Musrembang Polewali Mandar : Mencoba Berintegrasi dengan PNPM

Polewali Mandar Sulawesi Barat @arali2008.– Musrembang lagi!! Yach!? Musrembang, yang merupakan singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan, pada tahun 2011 —— tepatnya bulan Februari——– di seluruh Indonesia tak terkecuali Kabupaten Polewali Mandar,  mulai lagi melakukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk untuk pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2012.

Penulis oleh  Badan Prencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Polewali Mandar diundang untuk mengikuti rapat/pertemuan persiapan pelaksanaan  Musrembang Kecamatan tahun 2012, Rabu, 16 Januari 2011 bertempat di Aula Bappeda Kab. Polewali Mandar.

Pertemuan persiapan pelaksanaan musrembang kecamatan ini, Musrembang yang mencoba berintegrasi dengan PNPM, menurut penulis, sebenarnya guna menjawab, beberapa kegiatan usulan musrembang yang tidak masuk dalam penganggaran ABPD kirahnya dapat ditampung dalam kegiatan PNPM. Sebaliknya beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PNPM berhasil tetapi kurang mendapat pengakuan dari masyarakat sebagai bagian dari kegiatan pemerintah, dapat mempunyai kekuatan hukum sebagai bagian dari perencanaan reguler berkelanjutan dari pemerintah kabupaten.

Pertemuan ini, di hadiri  semua anggota dari semua perwaakilan SKPD dan Tim Fasilitator Musrembang Kecamatan  tahun 2012 yang dibagi dalam tiga tim yang akan mendampingi dan mengfasilitasi 16 kecamatan di Polewali Mandar  dalam melakukan musrembang kecamatan pada minggu ketiga dan keempat bulan ini. Penulis sendiri masuk dalam tim 3 dengan wilayah dampingan : Kecamatan Tinambung, Kecamatan Luyo,  Kecamatan Tubbi Taramanu, Kecamatan Binuang, dan Kecamatan Tapango. Selain peserta perwakilan SKPD dan Tim fasilitator yang hadir (diundang)  juga diundang  Fasilitaor Kabupaten PNPM Pedesaan dan perkotaan dan Setrawan Kecamatan PNPM, guna mencoba merancang integrasi  kegiatan musrembang dengan kegiatan PNPM

Terlepas dari berbagai permasalahan pelaksanaan musrembang tahun-tahun sebelumnya, yang pelaksanaannya hanya melibatkan SKPD dan masyarakat  mulai tingkat dusun desa dan kecamatan, dan diantara ketidak puasan  pelaksanaan musrembang misalnya saja adanya ketidak puasan sebagian  pengusul kegiatan  yang tidak terakomodir dalam  APBD.

Pada tahun 2011 ini dan tahun 2012 nanti sepertinya akan terminimalisir, karena  kegiatan Musrembang  (regular) tahun ini akan berintegrasi dengan kegiatan PNPM Pedesaan dan perkotaan.  Seperti yang diungkapkan fasiltator PNPM Pedesaan Bpk Awaludin ketika mempresentasekan kegiatan PNPM tahnu 2011. “Kegiatan  musrembang ini merupakan kegiatan pertama integrasi antara pembangunan reguler  Kabupaten Polewali Mandar dengan kegiatan PNPM Pedesaan dan Perkotaan, bahkan ini merupakan kegiatan uji coba  di Indonesia  artinya tidak semua kabupaten di Indonesia melakukan kegiatan integrasi di tahun 2011” ungkap Awaluddin.

Awaluddin menjelaskan lebih lanjut, “dalam proses usulan dan proses pelaksanaan serta evaluasi kegiatan PNPM selalu berpedoman pada tiga unsure utama  yaitu : Transparansi, Demokrasi dan Partisipatif. Tahun ini (2011 dan tahun 2012) kegiatan PNPM pedesaan dan perkotaan akan dicoba diintegrasikan dengan  rencana pembangunan regular Kabupaten Polewali Mandar”

Bagi penulis, kalau dicermati dengan seksama kegiatan rancangan integrasi ini cukup berat, namun tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan karena bukan lagi rahasia umum, sebagai orang berpendapat bahwa kegiatan musrembang hanya untuk meloloskan —menggugurkan—- tanggung jawab dari Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Musrembang, karena kegiatan-kegiatan prioritas saja yang dapat masuk dan dianggarkan  dalam anggaran APBD Polewali Mandar, sementara kegiatan lainnya yang bukan prioritas, yang telah menghabiskan waktu dan pemikiran serta tenaga dan sumber daya lainnya dalam penyusunannya, hanya menjadi catatan saja tampa ada tindak lanjut atau  tetap diteruskan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Merupakan Tantangan dari Bappeda Kabupaten Polewali Mandar menjelaskan  dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Berintegrasi dengan kegiatan PNPM pedesaan dan Perkotaan.

Sementara PNPM pedesaan maupun perkotaaan  mencoba menangkap momen integrasi ini untuk memperkuat setiap kegiatannya masuk dalam  rencana regular Kabupaten atau dengan kata lain  memperkuat kekuatan hukum bahwa kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan kegiatannya  mempunyai dukungan pemerintah atau kekuatan hukum apabila pelaksanaannya kurang mendapat respon dari masyarakat dan aparat pemerintah. Atau paling tidak kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PNPM dapat difahami dengan baik dan benar oleh masyarakat sebagai kegiatan dari pemerintah pusat dan daerah.

Pada pertemuan ini, Musrembang Polewali Mandar tahun 2011-2012 : Mencoba Berintegrasi antara  PNPM dan Bappeda Polewali Mandar sebagai badan koordinasi perencanaan pembangunan daerah Polewali Mandar yang akan dikerjakan oleh SKPD-SKPD yang ada di Polewali Mandar, bersama masyarakat setidaknya dapat menjawab beberapa catatan penulis, issu dan kegiatan focus yang masih menjadi permasalahan besar Kabupaten Polewali Mandar. Issu-issu  dan kegiatan focus tersebut adalah

1. Pengembangan SDM
2. Percepatan Keluar dari status daerah tertinggal
3. Manajemen pemerintahan  daerah
4. Tingginya angka pengangguran
5. Mempersepat interaksi Sosial, Budaya dan Agama
6. Penguatan Ketahanan Pangan
7. Memajukan demokrasi dan Hak Asasi Manusia
8. Dan Issu-Issu Global yang mempengaruhi dinamika pembangunan Polewali Mandar (Pengaruh Globalisasi)

Beberapa focus Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2012 tahun ke tiga dari Pemerintahan Bapak Bupati Ali Baal Masdar diantarnya

1. Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
2. Peningkatan Aksesiblitas  Kualitas  Pendidikan dan Kesehatan
3. Peningkatab Ketahanan pangan
4. Pengembangan sejuta ternak (Peningkatan produktifitas peternakan)
5. Pengembangan perkotaan (Kota yang bersih dan Hijau  serta berkelanjutan)
6. Pengembangan budidaya  perikanan

Sementara itu dari diskusi yang berkembang selama pertemuan persiapan pelaksanaan  Musrembang Kecamatan tahun 2012, ada beberapa  hal yang cukup menarik di simak diantaranya

1. Kehadiran anggota  DPRD pada setiap  musrembang, dimana pada susunan acara diberikan waktu  menyampaian arahan-arahannya  justru dianggap peserat dan fasilitator dan perwakilan-perwakilan dari SKPD  menimbulakn permasalahan baru, terutama permasalahan waktu. Waktu musrembang yang dilaksanakan sehari  hampir sepertiganya di pergunakan oleh Anggota DPRD untuk menceramai konsistwennya, padahal kehadiran mereka seharusnya menyerap aspirasi warganya. Ada usulan bahwa anggota DPRD hanya menjadi pendengar saja atau menyerap aspirasi dan diakhir  acara baru kemudian diberi kesempatan menanggapi berbagai aspirasi yang ada, itupun di batasi waktu.
2. Karena kegiatan musrembang kecamatan hanya mencari kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan, sementara kegiatan yang tidak diprioritaskan hanya menjadi catatan saja, sebaiknya kegiatan yang tidak diprioritaskan bukan hanya dicatat tetapi tetap dibijaksanai ditingkat kabupaten ataupun kecamatan untuk ditindak lanjuti para pelaksana  pembangunan di tingkat Unit-Unit Pelaksana Tehnis.
3. Pada musrembang tahun 2011 ini  sebagai perencanaan regular Kabupaten Polewali Mandar akan di coba berintegrasi dengan PNPM.  Perencanaannnya disamping akan  penggunaan anggaran PNPM tahun 2011 juga untuk  penyusunan rencana kerja  pembangunan daerah  Kabupaten Polewali Mandar di tahun 2012.
4. Total dana PNPM pedesaan  yang akan dieksekusi di tahun 2011 ini sebesar Rp.  22.350.000.000.- dimana 80%nya bersumber  PNPM dan 20 % bersumber dari APBD Polewali Mandar.
5. Kegiatan persiapan musrembang ini, akan diintegrasikan juga dengan kegiatan perencanaan ASIA-HAM (Analisis Situasi Ibu dan Anak berbasis Hak Asasi Manusia. Pendekatannya adalah interaksi antara pemegang hak (klaim) dan pengembang tugas  tingkat desa dan tingkat kecamatan dalam perencanaan dan pelaksanan kegiatan kelangsungan hidup perkembangan dan pertumbuhan ibu dan anak ditingkat desa dan kecamatan.
6. Dan secara keseluruhan hasil diskusi sebenarnya berupa beberapa keluhan masyarakat, pertanyaan dan jawaban sudah dapat dijadikan bahan untuk menyempurnakan kegiatan musrembang di tahun 2011 ini. Namun anehnya peserta yang bertanya dan yang menjawab terlihat belum mempunyai kesamaan berpikir tentang musrembang yang baik dan benar.

Dari catatan penulis terhadap pertemuan persiapan pelaksanaan musrembang kecamatan ini, sebenarnya integrasi musrembang dengan PNPM ini, nantinya guna menjawab beberapa kegiatan usulan musrembang  yang tidak masuk dalam penganggaran ABPD dapat ditampung dalam kegiatan PNPM. Sebaliknya beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PNPM berhasil tetapi kurang mendapat pengakuan dari masyarakat sebagai bagian dari kegiatan pemerintah, dapat mempunyai kekuatan hukum sebagai bagian dari perencanaan reguler berkelanjutan dari pemerintah kabupaten Polewali Mandar. Hanya sedikit penulis sayangkan integrasi ASIM-HAM kurang mendapat porsi yang banyak dalam pertemuan ini, terutama yang berhubungan dengan pendekatannya  interaksi antara pemegang hak (klaim) dan pengembang tugas  tingkat desa dan tingkat kecamatan dalam perencanaan dan pelaksanan kegiatan kelangsungan hidup perkembangan dan pertumbuhan ibu dan anak ditingkat desa dan kecamatan.

Baca juga Tulisan terkait

1. Musrenbang Kecamatan Kab. Polewali Mandar Th. 2010
2. Musrenbang antara Kebutuhan, Keinginan dan Proses Perencanaan Program SKPD
3. Mengenang Kegiatan Integrasi Pendidikan dan Kesehatan 15 Januari 2004
4. Rencana Strategis Kesehatan 2010-2014
5. Pentingnya Logical framework –Kerangka Kerja Logis – Dalam Penyelenggaraan Program
6. ASIA-HAM Bidang Kesehatan
7. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
8. Tentang Kesehatan Masyarakat
9. Pengertian Ilmu Kesehatan Keluarga dan Penerapan Pendidikan Gizi
10. Pendidikan-Penyuluhan Gizi dan Kesehatan
11. Stakeholder, istilah apakah itu ?

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi dan Kesehatan
di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia