Dari Pertemuan Penyusunan Mekanisme Layanan Sosial Anak

Polewali Mandar Sulawesi Barat, @arali2008.– Ketika penulis mengikuti Pertemuan Penyusunan Mekanisme Layanan Sosial Anak di Hotel Ratih Polewali tanggal 27-29 Desember 2012, ada disajikan mekanisme kerja terpadu perlindungan anak di Propinsi Sulawesi Barat, khususnya yang berhubungan dengan layanan medik (kesehatan). Pada mekanisme layanan tersebut tidak dicantumkan Dinas Kesehatan Propinsi sebagai salah institusi yang perlu ada, yang dicantunkan hanyalah kasus-kasus (datang sendiri atau rujukan atau penjangkauan ataupun pengaduan langsung) yang dilayani di Puskesmas, Rumah Sakit Daerah dan Rumah Sakit Regional, melalui UGD yang kemudian mendapat pelayanan medik visum, rawat inap dan rawat jalan, pasien pulang kemudian ditangani oleh Dinas Sosial  untuk mendapatkan rehabilitasi sosial.

Kasus yang memerlukan Intervensi Tersier.

Kasus-kasus dalam layanan sosial anak ini merupakan kasus-kasus yang memerlukan intervensi  tersier perorangan sebagai korban yang perlu mendapatkan penanganan  secara medik, hukum dan spikososial yaitu  perlunya langkah atau tanggapan segera untuk menangani anak yang secara serius telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Dengan tidak melibatkan Dinas Kesehatan. ?… Propinsi maupun Kabupaten….tetapi hanya melibatkan puskesmas dan rumah sakit, khususnya dalam pelayanan medik —- visum et repertum —— terhadap induvidu sebagai korban, tidak diarahkan pada langkah atau tanggapan segera untuk menangani anak yang secara serius telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, melainkan lebih pada pelayanan kelainan fisiologi dan bagian-bagian tubuh serta patalogi  induvidu yang menderita. Oleh karenanya keterlibatan Dinas Kesehatan Kabuputen maupun Propinsi sangatlah penting untuk menjembatani layanan medik —– faktor-faktor ekternal dari layanan medik yang telah terstandarisasi——— sebagai layanan induvidu bahkan induvidu tersebut sebagai anggota dari suatu keluarga.

Bpk Zakir, dari LK2BS yang memfasilitasi pertemuan ini menjelaskan “Dalam Sistem Perlindungan Anak, Penanganan  Masalah (Layanan Tersier) merupakan layanan tahap ketiga (Tersier) dari tahapan pencegahan (layanan primer) dan Tahapan pengurangan resiko (Layanan Sekunder), yang menargetkan anak-anak dan keluarga secara individu, sebagai korban yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran untuk  segera ditangani secara serius dalam suatu mekanisme layanan sosial”

Dalam alur mekanisme layanan sosial anak produk Sulawesi Barat (masih dalam draf. Red) penanganan korban  berupa pelayanan medik diarahkan pada visum et repertum dan perlu adanya rawat inap dan rawat jalan, dapat dilakukan di puskesmas, rumah sakit umum daerah dan rumah sakit umum regional.

Sistem Kessos Anak

Rancangan Layanan Sosial Anak Polewali Mandar

Pada Pertemuan Penyusunan Mekanisme Layanan Sosial Anak  untuk Kabupaten Polewali Mandar di Hotel Ratih Polewali tersebut ————– diselenggarahkan oleh Bappeda Propinsi Sulawesi Barat Bekerja dengan Unicef dan Lembaga Kajian Kawasan Barat Sulawesi (LK2BS) ————– Untuk alur mekanisme layanan sosial anak Propinsi Sulawesi Barat sedikit berbeda dengan alur yang disusun untuk kabupaten Polewali Mandar.  Pada pertemuan, penulis  yang mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dan dr. Anita mewakili Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali. Pada alur pelayanan medik bukan hanya Puskesmas, rumah sakit sebagai unit layanan utama tetapi juga Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai unit (bagian) terpenting dalam memperjelas adanya faktor-faktor eksternal korban.  Layanan medik berupa visum er repertum dan rawat inap ataupun rawat jalan sangat perlu (langkah segera) ditunjang dengan  layanan ekternal  korban.

Dicantohkan adanya kasus pemerkosaan, dalam layanan medik akan dilakukan visum et repertum dan perlunya rawat inap ataupun rawat jalan terhadap penderitaannya. Hasil visum menunjukkan adanya kekerasan pada alat kelamin akibat benda tumpul. Apakah benda tumpul tersebut? Dimana dilakukan? Kapan dilakukan dan oleh siapa, ini yang harus diungkap segera. Dinas Kesehatan  dan juga kepolisian  sangat berperan untuk mengungkapkan semua faktor ekternal korban tersebut, Dalam layanan sosial medik, Dinas Kesehatan sangat memerlukan data ini ( data dari faktor-faktor ekternal korban) untuk penggambaran kasus (korban) dan pengkodean penyakit sementara pihak kepolisian faktor ekternalnya diperlukan pengembangan kasus berbasis barang bukti.

Pengambaran dan pengkodean kasus yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan jaringannya penting untuk :

  1. Mengetahui proses terjadinya kasus. Kasus yang dimaksud disini adalah  mereka (induvidu-induvidu) dimana penyebab (agent) dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran telah mengakibatkan kesakitan dan kematian dan selanjutnya disebut sebagai korban.
  2. Mengetahui pola alamiah terjadi kasus karena kode penyakit dari kasus ini akan terecam dengan kasus-kasus yang sama yang terjadi ditempat lain, sehingga dengan mudah dapat diketahui pola alamiah dan distribusi terjadinya kasus
  3. Mengetahui sebab-musebab terjadinya kasus, dengan sendirinya akan diketahui bentuk intervensi dan penilaiannya.

Secara keseluruhan penggambaran dan pengkodean kasus yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama instansi terkait akan menjadi laporan kasus yang menyeluruh sebagai suatu mekanisme dan alur layanan mulai dari ditemukannya korban, identifikasi (penyelidikan kasus), pemberian pelayanan dan rehabilitasi korban.

Apakah Bisa Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan ?

Pertanyaanya, “Apakah ini biasa dilakukan oleh Dinas Kesehatan ?”, sebagaimana ditanyakan oleh fasilitator Bappeda Propinsi Sulawesi Barat (bpk Farry Yusuf). Penulis menjawab “Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Propinsi dalam beberapa kasus tersier perorangan sebagai korban disamping telah mendapatkan penanganan medik juga penting dilakukan investigasi dan intervensi faktor-faktor ekternalnya. Idealnya Dinas Kesehatan Kabupaten ataupun Propinsi harus mempunyai kemampuan untuk melakukan penyelidikan kasus-kasus tersier perorangan sebagai korban yang perlu mendapatkan penanganan medik dan kesehatan sebagai kejadian yang tidak wajar  (kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran ) mengakibatkan kesakitan dan kematian.

Berikut ini mekanisme dan alur layanan kesehatan terhadap Korban yang mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran yang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut

  • Yang datang sendiri, rujukan dan penjangkauan
  • Diterima di Pustu, Puskesmas, Rumah Sakit
  • Dilaporkan sebagai kasus (korban) oleh Puskesmas dan Rumah Sakit
  • Mendapatkan pelayanan rawat inap dan atau rawat jalan.
  • Oleh Puskemas atau rumah sakit Dilaporkan ke Dinas Kesehatan sebagai laporan khusus kejadian kesehatan dan atau kejadian luar biasa (KLB)
  • Dinas Kesehatan melakukan penyelidikan/investigasi Kasus (Korban), dalam 24 jam sudah ada laporan kasus sebagai  Korban yang mengalami kekerasan, atau eksploitasi, atau perlakuan salah, dan atau penelantaran  yang perlu ditangani secara khusus atau kejadian luar biasa. Termasuk pengodean penyakit karena faktor-faktor eksternal (ICD-10)
  • Dikoordinasikan dengan kepolisian untuk keperluan visum at repertum oleh dokter Puskesmas  atau dokter rumah sakit
  • Dilakukan visum at repertum oleh dokter Puskesmas  atau dokter rumah sakit
  • Dinas kesehatan melakukan penyelidikan lanjut untuk mendapatkan gambaran kasus (korban) secara menyeluruh dan bentuk intervensi ketika korban pulang ke keluarga termasuk juga bentuk intervensi pencegahan agar tidak timbul kasus (korban) yang sama.
  • Puskesmas dan atau Rumah Sakit terus memberikan pelayanan rawat inap dan atau rawat jalan sampai  korban layak untuk dipulangkan ke keluarga
  • Korban PULANG
  • REHABILITASI.

Namun demikian mekanisme dan alur layanan kesehatan terhadap korban ini tergantung dari diberlakukannya mekanisme dan alur layanan yang berlaku pada Puskesmas, rumah sakit dan Dinas Kesehatan. Seperti hal Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat yang tidak masuk dalam  mekanisme dan alur layanan karena memang mereka belum mau atau bisa jadi belum tahu kewenangan kompotensi yang dimilikinya.

Kesimpulannya: dalam penyusunan Mekanisme Layanan Sosial Anak khususnya pelayanan kesehatan medik, terhadap anak sebagai korban dari   kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran bukan saja  pelayanan visum at repertum, dan pelayanan akan kesakitannya (dirawat inap atapun rawat jalan) yang diberikan oleh Dokter, tetapi sangat perlu juga dilakukan penyelidikan kasus sebagai kejadian luar biasa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten ataupun Propinsi, menjadi laporan kasus yang menyeluruh sebagai suatu mekanisme dan alur layanan mulai dari ditemukannya korban, identifikasi (penyelidikan kasus externalnya), pelayanan dan reahabilitasi korban yang bukan saja dipergunakan untuk Penanganan  Masalah (Layanan Tersier) tetapi juga dapat dipergunakan untuk pencegahan (layanan primer) dan pengurangan resiko (Layanan Sekunder).

—————————————————-

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi dan Kesehatan
di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia

Perihal Arsad Rahim Ali
Adalah pemilik dan penulis blog situs @arali2008. Seorang pemerhati -----OPINI DARI FAKTA EMPIRIS----seputar masalah epidemiologi gizi dan kesehatan di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Dapat memberikan gambaran hasil juga sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia. Tertulis dalam blog situs @arali2008 sejak 29 Februari 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: