Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Polewali Mandar Sulawesi Barat.– Ternyata berdasarkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia 3 (tiga) dari 5 kabupaten di Propinsi Sulawesi Barat, masuk dalam kategori Daerah Bermasalah Kesehatan Berat (khusus).  Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara. Hanya kabupaten Majene dan Polewali Mandar yang tidak masuk dalam kategori bermasalah kesehatan. Namun demikian, untuk tingkat Propinsi, dari penilaian rerata nilai Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat dari 5 kabupaten di Sulawesi Barat, ternyata Propinsi Sulawesi Barat masuk sebagai kategori Daerah Bermasalah Kesehatan Berat (khusus). Apa sebenarnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat ini?, berikut penulis  uraikan kembali salah satu materi  dari Balibangkes Kementerian Kesehatan RI pada acara Sosialiasi Hasil Rikesdas tahun 2010  pada 15 Desember tahun 2010 di Makassar yaitu materi  Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), sebagai bahan pembelajaran bagi penulis juga pengunjung blog @arali2008 terkhusus para  stakeholder kesehatan di wilayah 5 (lima) kabupaten dan  propinsi Sulawesi Barat Indonesia

Tugas utama negara mulai dari lingkup nasional, propinsi dan kabupaten adalah menyelenggarakan pembangunan, berhasil tidaknya tugas utama negara ini  harus dapat diukur untuk dapat melihat sejauhmana penyelenggaraan pembangunan tersebut berdampak pada kesejahteraan manusia, salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan dalam penyelenggaraan pembangunan adalah HDI  yaitu singkatan dari Human Development Index atau dalam bahasa Indonesia Indeks Pembangunan Manusia. Indeks ini  terdiri dari : Indeks ekonomi (pendapatan riil per kapita), Indeks pendidikan (angka melek huruf dan lama sekolah) dan  Indeks kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir).

Karena HDI ini sebagai Indikator  berhasil tidaknya dalam penyelenggaraan pembangunan (nasional, propinsi ataupun kabupaten) maka HDI ini harus mengandung unsur-unsur intervensi bila dalam penyelenggaraan pembangunan indeks yang dihasilkan mempunyai nilai rendah. Kalau diperhatikan dari ketiga sub indeks yang membentuk HDI hanya sub Indeks Kesehatan yaitu Umur Harapan Hidup Waktu Lahir yang sulit untuk membentuk unsur intervensinya, oleh Karenanya  harus dijabarkan lebih lanjut dengan kata lain diperlukan rumusan program yang nyata.

Tiga sub indeks HDI dan Intervensinya

1. Ekonomi: pendapatan per kapita, intervensinya jelas: pertumbuhan ekonomi dan pemerataan melalui perluasan lapangan kerja
2. Pendidikan: melek huruf dan lama sekolah, intervensinya jelas: wajib belajar 9 tahun akan meningkatkan indeks pendidikan.
3. Kesehatan: umur harapan hidup waktu lahir, intervensinya? Harus dijabarkan lebih lanjut, dan diperlukan rumusan program yang nyata

Dari UHH ke program kesehatan, sulit penjabarannya, Ternyata Departemen Kesehatan RI  dengan data Riskesdas tahun 2007 dan tahun 2010  ternyata mempunyai data yang sangat kaya. Hasilnya indikator komposit yang berkaitan dengan UHH ternyata dalam menghasilkan angka-angkanya  menunjukkkan hasil Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang  berhubung langsung dengan peningkatan Usia Harapan Hidup suatu daerah. Angka-Angka tersebut  adalah Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di sebut IPKM. Indeks ini sebagai mana juga HDI merupakan indikator komposit yang khusus dapat menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan. Sumber datanya dirumuskan dari data kesehatan berbasis komunitas yaitu: Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar), Susenas (Survei Ekonomi Nasional). Survei Podes (Potensi Desa)

24 Indikator IPKM

IPKM merupakan indeks komposit yang dirumuskan dari 24 indikator kesehatan  dan merupakan hasil kajian berbagai pakar kesehatan  yang difasilitasi oleh Departemen Kesehatan selama setahun.

Ke 24 Indikator Pembangunan Kesehatan Masyarakat tersebut  dengan  bobot-bobot untuk menghasilkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) dan berkontribusi langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia (HDI)  adalah

1. Prevalensi balita gizi buruk dan kurang bobot 5
2. Prevalensi balita sangat pendek dan pendek bobot 5
3. Prevalensi balita sangat kurus dan kurus  bobot 5
4. Prevalensi balita gemuk  bobot 4
5. Prevalensi diare  bobot 4
6. Prevalensi pnemonia  bobot 4
7. Prevalensi hipertensi  bobot 4
8. Prevalensi gangguan mental bobot 3
9. Prevalensi asma  bobot 3
10. Prevalensi penyakit gigi dan mulut  bobot 3
11. Prevalensi Disabilitas  bobot 3
12. Prevalensi Cedera  bobot 3
13. Prevalensi Penyakit Sendi bobot 3
14. Prevalensi ISPA  bobot 3
15. Proporsi perilaku cuci tangan bobot 4
16. Proporsi merokok tiap hari bobot 3
17. Akses air bersih bobot 5
18. Akses sanitasi bobot 5
19. Cakupan persalinan oleh nakes bobot 5
20. Cakupan pemeriksaan neonatal-1  bobot 5
21. Cakupan imunisasi lengkap bobot 5
22. Cakupan penimbangan balita  bobot 5
23. Ratio Dokter/Puskesmas bobot 5
24. Ratio Bidan/desa bobot 5

Sebenarnya penentuan IPKM terdiri dari IPKM teoritis dan IPKM empiris, Oleh Departemen Kesehatan Penentuan IPKM terpilih  didasarkan pada

1. IPKM teoritis dan IPKM empiris pada dasarnya sama, bedanya adalah kondisi idealnya
2. IPKM teoritis kondisi idealnya adalah sempurna, sehingga bila IPKM = 1.0 berarti tidak ada penyakit dan cakupan semuanya 100%.
3. IPKM empiris, yang terbaik adalah prevalensi terendah (bukan nol) dan cakupan tertinggi (bukan 100%) dari seluruh kab/kota. Jadi IPKM 1.0 bukan pada kab/kota sempurna, sehingga tidak stabil, bergantung pada indikator terbaik dan terburuk pada saat survei dilakukan
4. Tim mengusulkan untuk digunakan IPKM teoritis agar sesuai realitas, sementara kalau menggunakan IPKM empiris nilainya akan lebih baik, tetapi “semu”.
5. Ibu Menteri Kesehatan RI  memutuskan untuk menyetujui usulan tim, menggunakan IPKM teoritis
6. Jadi IPKM yang sekarang digunakan adalah IPKM teoritis, yang mengandung 24 indikator kesehatan terpilih dengan nilai korelasi terhadap UHH yang tertinggi.
7. Nilai berkisar antara 0 (terburuk) – 1 (terbaik)
8. Yang terbaik adalah kondisi ideal (secara teoritik)

IPKM dengan 24 indikator ini mempunyai Tujuan  sesuai dengan maksudnya adalah diketahuinya IPKM untuk tiap kabupaten/kota, dapat dibuat peringkat kabupaten/kota berdasarkan kemajuan pembangunan kesehatan. Dan diketahuinya indikator kesehatan yang tertinggal di masing-masing kabupaten/kota, sehingga bisa dirumuskan pogram intervensi yang lebih tepat.

Manfaatnnya digunakan untuk menentukan peringkat kab/kota dalam pembangunan kesehatan. Advokasi ke Pemda agar terpacu menaikkan peringkatnya, sehingga sumber daya dan program kesehatan diprioritaskan. Dan Sebagai dasar penentuan alokasi dana bantuan kesehatan dari Pusat ke Daerah (provinsi maupun kab/kota).

Pemanfaatan lainnya dari IPKM adalah diketahuinya :

1. Keadaan kesehatan masyarakat
2. Peringkat kab/kota (nasional/provinsi)
3. Advokasi ke pemerintah daerah
4. Penajaman lokasi (nasional/provinsi)
5. Penajaman program intervensi (nas/prov)
6. Kinerja Pemda cq Dinas Kesehatan
7. Alokasi bantuan dana dari Pusat
8. Perumusan DBKBK (Daerah Bermasalah Kesehatan Berat/Khusus)
9. Mendukung KMPDT (Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal)

Sebagai Contoh dibawah ini disajikan gambar Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Propinsi Sulawesi Barat seperti yang diperlihatkan pada gambar dibawah hanya mencapai 0.401 masih dibawah rata-rata IPKM Nasional (0.415).  Untuk  tingkat Kabupaten hanya kabupaten Majene dan Polewali Mandar  yang berada diatas Rata-rata IPKM Nasional. Untuk Pemerintah Propinsi Sulawesi Barat cq Dinas Kesehatan selayaknya dapat memprioritas pembangunan kesehatannya di Kabupaten Mamasa, Mamuju dan Mamuju Utara, yang  indeksnya masih diawah ambang standar deviasi batas rata-rata IPKM Nasional. Baik Propinsi Sulawesi Barat dan  ke tiga Kabupaten oleh Departemen Kesehatan RI dinyatakan sebagai Daerah Bermasalah Kesehatan Tingkat Berat.

Permasalahan  IKPM Sulbar ini oleh Bapak Syahrir Andi Pasinringgi  salah satu Doktor pada FKM UNHAS mengatakan melalui facebook mengomentari tulisan penulis bahwa “Sulawesi Barat Provinsi baru, perlu bekerja lebih efektif, efesien, transparan, Dan anggaran betul-betul untuk rakyat, capacity building juga sangat penting” Komentarnya dengan singkat tapi bermakna, seharusnya menjadi perhatian mereka yang bekerja di Tingkat Propinsi cq Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aplikasi IPKM

1. Cut-off point IPKM menggunakan Mean, Standar Deviasi dari bobot yang dihasilkan 24 indikator IPKM.  Dari hasil rikesdas tahun 2010 di dapat batasan (cut-off point)  = 0,415987 (Mean – 1 SD) —— lihat gambar——. Makin kecil IPKM, makin berat masalah kesehatan di kabupaten/kota. Kabupaten/kota dengan IPKM rendah merupakan prioritas pembangunan kesehatan, agar bisa mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain. Kab/kota dengan IPKM terrendah merupakan prioritas utama pembangunan kesehatan. Jenis intervensi untuk masing-masing program bisa lebih tajam, sesuai dengan data hasil riskesdas
2. Tiap kab/kota bisa melihat keadaan kesehatan masyarakatnya, dengan menelaah 24 indikator kesehatan dalam IPKM plus indikator lainnya. Untuk bisa mawas diri, indikator tersebut dibandingkan dengan kab/kota lain, baik dalam satu provinsi maupun dari provinsi lain. Kesenjangan yang ada dipakai acuan mengejar ketertinggalan indikator kesehatan tersebut agar menyamai/melampaui kab/kota acuan.
3. Peringkat kab/kota bisa dilakukan secara nasional maupun didalam satu provinsi. Target tidak harus berdasarkan IPKM Nasional, Bisa IPKM Propinsi atau IPKM kabupaten yang berada`satu propinsi.  Target yang terlalu muluk sering menjadi “dis-insentif” bagi petugas di lapangan.
4. IPKM bisa dijadikan sebagai alat advokasi yang ampuh bagi pemerintah daerah. Bila ada peringkat kab/kota, setiap pemda ingin tahu “berada di peringkat berapa dalam Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat?”. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah “kenapa mereka di peringkat tersebut ?”
5. Untuk penajaman program dapat dilihat indikator kesehatan yang dipilih (prevalensi penyakit, cakupan program, dll dari 24 indikator IPKM). Dibuat peringkat kab/kota di provinsi yang bersangkutan, dari yang terbaik sampai terburuk. Penanggulangan program  diprioritaskan ke kab/kota dengan indikator kesehatan terburuk. Dan Intervensi program bisa difokuskan kepada kab/kota yang memang bermasalah
6. Untuk Kinerja Pemda cq Dinas Kesehatan IPKM, oleh Departemen Kesehatan akan menghitungnya  secara berkala, setiap Riskesdas akan dihasilkan IPKM. Tahun 2013 akan dilaksanakan Riskesdas, akan dihitung lagi IPKM masing2 kab/kota. Perbandingan IPKM 2009 dan 2013 merupakan hasil kinerja Pemda cq Dinas Kesehatan. Bila IPKM naik, kinerja Pemda bagus; sebaliknya bila IPKM turun, kinerja kurang bagus. Dan IPKM bisa naik tetapi peringkat turun, karena kab/kota lain lebih cepat kemajuannya

Kesimpulan

1. IPKM merupakan penjabaran lebih lanjut indikator kesehatan (Umur Harapan Hidup) pada HDI
2. Dengan IPKM bisa dirumuskan:
   • Masalah kesehatan setempat
   • Prioritas wilayah yang harus diintervensi.
   • Prioritas program yang harus diintervensi pada suatu kab/kota.
   • Penentuan besarnya paket bantuan anggaran dari Pusat untuk membiayai prioritas program kesehatan kab/kota
   • Membantu kementerian lain dalam membangun kab/kota
   • Menilai kinerja Pemda dengan membandingkan kemajuan IPKM sekarang dan periode berikutnya

Sumber : Balibangkes Kementerian Kesehatan RI pada acara Sosialiasi Hasil Rikesdas tahun 2010  pada 15 Desember tahun 2010 di Makasar   yang salah satu materinya  adalah Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM).

Baca juga tulisan terkait

1. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
2. Analisis Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia Polewali Mandar
3. Bed Occupancy Rate (BOR) dan Pengembangan Rumah Sakit Di Propinsi Sulawesi Barat.
4. Jumlah Penduduk Polewali Mandar diantara Penduduk Sulawesi Barat
5. Review Program Surveilans Epidemiologi
6. ASIA-HAM Bidang Kesehatan
7. Dari Drama HKN’46; Keadaan Sosial Budaya Kesehatan Polewali Mandar
8. Pentingnya Logical framework –Kerangka Kerja Logis – Dalam Penyelenggaraan Program
9. Laporan Status Gizi dan Pemantauan Pertumbuhan Balita.
10. Rencana Strategis Kesehatan 2010-2014
11. Sistem informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Polewali Mandar
12. Proyeksi dan Prediksi Kebijakan Kesehatan Polewali Mandar.

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi dan Kesehatan
di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia