Catatanku : Musrembang Kecamatan Integrasi PNPM Mandiri Pedesaan.

@arali2008. Polewali Mandar Sulawesi Barat. Mungkin merasa kalah ngetop dengan kegiatan PNPM para pejabat itu (eksekutif dan legislatif) mencoba berpikir untuk menyediakan dana 1 milyar per kecamatan  untuk merealisasikan kegiatan yang dimusrembangkan di tingkat kecamatan. Bagi Penulis itu penyimpangan dari makna integrasi musrembang dan PNPM mandiri. Adalah salah satu catatan penting dari keikutsertaan penulis sebagai fasilitator/narasumber kegiatan musrembang integrasi PNPM mandiri.

Integrasi atau dalam bahasa inggris “integration” yang dapat diartikan secara bebas mempunyai arti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi dalam kegiatan musrembang dan PNPM Mandiri ini dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara kegiatan yang saling berbeda dalam pelaksanaan kegiatan program yang dimusrembangkan dan yang di PNPMkan, sehingga menghasilkan pola kegiatan program yang memilki keserasian fungsi. Integrasi memiliki 2 pengertian, pertama pengendalian kegiatan yang berbeda terhadap adanya penyimpanan kegiatan  dalam suatu sistem  pembangunan. Dan kedua Membuat penyatuan dari keseluruhan kegiatan yang diintegrasikan.

Sebagai tindaklanjut dari pertemuan persiapan tim fasilitator dan Narasumber SKPD  Kabupaten Polewali Mandar di Ruang pertemuan Bappeda dalam rangka pelaksanaan Musrembang kecamatan tahun 2011 untuk RKPD Kabupaten Polewali  Mandar Tahun 2012, ——— Musrembang Polewali Mandar : Mencoba Berintegrasi dengan PNPM ———- dilaksanakanlah  pertempuan musrembang kecamatan integrasi dengan Kegiatan PNPM mandiri di 16 kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, 5 kecamatan  ——- Kec. Tinambung, Luyo, Tubbi Taramanu,  Binuang  dan Tapango——– diantaranya di ikuti oleh penulis.

Agenda Acara Pertemuan Yang Tak Terkendali.

Agenda pertemuan dimulai dengan pertama ; acara pembukaan (pengantar) yang berisi pengantar dan sambutan-sambutan, Kedua ; penjelasan dan penentuan prioritas usulan kegiatan PNPM mandiri. Ketiga Penjelasan dan penentuan prioritas usulan kegiatan RPKD desa menjadi Usulan kecamatan yang dibagi dalam tiga kelompok yaitu Kelompok usulan kegiatan social budaya, Kelompok usulan kegiatan ekonomi dan Kelompok usulan kegiatan prasarana wilayah.

Agenda acara pertemuan musrembang ini, dalam pelaksanaaannya di  4 kecamatan  terutama  usulan kegiatan prioritas PNPM Mandiri  mengalami perubahan, misalnya di Kecamatan Tinambung, agenda acara usulan kegiatan RKPD desa menjadi usulan kegiatan prioritas kecamatan tidak dilakukan pada kelompok-kelompok yang telah ditentukan (Sosial Budaya, Ekonomi dan Prasarana wilayah). Sementara kegiatan PNPM mandiri sendiri telah dilakukan sehari sebelumnya.  Akibat kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh desa/kelurahan tidak mendapatkan penjelasan  dari pihak SKPD untuk realisasikan pelaksanaan tahun 2011 dan rencana tahun 2012.

Di Kecamatan Binuang agenda acara penentuan usulan prioritas Kegiatan PNPM mandiri diganti dengan acara penjelasan aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan PNPM mandiri, hal ini dilakukan karena secara keseluruhan kecamatan Binuang masih dtemukan permasalahan pengembalian dana di tahun 2010, yang apabila tidak diselesaikan maka kegiatan untuk tahun 2011-2012 dapat dihentikan.

Untuk kecamatan lainnya acara berjalan sesuai dengan yang di rencanakan (diagendakan). Namun belum terlihat integrasi yang menyeluruh atau masih berjalan sendiri-sendiri.

Beberapa catatan dari penulis perihal kegiatan musrembang integrasi Kegiatan PNPM khususnya dibidang kesehatan  sangatlah menarik bagi penulis, apalagi penulis mencoba untuk diintegrasikan dengan kegiatan minilokarya puskesmas sebagai persyaratan penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan tahun 2011 berupa anggaran pembantuan dari pemerintah pusat via kementerian kesehatan republik Indonesia.

Usulan Kegiatan Kesehatan

Pada tahun 2011 ini  beberapa kegiatan  kesehatan usulan musrembang kecamatan tidak perlu lagi menunggu  pengganggaran tahun 2012.  Karena kegiatan-kegiatan kesehatan di tahun 2011 oleh Departemen Kesehatan akan memberikan anggaran bagi Puskesmas  —–namanya Bantuan Operasional Kesehatan———  untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat kemasyarakatan yaitu promotif dan preventif.

Hanya saja kegiatan-kegiatan usulan tingkat kecamatan ini terlebih dahulu harus di lokakaryakan  ditingkat puskesmas, dengan output berupa  Planning Of Action (POA) dari usulan-usulan  dari kegiatan musrembang tersebut.

Pada kegiatan lokakarya puskesmas  itu masyarakat atau perwakilan masyarakat tiap desa akan diundang kembali oleh puskesmas  untuk bersama-sama membuat rencana kegiatan (bukan lagi usulan) untuk dilaksanakan di tiap-tiap desa/kelurahan.

Rencana kegiatan dapat berisi

1. Nama kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Tujuan kegiatan berupa hasil akhir dari kegiatan yang akan dilaksanakan
3. Sasaran kegiatan
4. Waktu pelaksanaan
5. Penanggung jawab kegiatan
6. Jumlah Biaya yang digunakan
7. Dan rencana tindak lanjutnya dari kegiatan yang akan dilaksanakan.

BOK atau Bantuan Operasional Kesehatan ini ——– Anggaran Operasional Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya ——— dan coba untuk diintegrasikan dengan usulan-usulan kegiatan yang dimusrembangkan ditingkat dusun, desa dan kecamatan diharapkan dapat berkontribusi meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat, utamanya melalui kegiatan promotif dan preventif, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dengan fokus pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015.

Perlu diketahui bahwa  Bantuan Operasional Kesehatan diselenggarakan dilaksanakan dalam rangka:

1. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif  Puskesmas untuk mewujudkan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Millennium Development Goals (MDGs) pada Tahun 2015;
2. Meningkatkan cakupan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif;
3. Tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif  bagi masyarakat —– Bukan bagi petugas.
4. Terselenggaranya proses Lokakarya Mini di Puskesmas dalam perencanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Beberapa catatan lainnya dari kegiatan musrembang  adalah

1. Di  Musrembang kecamatan Tapango, salah salah  usulan kegiatan yang menonjol adalah pengadaan mobil ambulance desa. Tanggapan penulis atas usulan ini adalah bahwa puskesmas telah mempunyai mobil roda empat untuk puskesmas keliling  dan juga untuk merujuk pasiennya ketingkat pelayanan yang lebih tinggi yaitu ke RSUD Polewali, Disamping itu juga wilayah kecamatan Tapango dan juga desa-desanya  telah memiliki peraturan kecamatan dan peraturan desa (perdes) tentang penggunaan kendaraan pribadi (baik roda dua maupun roda empat) untuk kegiatan ambulance desa, ternyata permasalahannya adalah biaya operasional kendaraan terlalu mahal untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu. Penulis mengatakan bahwa untuk biaya operasional rujukan untuk tahun 2011 Puskesmas telah mempunyai Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yang salah satu peruntukannya adalah biaya operasional rujukan. Namun demikian mereka tetap mempunyai keinginnan untuk mempunyai mobil ambulance desa, kalau demikian ada forum khusus ditingkat desa untuk membahas  usulan pengadaan ambulance desa, karena dana APBD  tidak menyediakan dana untuk pengadaan ambulance untuk desa.
2. Kegiatan integrasi musrembang dengan kegiatan PNPM mandiri masih perlu diperjelas definisi operasionalnya, karena peserta yang hadir baik pihak masyarakat, pihak PNPM Mandiri, perwakilan SKPD  termasuk fasilitator dan narasumber belum dapat memahami dengan jelas operasionalisasi musrembang integrasi dengan PNPM mandiri.
3. Berbeda dengan PNPM mandiri  dimana usulan kegiatannya dapat  segera direalisasikan karena telah tersedia anggarannya, pada musrembang (regulaer) usulan yang dimulai dari dusun kemudian kedesa dalam bentuk RKPD Desa, kecamatan dan kemudian berakhir di Tingkat Kabupaten dalam bentuk RKPD Kabupaten, belum bisa dipastikan dapat direalisasikan (kata salah satu anggota DPRD Polewali Mandar)
4. Masalah-masalah klasik lainnya yang muncul adalah usulan yang bersifat keinginan, kebutuhan, sistem —— Musrembang antara Kebutuhan, Keinginan dan Proses Perencanaan Program SKPD———  perencanaan SKPD, skala prioritas, siapa yang melaksanakan (pengembang tugas) dan siapa yang menerima (pemegang klaim), seharusnya ini tidak perlu dipersoalkan lagi.
5. Ada juga yang menarik, dengan melihat keberhasilan PNPM mandiri dalam melaksanakan kegiatan terlebih dahulu menyediakan dana dan kemudian merencanakan apa yang harus dilakukan, sementara perencanaan regular, merencanakan  tampa adanya anggaran. Ada semacam kesamaan pemikiran DPRD (Legislatif) dan Kepala Bappeda (eksekutif) untuk menyediakan dana minimal 1 Milyar per kecamatan untuk di pakai dalam musrembang kecamatan. Tapi bagi penulis ini sebenarnya menyimpan dari makna integrasi yang harus dikembangkan.
6. Mengenai  usulan kegiatan musrembang yang telah direalisasikan sangat jarang di informasikan kembali oleh SKPD kepada masyarakat. Sesuatu yang seharus tidak terjadi jikalau pengembang tugas dari SKPD dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan biak dan benar.
7. Masyarakat sangat senang kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat proyek daripada kegiatan-kegiatan yang bersifat bersumber daya masyarakat,  atau dalam program kesehatan disebut Usaha Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

Secara keseluruhan kegiatan musrembang integrasi dengan kegiatan PNPM mandiri terlihat belum menemukan bentulnya yang ideal, para fasilitator PNPM terlihat sibuk dengan anggaran yang besar dan bagaimana mengamankannya, sementara masyarakat terlihat bekerja atas nama PNPM bukan atas nama masyarakat sendiri, apabila bekerja atas nama masyarakat yang mempunyai kemampuan sumber daya, cara kerja dan nilai-nilai dalam membangun ekonomi, social budaya dan prasarana wilayahnya, mereka terlihat tak berdaya. SKPD sendiri belum terlihat menyantu dengan masyarakat sebagai pengembang tugas, mereka terlihat mempertanggungjawabkan sistem perencanaan yang telah dibuat oleh SKPDnya.

Baca juga tulisan terkait

1. Musrembang Polewali Mandar : Mencoba Berintegrasi dengan PNPM
2. Anggaran Operasional Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya
3. Musrembang antara Kebutuhan, Keinginan dan Proses Perencanaan Program SKPD
4. Musrenbang Kecamatan Kab. Polewali Mandar Th. 2010

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi dan Kesehatan
di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia