Penguatan Manajemen Informasi Perlindungan Anak Tingkat Propinsi Sulawesi Barat.

Polewali Mandar Sulawesi Barat, @arali2008.– Saya sedikit termenung ketika baru saja ditutup kegiatan Pelatihan dan Penguatan Manajemen Informasi Perlindungan Anak Tingkat Propinsi Sulawesi Barat. Di Hotel Anugrah Mamuju tanggal 20-22 Februari 2013. “Waktu dua hari seakan tidak cukup untuk mengurai secara menyeluruh manajemen informasi perlindungan anak Tingkat Propinsi Sulawesi Barat, masih perlu waktu lagi untuk penanjaman sistem informasi perlindungan anak di Propinsi Sulawesi Barat terutama yang berhubungan dengan pengemasan data faktor resiko, data kasus dan data korban serta bentuk intervensinya”

Mengikuti Pelatihan dan Penguatan Manajemen Informasi Perlindungan Anak Tingkat Propinsi Sulawesi Barat. Di Hotel Anugrah Mamuju tanggal 20-22 Februari 2013. Pelatihan ini sesuai dengan surat dari Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Barat  nomor 005/512/II/SET tertanggal 15 Februari 2013, dilaksanakan dalam rangka implementasi Program Kerja sama Pemerintahan Propinsi Sulawesi Barat  dengan UNICEF sebagimana yang ada  dalam Multy Year Work Plan (MYWP 2011 -2012), sekaligus juga sebagai upaya meningkatkan layanan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak. Peserta yang diundang adalah instansi/SKPD Propinsi yaitu Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Nekertrans, Biro TEPEM Bagian Capil, Biro PP dan PA (Bidang Perlindungan Anak), perguruan tinggi dan LSM.

Sementara  peserta tingkat kabupaten yang diundang adalah  Peserta dari Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar yaitu Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kantor/badan Pemberdaraan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Dimulai dari Data

Materi dimulai dari Review Jejaring Sosial Perlindungan Anak di Propinsi Sulawesi Barat, Bentuk-bentuk data intervensi yang dibutuhkan, data-data primer, sekunder dan tersier yang telah dilakukan oleh Bappeda Propinsi sebagai koordinator program kerja sama dengan Unicef.

Pokok materi inti Pelatihan dan Penguatan Manajemen Informasi Perlindungan Anak ini adalah data-data yang berhubungan dengan  tumbuh-kembang dan perlindungan anak. Data-data tersebut telah ada pada  dokumen-dokumen yang telah disusun dan diuji cobakan di Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju serta data-data tambahan yang bersumber dari SKPD kabupaten dan Propinsi Sulawesi Barat. Data-Data tersebut adalah

  1. Data Sistem Informasi Pendidikan berbasis Masyarakat (SIPBM) Kabupaten Polewali Mandar atau di Kabupaten Mamuju Data SIPBM sebagai Data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat.
  2. Data Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA) berbasis HMA (Hak Asasi Manusia) yang telah dikembangkan  di Kabupaten Polewali Mandar.
  3. Data DLA (Desa/Kelurahan Layak Anaka) atau Data KLA (Kabupaten Layak Anak) diuji cobahkan dan dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar sebagai pilot project di Propinsi Sulawesi Barat.
  4. Data-Data lainnya yang bersumber dari SKPD/Biro/Badan/Kantor yang berhubungan dengan indikator Kekerasan pada anak yang kehilangan kebebasan termasuk SBA, PHK dan MDGs

Data-data tersebut diatas, indikatornya di indentifikasi dan dijelaskan maksud dan tujuannya termasuk definisi operasional kemudian di plenokan untuk melihat data-data yang dibutuhkan, yang telah ada dan yang belum ada. Beberapa point diskusi pleno adalah

  1. Data yang dibutuhkan oleh SKPD/Badan/Kantor tersedia dalam sistem pencatatan dan pelaporan secara rutin, misalnya data-data dari SKPD Pendidikan dan Kesehatan telah mempunyai sistem pencatatan dan pelaporan secara rutin.
  2. Data yang dibutuhkan oleh SKPD/Badan/Kantor tidak semua dapat dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan, data tersebut dapat dipenuhi melalui  sektor lainnya misalnya data Capil Propinsi tidak dapat memenuhi data tentang  jumlah kematian anak termasuk kematian bayi lahir mati (KJDR = Kematian Janin Dalam Rahim)  dan kematian bayi. Data-data ini hanya dapat diperoleh dari SKPD Kesehatan.
  3. Data-data yang dibutuhkan oleh  SKPD/Badan/Kantor secara internal sangat dibutuhkan tidak tersedia  misalnya Badan Perlindungan Perempuan dan Anak (BPPA) yang seharusnya mempunyai data tentang kekerasan pada anak, anak jalanan, pekerja anak dan lainya-lainya tidak tersedia baik dalam hal pencatatannya maupun pelaporannya secara rutin.
  4. Permasalahan lainnya data yang dibutukan oleh SKPD/Badan/Kantor adalah kelengkapan data, ketetapan data dan akurasi data. Kelengkapan data berhubungan dengan kelengkapan jumlah dan isian data dalam tiap jenis laporan. Ketepatan data berhubungan dengan waktu didapatkannya data. Dan Akurasi Data berhubungan dengan kesamaan dan keserasian data yang mempunyai indikator yang sama misalnya data jumlah sasaran anak (0-18 tahun) yang dikeluarkan oleh SKPD/Badan/Kantor harusnya sama, faktanya dilapangan data sasaran ini berbeda antar instansi, bahkan antar program dalam satu instansi.

Sedikit mengalami kebuntuan …..

Diskusi ini sedikit mengalami Kebuntuan ketika memasuki sesi penjelasan Kesepakatan Managemen data dan informasi yang dibutuhan dalam mengelola data dan informasi perlindungan anak, data –data tersebut yang muncul adalah Data-data yang tersusun dari hasil diskusi ini pada dasarnya sudah terdapat  dalam dokumen-dokumen-dokumen perlindungan anak yang disusun  beberapa tahun ini, hasil kerja sama dengan unicef misalnya data dan indikator pada Kabupaten Layak Anak, ASIA-HAM, MDGs, SIPBM dan data-data yang dikeluarkan oleh SKPD/Badan/Kantor. Pertanyaan fasilitator “Apakah data ini yang kita butuhkan atau belum dibutuhkan dan bagaimana integrasinya? Seakan melupakan data yang telah ada dan dibuat selama ini. Ketika fasilitator ( Bpk Fahri Yusuf) bertanya kepada penulis, “Apa yang penting dari data ini (diatas)?! SAYA hanya menjelaskan

“ Yang terpikir oleh saya adalah bahwa data-data yang berhubungan dengan perlindungan anak sebenarnya dalam dua tahun terakhir telah sangat jelas jenis data dan indikatornya, bentuk verifikasinya  serta sumbernya. Data tersebut diantaranya data pada Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA), hal yang belum tuntas dalam penerapan data dan indiaktor KLA ini adalah pada sistem pencatatan dan pelaporannnya di tingkat desa dan kecamatan yang kemudian dilanjutkan ke tingkat kabupaten sebagai laporan keseluruhan dari Laporan Kabupaten Layak Anak,  diindentifikasi mana data yang bersifat faktor resiko sebagai penyebab dari akibat yang ditimbulkannya. Dan menurut saya ini yang seharusnya dikembangkan dan diberi penguatan dalam Pelatihan dan Penguatan Manajemen Informasi Perlindungan Anak Tingkat Propinsi Sulawesi Barat”

Penjelasan saya ini juga untuk menjawab masalah dari Data-data yang dibutuhkan oleh  SKPD/Badan/Kantor secara internal sangat dibutuhkan tidak tersedia  misalnya Badan Perlindungan Perempuan dan Anak (BPPA) yang seharusnya mempunyai data tentang kekerasan pada anak, anak jalanan, pekerja anak dan lainnya-lainnya tidak tersedia baik dalam hal pencatatannya maupun pelaporannya secara rutin.

Dan yang terpenting dari semua data diatas adalah Data dan Informasi dalam sistem penyelenggaraan perlindungan anak  dari hasil diskusi, kemudian dikelompok berdasarkan :

  1. Data primer yaitu  data-data yang berhubungan dengan data faktor resiko sebagai penyebab, data tersebut adalah
    1. Data anak berdasarkan umur dan jenis kelamin
    2. Data pernikahan dini
    3. Data kepemilikan akta kelahiran
    4. Data Pelayanan Kesehatan dan gizi anak
    5. Data pekerja anak
    6. Data kelembagaan Forum Anak
    7. Data anak bersekolah termasuk Layanan PAUD
    8. Dan data-data primer lainnya yang telah ada dalam dokumen ASIA-HAM, SIPBM, dan KLA termasuk MDGs
  2. Data Sekunder yaitu data-data yang mengangkut akibat dari munculnya faktor resiko, data tersebut adalah
    1. Data anak terlantar dan berkebutuhan khusus
    2. Data Penyakit anak termasuk data kurang gizi
    3. Data anak putus sekolah
    4. Data anak yang orang tuanya bercerai
    5. Dan data-data sekunder lainnya yang telah ada dalam dokumen ASIA-HAM, SIPBM, dan KLA termasuk MDGs
  3. Data Tersier yaitu data-data yang mengangkut adanya korban, data tersebut adalah
    1. Data kekerasan anak
    2. Data kematian anak
    3. Data anak korban Narkoba
    4. Ada ABH (Anak yang memerlukan Bantuan Hukum)
    5. Data korban trafiking
    6. Dan data-data tersier lainnya yang telah ada dalam dokumen ASIA-HAM, SIPBM, dan KLA termasuk MDGs

Data-data yang dikelompok tersebut (Primer, sekunder dan tersier) yaitu  bila terkumpul secara rutin akan menghasilkan data dan informasi meliputi prevalensi faktor risiko, prevalensi kasus, cakupan data dan data evaluasi. Dan secara keseluruhan  merupakan dasar :

  1. Penentuan Penyebab,
  2. Memberikan Penjelasan Karakteristik, dan kecenderungan
  3. Penentuan Permasalahan perlindungan anak,
  4. Penetapan Perencanaan kebijakan dan program perlindungan anak
  5. Pengalokasian anggaran program perlindungan anak
  6. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program perlindungan anak.

Masih perlu tindak lanjut ………

Hasil dari sessi materi Kesepakatan Managemen data dan informasi perlindungan anak Propinsi Sulawesi Barat adalah perlu adanya instrumen (format dan register) data-data perlindungan anak (0-18 tahun) dalam suatu perangkat tehnologi sistem pencatatan dan pelaporan yang bersifat rutin, dikendalikan oleh operator baik secara konvensional maupun elektronik. Hasil ini juga merupakan salah satu rekomendasi pelatihan. Rekomendasi lainnya adalah Pembuatan Data Informasi Perlindungan Anak berbasis Web. Penanggung jawabnya dari rekomendasi adalah Bappeda Propinsi Sulawesi Barat Kerja Sama dengan Unicef.

Pada waktu penutupan oleh Bappeda Propinsi Sulawesi Barat, waktu dua hari seakan tidak cukup untuk mengurai secara menyeluruh manajemen informasi perlindungan anak Tingkat Propinsi Sulawesi Barat, masih perlu waktu lagi untuk penanjaman sistem informasi perlindungan anak di Propinsi Sulawesi Barat terutama yang berhubungan dengan pengemasan data faktor resiko, data kasus dan data korban. Dan yang terpenting adalah bagaimana informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengambilan  KEBIJAKAN INTERVENSI yang didasarkan pada masalah perlindungan anak, tujuan untuk mengatasinya dan aturan-aturan tentang perlindungan anak.

Baca tulisan terkait

  1. Dari Pertemuan Penyusunan Mekanisme Layanan Sosial Anak
  2. Catatan dari Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak
  3. Pemilihan Indikator Analisis Kesehatan Situasi Ibu dan Anak

——————————————————-

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi dan Kesehatan
di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia

Perihal Arsad Rahim Ali
Adalah pemilik dan penulis blog situs @arali2008. Seorang pemerhati -----OPINI DARI FAKTA EMPIRIS----seputar masalah epidemiologi gizi dan kesehatan di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Dapat memberikan gambaran hasil juga sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia. Tertulis dalam blog situs @arali2008 sejak 29 Februari 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: