. Teori dan praktikum perhitungan penduduk sasaran program bidang kesehatan
  3. Revisi Juknis dan Lampiran Profil Kesehatan
  4. Implementasi  Pengarus Utaman Gender (PUG) bidang kesehatan
  5. Analisis data agregat pada profil kesehatan
  6. Metode penyajian data dan informasi secara efektif
  7. Review profil kesehatan propinsi (ketersediaan, kelengkapan dan kualitas)
  8. Rencana tindak lanjut

Pematerinya adalah para pejabat di lingkup Pusat Data Kementerian Kesehatan RI (Pusdatin) dan  BPS Pusat RI, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  RI,  serta satu lagi kalangan akademik Universitas Indonesia FKM Jurusan Statistik Kesehatan. Ringkasan materi dari sudut pandang penulis  yang  tercatat  dalam buku catatan penulis diuraian pada tulisan ini.

Kebijakan Peningkatan Kualitas Profil Kesehatan

Materi ini dbawahkan oleh Kepala Pusat Data Kesehatan (Kapusdatin) Kemenkes RI, —Pak Didi— Kurang lebih isinya, sebagai materi pengantar tentang pentingnya penyusunan profil kesehatan yang berkualitas, ada sedikit uraian tentang revisi Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/kota,  beberapa penjelasan lainnya  adalah :

  • Ternyata ! Semakin  desentralisasi membuat kebutuhan data semakin penting,
  • Dari laporan para pembuat profil kesehatan kabupaten/kota, Ketetapan waktu pembuatan profil sangat dipengaruhi laporan program dan komitmen pengelola data SIK di kabupaten/kota.
  • Perbedaan data antara program dan pengelalola Data selalu saja masih menjadi  masalah, termasuk keterbatasan dalam penyediaan data dan lain-lain.

“Harapan dari adanya pelatihan ini adalah adanya mutu dan kualitas penyusunan profil kesehatan kabupaten / kota”, ungkap Pa Didi Kepala Pusdatin sebagai penanggung jawab dalam pelatiahan ini.

Teori Dan Praktikum Perhitungan Penduduk Sasaran Program Bidang Kesehatan

Materi yang disajikan pertama adalah materi teori perhitungan proyeksi penduduk sasaran program bidang Kesehatan, fokusnya adalah  gambaran umum proyeksi penduduk Indonesia. Pemateri dari BPS Pusat ini menjelaskan “Proyeksi penduduk adalah suatu gambaran profil masa depan penduduk yang didasarkan pada trend dan infomrasi masa kini dengan  perubahan yang diharapkan tetapi juga mempertimbangkan masa lalu”.

Mengapa menghitung proyeksi ? jawaban dari slide pemateri adalah Perimbangan survei tentang penduduk dan data-data kependudukan lainnya  misalnya kemiskinan, pengangguran , PDRB/Kapita  dan lain-lain, dan  sebagai data dasar perhitungan penentuan Angka Dana Alokasi Umum (DAU), proyeksi-proyeksi data tersebut merupakan tanggung jawab BPS. Dan kebutuhan lainnya dari menghitung yaitu perencanaan program kesehatan, pendidikan dan lainnya merupakan tanggung jawab  Kelembagaan/Kementerian/institusi pusat maupun daerah.

Metodelogi atau ada 2 metode dalam penyusunan data proyeksi penduduk, kedua metode tersebut ; Pertama Metode Proyeksi  yang dilakukan dengan cara : cohort component yaitu penduduk dasar  dengan memperhatikan asumsi (TFR, IMR dan Migrasi). Top Down Approach dan Target Pemerintah. Kedua adalah metode dengan menggunakan software  yaitu RUP ( Rural Urban Projection) dan Excel microsoft office.

INPUT  yang harus ada dalam penyusunan proyeksi penduduk adalah

  1. Penduduk dasar dipakai keadaan pertengahan tahuan
  2. Asumsi TFR berdasarkan Hasil SDKI 1991-2012 dengan target 2.1 pada tahun 2015
  3. Asumsi IMR  mengikuti hasil SDKI 1991-2012
  4. Asumsi Migrasi Internasional yang dinyatakan migrasi masuk = migrasi Keluar, tercatat data asumsi migrasi yang gunakan 0 (nol), artinya yang masuk dan keluar dianggap sama.

Data proyeksi penduduk yang sudah disusun dan digunakan  dievaluasi dengan  melihat indikator-indikator penyusunannya yaitu Laju pertumbahan, rasio jenis kelamin, rasio ketergantungan, presentase lansia, piramida penduduk 2010-2035 dan angka harapan hidup (eO).

Setelah selesai penjelasan singkat teori penyusunan proyeksi penduduk, kemudian dilanjutkan penjelasan  tehnis (praktikum) penyusunan proyeksi penduduk. Seperti sebagian besar peserta kurang dapat menerima praktikum penyusunan data proyeksi penduduk yang notabenenya adalah tanggung jawab para pelaksanan statistika yang  bekerja di BPS Propinsi maupun Kabupaten/kota. Waktu praktikum kemudian ditiadakan dan dilanjutkan dengan materi berikutnya Revisi Juknis dan Lampiran Profil Kesehatan.

Revisi Juknis dan Lampiran Profil Kesehatan

Sebelum materi ini disajikan, para staf pusdatin terlebih dari memberikan penjelasan atau evaluasi tentang data dasar Puskesmas, beberapa catatan adalah nanti di tahun 2014 yaitu mulai diberlakukannya  Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tertanggal mulai 1 Januari 2014, Keberadaan Puskesmas sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan akan distandarisasi, bila terstandarisasi dengan kategori “layak”, puskesmas tersebut dapat melakukan kerja sama dengan BPJS guna melaksanakan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerjanya. Bila Puskesmas tersebut setelah terstandarisasi dinyatakan “tidak layak”, maka oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota  yang membawahi puskesmas tersebut dapat melakukan pembenahan sarana dan prasarananya. Dimulai dari adanya Surat Keterangan Izin Operasional Puskesmas, dan diajukan tiap lima tahun perpanjangannya. Untuk Puskesmas sebagai Fasilitas Layanan Kesehatan Terbaru  atau  pembangunan baru Puskesmas  harus memperhatikan syarat-syarat minimal seperti :

  1. Puskesmas yang berada diwilayah pedesaan harus memenuhi 1 : 30.000 penduduk
  2. Puskesmas yang berada di perkotaan harus memenuhi 1 : 100.000 penduduk
  3. Sudah memiliki surat kepemilikan tanah dan Ada surat izin mendirikan bangunan
  4. Ada struktur organisasi Puskesmas  dan uraian tugas dalam struktur Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.
  5. SIP/ STR bagi petugas kesehatan yang bekerja di Puskesmas tersebut

Data-data  tersebut  surat harus diajukan ——Surat Permohonan Rekomendasi Registrasi Puskesmas —- ketingkat Provinsi, diverifikasi datanya dan bila perlu dilakukan visitasi untuk melihat keberadaan Puskesmas yang akan diregistrasi dan syarat minimal SDM serta pendukung kerja SDM Kesehatan yaitu SDM Kesehatan minimal Dokter Umum, Bidan, Perawat, Kesmas dan Gizi, memiliki Sarana dan Prasarana Kesehatan dan peralatan Alat Kesehatan.

Setelah selesai penjelasan atau evaluasi tentang data dasar Puskesmas, materi kemudian lanjutkan dengan materi Revisi Petunjuk Tehnis penyusunan profil kesehatan kabupaten/kota.  Revisi berupa perubahan dan penyempurnaan Definisi Operasioml (DO) dan Jumlah Tabel Lampiran Profil Kesehatan.  Ada 79 tabel lampiran profil kesehatan pada pedoman yang lama, dirancang  atau direvisi kembali menjadi 76 tabel lampiran, ada beberapa kolom pada tabel turut juga menjadi sasaran perbaikan. Revisi Juknis profil kesehatan ini belum final, masih lagi didiskusikan kembali kepada para penyelenggara program di lingkup Kementerian Kesehatan RI sebelum benar-benar di berlakukan di tahun 2014, Insya Allah diakhir bulan Desember 2013 akan diberlakukan secara resmi, setidaknya itu komentar dari Pembawah Materi dari Pusdatin Kemenkes RI.

Implementasi  Pengarus Utamaan Gender (PUG) bidang kesehatan

Dasarnya adalah Beijing Platform for Action (BPFA). Yaitu hasil dari Konferensi Beijing 1995  yang mengharuskan salah satu tujuan strategi program dan aksinya adalah menyebarluaskan data berbasis gender untuk perencanaan maupun evaluasi. Dengan dasar ini keluarlah Inpres no. 9 tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional, menjelaskan bahwa Laki dan perempuan mempunyai akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama kepada sumber daya , proses dan hasil pembangunan.

Beberapa penjelasan dari Asisten Deputi Informasi Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak  RI (bu Lis) adalah Ada  data statistik dasar yang merupakan tanggung jawab BPS. Ada data statistik Sektoral yang merupakan tanggung Lembaga/Kementerian/Institusi/ SKPD Pusat maupun daerah. Dan ada statistik khusus

“Kenapa data itu penting ? penting tapi masih dalam tatanan wacana, punya data tetapi tidak dimanfaatkan, ini sama saja data tidak penting, ini yang harus diubah secepatnya, bahwa data itu penting,” adalah beberapa pernyataan dari si pembawah materi bu Lis, “Apakah itu data terpilih?” Data terpilih berdasarkan jenis kelamin ( sex disaggregated data) adalah data kuantitatif atau kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasekan beradasarkan jenis kelamin, ungkapnya.

Ada 7 syarat dalam pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG)  yang dibagi dalam tiga kompoen besar yaitu  komponen pertama : Komitmen, Kebijakan dan kelembagaan, Komponen kedua; Sumber daya (Dana dan SDM) dan Peran Serta Masyarakatat. Komponen ketiga ; data dan Informasi terpilah serta alat analisisnya. Kondisi Saat ini belum belum memperlihatkan 7 syarat yang dibagi dalam tiga komponen tersebut misalnya ada komitmen tetapi tidak disertai dengan kebijakan dan kelembagaan dll. Solusi yang cepat dan tepat adalah pengintegrasian Gender dalam proses pembangunan mulai dari proses perencanaan pembagunan, penganggaran, implementasi dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan di suatu wilayah.

Review Profil Kesehatan Propinsi (ketersediaan, kelengkapan dan kualitas)

Oleh pa’ Boga dari Pusdatin memulai penjelasan materi dengan slide Peran profil kesehatan yaitu (1) sebagai Potret hasil kegiatan pembangunan, (2) Media untuk mendokumentasikan informasi kesehatan, (3) Sumber informasi untuk mengukur evaluasi kinerja pembangunan kesehatan. (4)Sumber informasi dalam pengambilan keputusan baik kebijakan maupun perencanaan

“Harusnya perencanaan itu mengunnakan data yang sudah kita miliki bukan data yang muncul tiba, Lengkap, tepat waktu dan akurat adalah data yang berkualitas”,  ungkap pa. Boga diselah-selah penjelasan materinya. Komponen profil kesehatan yang dijelaskan per slide sebelum revisi dan sesudah revisi terdiri atas dua komponen yaitu

  1. Narasi berisi analisi deskritif yang mengambarkan kondosi sosial demografi, derajat kesehatan masyarakat, upaya kesehatan dan sumber kesehatan. Metode analisis deskritif dilakukan dengan komparasi atar wilayah, capaian program dengan target dan antar waktu
  2. Lampiran  berisi data dalam tabulasi,  terdiri 76 tabel yang mencakup variabel sosial demografi derajat kesehatan, upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan. Sebagian data disajikan secara terpilih.

Beberapa gambaran data profil kesehatan tingkat provinsi tahun 2012 yang belum memasukan adalah DKI Jakarta, Kalimatan Selatan, Sulawesi  Barat, Papua Barat dan Papua. Profil Kesehatan Kabupaten/kota masih cukup banyak kabupaten/kota yang belum menyelesaikannya. Riau, Bengkulu, Banteng dan Sulbar adalah Propinsi  yang Kabupaten/kotanya telah menyelesaikan profil kesehatan 100% lengkap.

Pa Boga sedikit menjelaskan Profil kesehatan yang berkualitas yaitu Lengkap : kelengkapan komponen data ( untuk data indikator diperlukan  enumerator dan denominator). Kelengkap unit dan satuan wilayah. Akurat : valid, reliable dan konsisten. Tepat waktu : terbit tepat waktu. Kondisi ideal versus terkini profil kesehatan dapat dilihat dari unsur ; Kelengkapan, ketetapan waktu, validitas dan akurasi masih terjadi GAB  Kelebihan dan kekurangan  unit-unit datanya. Upaya peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan cara ; Penyusunan juknis dan revisi juknis, Pelaihan penyusunan profil kesehatan, Pemutahiran data dan Pendampingan (Pusat ke Propinis dan Propinsi ke Kabupaten/kota).

Cukup mengharukan —– sempat saya termenung —— memang melihat ketersediaan  data profil kesehatan kabupaten/kota secara keseluruhan level nasional (Indonesia) diantaranya;

  1. Tidak semua kabupaten/kota tidak mempunyai profil kesehatan, Ada 10 data profil dengan kelengkapan di atas 80 % dan ada juga 10 data profil dengan kelengkapan terendah
  2. Konsistensi sasaran : jumlah penduduk, bayi dan balita dan bumil yang selalu tidak sama antara satu tabel dengan tabel lainnya. Demikian juga jumlah bayi antar tabel seharus sama tetapi masih banyak yang ditemukaan tdiak sama jumlahnya. Termasuk juga Konsistensi cakupan program :  misalnya K1 = Fe 1 seharusnya sama tetapi masih banyak yang ditemukan berbeda. Dan bebepa tabel lainnya.

Keadaan profil kesehatan kabupaten/kota secara nasional tersebut merupakan catatan-catatan penting diakhir tahun 2013 dan upaya-upaya perbaikan di tahun 2014, yang dirancang dalam bentuk rencana tindak lanjut kesepakatan.

Rencana tindak lanjut

Rencana timdak lanjut dibuat dalam bentuk Kesepakatan adalah

  1. DO (devinisi Operasional) masih perlu disempurnkan pada unit eselon I Kementerian Kesehatan RI. Data Gender terbentur pada format laporan yang belum mencantumkan  jenis kelamin. Dan  Jumlah penduduk yang terlambat di publikasi oleh BPS. Milis keloladatin@yahoogroups.com  agar dapat dimanfaatkan untuk komunikasi antar pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Update data Puskesmas dapat di koordinir oleh propinsi dalam rangka kelancaran pelaksanaan BOK dan JKN  ditahun 2014.
  2. Kesepakatan Propinsi adalah Sosialisasi revisi petunjuk tehnis ke kabupaten/kota, kesepakatan lainnya :
    1. Profil final dan yang belum final agar segera di tuntaskan sebelum tahun 2014
    2. Data dasar puskesmas (format baru) harus segera di tindak lanjuti
    3. Surat ederan tentang syarat registrasi puskesmas baru dapat segera do sosialisasikan walaupun masih dalam bentuk draf.
    4. Segera mengirimkan data permintaan sekretaris jendereal (25 tabel) kepada pusdatin, data ini penting sebagai bahan pelaksanaan JKN di tahun 2014.
    5. Crosscek data tenaga di puskesmas, data puskesmas yang belum kerjasama dengan askes dan data faskes primer (klinik, dokter keluraga, bidan praktek, balai pengobatan, apotik, laboratorium klinik dan apotik) harus mendapat perhatain yang serius.

Bersambung ….. Analisis data agregat pada profil kesehatan  dan Metode penyajian data dan informasi secara efektif, akan penulis sajikan dalam tulisan berikutnya dalam blog @arali2008.

.

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi dan Kesehatan
di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia

Perihal Arsad Rahim Ali
Adalah pemilik dan penulis blog situs @arali2008. Seorang pemerhati -----OPINI DARI FAKTA EMPIRIS----seputar masalah epidemiologi gizi dan kesehatan di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Dapat memberikan gambaran hasil juga sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia. Tertulis dalam blog situs @arali2008 sejak 29 Februari 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: