Benarkah membangun infrastruktur mempercepat pengentasan kemiskinan?

Bpak Anwar Adnan Saleh Gubernur Sulawesi Barat

@arali2008. Polewali Mandar Sulawesi Barat.— “Pembangunan di Sulawesi Barat dimulai dari kilometer O (baca: NOL), Gebernur menyadari bahwa pembangunan kesehatan dan juga pendidikan merupakan salah satu strong point super-super prioritas pembangunan di Sulawei Barat, namun sampai  saat ini  masih ditemukan masalah yang kita harus segera perbaiki, dengan merancang grand desain yang benar-benar focus — jangan parsial—–, konprehensif, terukur dan tertarget, jangan ada dikotomi antar kabupaten dengan kabupaten lain di Sulawesi Barat, semua harus sama di mata Pemerintah Propinsi, kepentingan masyarakat  merupakan hal yang utama, pemerintah propinsi akan siap membantu terutama wilayah-wilayah pegunungan dan terpencil, dan juga kita harus sadari bahwa Sulawesi Barat merupakan bagian dari Bangsa Indonesia yang harus juga perlu mendapat diperhatikan agar dapat sejajar dengan propinsi lain di Indonesia. Terima Kasih Pa’Arsad atas pemerhatinya terhadap pembangunan di Sulawesi Barat”

Merupakan beberapa komentar Gubernur Bpk Anwar Adnan Saleh dari opini penulis ketika diminta oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat (dr. H. Achmad Azis. M.Kes) untuk memberikan Opini pembangunan kesehatan kepada Gubernur Sulawesi Barat Bapak Anwar Adnan Saleh dalam acara temu Gubernur dari Kolaborasi beberapa pertemuan tingkat Propinsi  tanggal 28 Juli 2011 Penanggulangan AIDS, TB-Paru dan RiFasKes (Riset Fasilitas Kesehatan) di Hotel d’Maleo Mamuju.

Berikut opini dari penulis yang penulis susun kembali dalam bentuk opini lengkap dari point-point opini pembangunan kesehatan di Sulawesi Barat yang penulis sampaikan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Barat :

Saya (penulis) sedikit banyak sangat memahami strong point pembangunan Sulawesi Barat, saya juga sangat memahami strategi pelaksanaannya.  Ada 4 storing point tersebut itu  yaitu (1) Percepatan pengentasan kemiskinan. (2) Peningkatan aksesibilitas  pendidikan dan kesehatan (3) Revitalisasi pertanian  dan (4) Pembangunan Infrastruktur

Aparat pemerintah  yang bekerja  dalam pelayanan masyarakat tidak ditunjang dengan kualitas standar pelayanan masyarakat yang baik  dan benar mereka bekerja  hanya dengan bermodal rasa tanggung jawab (akuntabilitas) tetapi tidak bekerja berdasarkan validitas kualitas standar pelayananannya, sehingga terlihat laporan akuntablitas kinerja sangat baik tetapi pada dasarnya  tingkat validitas  kinerjanya sangat kurang.

Dan strateginya adalah membangun pemerintahan, Dunia Usaha dan Pemberdayaan masyarakat.  Saya sangat memahami strategi yang digunakan dalam membangun Sulawesi Barat walaupun dalam berbagai sudut pandang strategi  tersebut masih kurang sempurna dalam tatanan konsep dan tentunya karena kurangnya sempurnaan dalam tatanan konsep tersebut sangat berpengaruhi terhadap prinsip-prinsip pelaksanaan pembangunan di Propinsi Sulawesi Barat.

Kembali ke empat Stroing point pembangunan, yang menjadi prioritas dari keempat strong point tersebut adalah  percepatan pengentasan kemiskinan tentunya ini yang harus dilakukan, karena memang data kemiskinan masyarakat Sulawesi Barat pada awal terbentuknya masih berkisar 25%. Tetapi Bapak gubernur mempunyai strategi lain yaitu dengan menjadi  urutan ke empat  strong point pembangunan infrastruktur  sebagai pintu masuk untuk mempercepat  proses pengentasan kemiskinan.  Bandara  dipercepat pembangunannya yang seharusnya baru dibangun 10 tahun kemudian, jalan-jalan  propinsi  di 5 kabupaten diperlebar,——-kecuali jalur Polewali Mamasa——— yang diganti  membuka akses jalan dari Mamuju ke  Mamasa  menjadi  5 jam waktu perjalanan yang sebelumnya  harus melewati Polewali  dengan waktu tempu 10 jam, Pelabuhan laut dibangun agar akses barang-barang perdagangan melalui laut dari berbagai daerah dan pulau dapat digunakan oleh dunia usaha. Kemudian berbebagai infrastruktur lainnya yang akan dibangun misalnya Perusahan listrik tenaga air, dan eksplorasi minyak. Itu semua dimaksudkan untuk mempermudah setiap  aparat pemerintah  atau pemberi pelayanan kesepada masyarakat  dan dunia usaha dapat mempercepat gerakannya untuk dapat mempercepat upaya-upaya pengentasan kemiskinan di Sulawesi Barat.

Tetapi seiring dengan itu semua  seakan petugas atau aparat pelayan masyarakat bahkan pelaku dunia usaha seakan berlomba dengan waktu misalnya saja  dengan  mempermudah   aksesibilitas  melalui pembangunan infrastruktur berbagai macam penyakit menular menular dan tidak menular dengan mudah menyebar misalnya saja AIDS sudah ditemukan positif 75 orang, Malaria yang merupakan daerah endemik dan TB-Paru  yang penderitanya sudah ditemukan sekitar 1400 penderita positif, juga akan mempercepat proses penyebaran dan penularannya. Ini artinya bila petugas pelayanan masyarakat  dalam bekerja hanya semata-mata  bekerja ingin mempercepat  aksesiblitasnya dengan tidak ditunjang dengan peningkatan kemampuan dalam melindungi  masyarakatnya dari berbagai macam serangan penyakit-penyakit menular tersebut (AIDS, Malaria  dan TB-Paru), dan juga para pelaku Dunia Usaha tidak mempunyai keberpihakan pada mereka yang miskin maka sudah jelas bukan saja Sulawesi Barat dengan strong point utamanya mempercepat proses pengentasan kemiskinan, justru akan membuat mereka  yang miskin semakin menderita dengan berbagai macam penyakit yang dideritanya, Karena persoalan utama  kemiskinan di Sulawesi Barat pada dasarnya  adalah ketiadaan kesempatan  untuk mendapat pekerjaan guna dapat meningkatkan pendapatan perkapita sampai dengan  batas ambang penghasilan yang layak dan tidak di katakan miskin,  dan tentunya dengan penghasilannya ini akan dipergunakan untuk meningkatkan kualitas hidupnya  misalnya peningkatan kesehatan dan pendidikan.

Artinya dari semua ini adalah pembangunan infrastruktur tidak selamanya akan menjadi pintu masuk pengentasan kemiskinan dengan peningkatan income perkapita saja, bisa-bisa juga menjadi pintu masuk kemiskinan  dengan semakin rentangnya masyarakat miskin  dan bahkan masyarakat tidak miskin untuk menderita sakit, baik itu karena penyakit menular maupun penyakit tidak menular termasuk penyakit social kemasyarakatan, karena dengan sakit, masyarakat tidak akan hidup produktif secara social maupun ekonomis dan itu nantinya akan menjadi  beban pemerintah  dikemudian hari.

Gejala-gajala ini sudah sangat jelas terlihat misalnya saja berbagai aparat pemerintah  yang bekerja  dalam pelayanan masyarakat tidak ditunjang dengan kualitas standar pelayanan masyarakat yang baik  dan benar mereka bekerja  hanya dengan bermodal rasa tanggung jawab (akuntabilitas) tetapi tidak bekerja berdasarkan validitas*** kualitas standar pelayananannya, sehingga terlihat laporan akuntablitas kinerja sangat baik tetapi pada dasarnya  tingkat validitas  kinerjanya sangat kurang.

Demikian juga dengan berbagai sarana yang dibangun misalnya saja, Mamuju  yang merupakan ibu kota Propinsi Sulawesi Barat, dalam tatanan konsep dapat dibangun  Rumah Sakit Regional, namun untuk saat ini bahkan 10 tahun ke depan  belumlah layak untuk dibangun Rumah Sakit Regional tersebut  yang bisa hanyalah  memaksimalkan RSUD Mamuju ataupun membangun klinik kesehatan  dengan standar  pelayanan kesehatan spesialis. Tetapi kenyataannnya Pembangunnan Rumah Sakit Regional Mamuju lebih bernuansa politik ——- bahkan sampai saat ini RS Regional bersama RS Mamasa dan Mamuju Utara belum mempunyai nomor registrasi Rumah Sakit di Kementerian Kesehatan RI ——-harus dibangun di ibu kota propinsi, daripada kebutuhan akan pelayanan kesehatan, kalau sudah demikian maka hasilnyapun tidak maksimal untuk pelayanan kesehatan rujukan. Pada saat sekarang ini—– fakta menunjukkan ——-  kebutuhan akan rujukan kesehatan  di Sulawesi Barat lebih banyak ditampung oleh Rumah Sakit Umum Polewali Mandar yaitu menerima rujukan dari Kabupaten Mamasa, Majene dan sebagian Kabupaten Mamuju sendiri.

Suatu kebiasan ketidak pedulian juga sering terlihat dalam pembangunan sarana pelayanan kesehatan semisal P2KP (Pelatihan Klinik Kesehatan Primer) yang juga difungsikan sebagai P2KS (Pusat Pelatihan Kesehatan Sekunder) tingkat propinsi, tidak dimanfaatkan oleh aparat tingkat propinsi untuk pelatihan-pelatihan tenaga bidan, tetapi justru pelatihannya  dilakukan di Makassar Propinsi Sulawesi Selatan. Dan berbagai persoalan-persoalan penggunaan sarana dan prasarana kesehatan dan juga sarana pelayanan masyarakat pada berbagai bidang lainnya, misalnya saja pembangunan gedung universitas Sulawesi Barat di Kabupaten Majene  yang sudah berumur tiga tahun namun belum mempunyai gedung perkuliahan sendiri.

Ini semua karena kurangnya kepedulian dan keberpihakan aparat propinsi  terhadap 5 kabupaten di Propinsi Sulawesi Barat.  Sangatlah jelas terlihat ada  gab antara propinsi dan Kabupaten, Padahal kalau kita mau sadari dan fahami dengan benar, permasalahan kesehatan dan permasalahan bidang lainnya di Propinsi Sulawesi Barat telah diketahui, bahkan solusi pemecahannya termasuk anggaran untuk pelaksanaannya telah tersedia —walau sedikit namun dapat dimaksimalkan——namun karena kurangnya kepedulian dan keberpihakan kepada masyarakat serta koordinasi yang yang kurang baik dan kurang harmonis antara Propinsi dan Kabupaten, strong point utama pembangunan Sulawesi Barat yaitu mempercepat pengentasan kemiskinan menjadi satu pertanyaan besar “Bisakah pengentasan kemiskinan dapat di percepat dengan hanya mempercepat pembangunan infrastruktur tetapi mengabaikan kepedulian dan keberpihakan pada mereka yang miskin? Wallahu a’lam.

***Tidak bekerja berdasarkan validitas  kualitas standar pelayanan maksudnya adalah mereka aparat pelayanan masyarakat tidak bekerja sesuai dengan  apa yang harus dikerja  misalnya bidan desa, pekerjaan utama mereka adalah menolong persalinan tapi diantara mereka  kadang telah melaporkan  persalinan yang ditolong oleh dukun.

Baca juga tulisan terkait

1. Bedah Konsep Strategi RPJPM 2007-2012 Propinsi Sulawesi Barat
2. Peran Kepala Dinas Kesehatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyediaan Air Bersih Pedesaan
3. Musrembang antara Kebutuhan, Keinginan dan Proses Perencanaan Program SKPD
4. Memaknai Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia dan Investasi
5. Indeks Komposit MDGs (IKMDGs) Kesehatan Ibu adalah Prioritas
6. Membaca Undang-Undang RI No. 36 th 2009 tentang Kesehatan
7. Akses dan Pelayanan Prima Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi dan Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia