Mungkinkah Dewan Kesehatan Kabupaten (DKK) Polewali Mandar Dapat Berfungsi

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008,— Pada Hari Senin tanggal 15 Desember 2008, diadakan Workshop Pembentukan Dewan Kesehatan Kabupaten Tingkat Kabupaten Polewali Mandar, di Ruang Pola Bupati Polewali Mandar, dengan peserta terdiri dari berbagai stakeholder yang berjumlah 60 orang terdiri dari Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Lembaga non Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Tokoh Masyarakat dan Agama, Universitas dan PERS.

Penulis sebenarnya ditunjuk sebagai sekretaris panitia yang tugas pokoknya adalah mengobservasi dan mendokumentasikan semua proses yang terjadi selama  workshop berlangsung, dan penulis rencanakan hasil proses workshop akan diterbitkan di blog @arali2008.  Namun karena sesuatu hal penulis tidak bisa ikut serta, sehingga pemikiran yang sudah terlanjur dirangkai untuk pertemuan workshop tersebut penulis jadikan point-point pikiran tentang terbentuknya dan berfungsinya Dewan Kesehatan Kabupaten pada blog @arali2008.

Dimulai dari suatu pertanyaan, “Mungkinkah Dewan Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Berfungsi Maksimal?’ adalah suatu pertanyaan prognosis yang harus dijawab untuk melihat seberapa besar kemungkinan berfungsinya  Dewan Kesehatan Kabupaten dari SKPD Kesehatan dan jaringan lintas sektornya. Sebenarnya hasil dari workshop tersebut bisa saja langsung diambil dari sekretaris pengganti untuk diterbitkan, namun sebagai seorang observator dan dokumentasi yang baik, tabu untuk melakukan hal tersebut.

Alasan dibentuknya DKK

Niat dibentuknya Dewan Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya di singkat DKK, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan Pembangunan Bidang Kesehatan hanya mampu melaksanakan kegiatan sebatas standar pelayanan minimal, inipun kadang tidak berkelanjutan karena  berbagai persoalan  yang harus diselesaikan dengan pendekatan skala prioritas. Disamping itu juga keterlibatan masyarakat dan stakeholder lainnya  belum dimaksimalkan,

Diera desentralisasi dituntut peran lebih, disamping pemerintah dan legislatif juga peran aktif  masyarakat sebagai penerima dampak langsung dari hasil pembangunan kesehatan, masyarakat  harus di “fungsikan dan dimotivasi” mengambil kata-kata penulis dari tulisan pemberdayaan masyarakat dari sudut pandang seorang manajer. Intinya masih  banyak hambatan dan tantangan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar untuk dibantu dalam menjalankan visi abadinya “menjadikan setiap orang sehat badan, jiwa dan sosial serta dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Oleh karena itu dari berbagai masukan eleman masyarakat, pers dan  Lembaga Swadaya Masyarakat, Proyek DHS (Desentraliasi Health Sistem) melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar mencoba  menfasilitasi aspirasi tersebut dengan mencoba membentuk Dewan Kesehatan Kabupaten yang apabila memungkinkan akan dilengkapi dengan Tim Kajian Tehnis, sehingga semua persoalan kesehatan  masyarakat nantinya akan ditampung, dicari sebabnya dan akibatnya serta solusi praktis  dan selanjutnya dapat dijadikan berbagai program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah bersama Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.

Pembentukan  DKK

Sebagai langkah awal Pembentukan DKK adalah dilakukannya Workshop Pembentukan Dewan Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dengan tujuan mencari dan membentuk draf  struktur organisasi, kepengurusan, tugas dan fungsinya serta perlu tidaknya  dilengkapi tim kajian tehnis termasuk alokasi anggaran operasional DKK Kabupaten, mungkin juga diwacanakan dibentuknya dewan (komite) Kesehatan Kecamatan.

Penulis dan mungkin juga pembaca, sudah bisa melihat arah rencana tindak lanjut workshop Pembentukan DKK Kabupaten Polewali Mandar ini. Setelah draf DKK dihasilkan, disempurnakan oleh tim perumus dan selanjutnya akan  dijadikan Bahan Surat Keputusan Bupati. SK disahkan dan kemudian pelantikan orang-orang yang menjabat pada Struktur DKK termasuk juga mereka yang menjabat pada Tim Kajian Tehnisnya. Mungkin yang belum jelas adalah biaya operasional DKK dan Tim Kajian Tehnisnya. Namun yang terakhir ini (biaya operasional) bisa terjawab dengan  memanfaatkan dana pada masing-masing komponen yang terlibat didalamnya misalnya kesehatan, Bappeda dan SKPD lainnya termasuk kontribusi (selain dari dana) dari LSM dan PERS serta pengusaha lokal. Para pelaksana Program (DHS) dan Penanggung Jawabnya kemudian mempresentasekan keluar Polewali Mandar Bahwa DKK Kabupaten Polewali Mandar telah terbentuk diakhir tahun 2008 dan telah berfungsi ditahun 2009 serta keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan DKK dan Tim Kajian Tehnisnya.

Berfungsinya DKK

Setelah terbentuk DKK Kabupaten Polewali Mandar maka harapan selanjutnya adalah DKK dapat difungsikan, Pertanyaannya adalah apakah dengan terbentuknya DKK diakhir tahun 2008 dan Tim Kajian Tehnisnya langsung berfungsi ditahun 2009 sebagaimana gambaran tersebut diatas. Jawaban pertanyaan prognosis pada awal paragraf tulisan ini. Jawaban penulis adalah “Terbentuk tapi Tidak Berfungsi” dan walaupun “berfungsi” belum tentu dapat mengurangi hambatan-hambatan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dalam mempercepat peningkatan status kesehatan masyarakatnya. Karena kemungkinan keberhasilan tersebut tidak menggambarkan keberhasilan ditingkat masyarakat, sebagai contoh Gerakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terhadap penanggulangan diare yang di diluncurkan oleh Bupati Polewali Mandar dibulan November 2008 tidak diikuti sampai dengan tingkat kecamatan apalagi tingkat desa, padahal ditingkat kabupaten berbagai pihak telah banyak membantu Dinas Kesehatan dalam menanggulangi kasus kesakitan dan kematian diare ini. Jadi solusinya dan juga telah diwacanakan  adalah harusnya juga atau sebelumnya dibentuk  dewan atau komite-komite kesehatan kecamatan, karena kecamatan di Polewali Mandar banyak (16 Kecamatan), maka komite bisa dilakukan perwilayah (Pegunungan, Daratan Rendah dan Pantai).

Komite kesehatan kecamatan ini sebenarnya sudah direncanakan  lima tahun terakhir tepatnya ditahun 2003 yaitu dengan nama Badan Penyantun Puskesmas (BPP). BPP inilah sebenarnya yang mempunyai potensi besar membantu Dinas Kesehatan kabupaten dalam mempercepat  peningkatan status kesehatan masyarakat. Sebagai contoh Puskesmas Wonomulyo yang mendapat Citra Pelayanan Prima karena kontribusi dari Pasien Kaya (berduit) yang mendapat pelayanan di Puskesmas dalam bentuk pemberian uang untuk penambahan pelayanan kesehatan yang hanya sebatas standar pelayanan minimal (bukan Maksimal) sehingga puskesmas mampu memberikan pelayanan maksimal dengan tingkat kepuasan pasien baik, hanya sayangnya orang (pasien berduit) ini belum terhimpun dalam wadah semisal BPP tersebut.

Jadi kalau DKK dan Tim Kajian Tehnis telah terbentuk diakhir 2008 tapi belum berfungsi ditahun 2009 karena masih menunggu dibentuknya 4-5 Komite-Komite Kesehatan Wilayah Kecamatan, ini artinya DKK akan fakum ditahun 2009, sementara itu karena alasan dana baru akan cair pertengahan tahun 2009, maka  Komite Kesehatan Wilayah baru akan terbentuk pada akhir tahun 2009, nanti ditahun 2010 Komite Kesehatan Wilayah Kecamatan sebagai jaringan dari Dewan Kesehatan Kabupaten, baru akan implementasikan, atau masih dalam tahap mengkonsolidasi diri, sehingga otomatis ditahun 2011 baru bisa berfungsi maksimal, dan hasilnya baru bisa dirasakan ditahun 2012, inipun kalau DKK kabupaten “masih ada” dan mempunyai komitmen dan konsistensi ingin membantu Dinas Kesahatan Kabupaten Polewali Mandar  dalam menjalankan visi abadinya “menjadikan setiap orang sehat badan, jiwa dan sosial serta dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Independesi DKK

Melihat kemungkinan berfungsinya secara maksimal DKK Kabpaten Polewali Mandar nanti ditahun  2011 dan resiko gagalnyanya, hal mungkin bisa dilakukan adalah melepas intervensi langsung dari SKPD (Kesehatan) yaitu dengan menjadikannya Dewan Kesehatan yang Independent. Setelah Wadahnya terbentuk dan orang-orang yang duduk didalamnya akan bekerja bersama  Tim Kajian Tehnisnya, seiring dengan mulainya bekerja DKK ditahun 2009, pengurus DKK dan Tim Kajian Tehnisnya juga mulai bisa merencanakan untuk membentuk komite-komite di tingkat perwakilan wilayah antar kecamatan, dengan cara ini maka DKK dapat menghemat waktu.

Dana operasional bisa digalang dari APBD Propinsi Sulawesi Barat, APBD Kabupaten Polewali Mandar melalui Bappeda atau juga bisa melalui Organisasi-organisasi internasional yang masih aktif di Kabupaten Polewali Mandar misalnya Unicef dan lain-lain atau juga bisa menggalamg dana dari Pengusaha lokal, bahkan dengan membuka rekening bank dan diumumkan melalui harian lokal Radar Mandar, sehingga setiap orang di Polewali Mandar bisa memberikan kontribusinya tentunya dengan sistem pertanggung jawaban keuangan dan kegiatan yang transparan dan akuntabilitas dari sekretariat DKK. Hanya dengan cara inilah sehingga ditahun 2009 Dewan Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dapat efektif membantu Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar cq Dinas Kesehatan yang  belum mampu menyelesaikan masalah hambatan dan tantangan  eksternalnya.

Demikian point-point pikiran dari penulis (Arsad Rahim Ali) tentang  Dewan Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, semoga bermanfaat.

Baca juga tulisan terkait

1. Surat Dari Habib Imran Untuk Bupati Polewali Mandar
2. Strategi Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
3. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Polewali Mandar
4. Perlindungan Anak Kab. Pol-Man (KPA, FPA dan Forum AKH)
5. Peran Kepala Dinas Kesehatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyediaan Air Bersih Pedesaan
6. ADEK dan Penanggulangan Kusta di Propinsi Sulawesi Barat
7. P2KP Polewali Mandar dan Pelatihan Asuhan Persalinan Normal
8. Kepedulian pada Persalinan Ibu Masih Sangat Rendah.

***

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi, Kesehatan dan Sosial
di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Indonesia