Musrenbang Kecamatan Kab. Polewali Mandar Th. 2010

Polewali Mandar, Sulawesi Barat.— Sebagaimana tahun sebelumnya (tahun 2009), penulis ditugaskan untuk mengikuti (fasilitasi) Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang pada tingkat kecamatan. Hasil  analisis Musrenbang tahun 2009 lalu, penulis tuangkan dalam bentuk artikel dengan judul :  MUSRENBANG, ANTARA KEINGINAN, KEBUTUHAN DAN PERENCANAAN SKPD”. tahun 2010 ini kembali Bupati Polewali Mandar cq Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, menugaskan penulis untuk menfasilitasi kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan, sebagai tindak lanjut dari Musrenbang Desa/Kelurahan.

———dari hasil pemantaun penulis, semua kegiatan yang ditawarkan, dibutuhkan pengaturan, koordinasi dan  musyawarah mufakat, yang pada`dasarnya dapat ditindak lanjuti atau dapat diselesaikan/direalisasikan pada tingkat kecamatan, dapat juga ditindak lanjuti ditingkat SKPD Kabupaten,—— tampa harus melalui musrenbang——–tetapi mengapa hal ini tidak terjadi?. Karena tidak lanjut kegiatan atau melalui jalur perencanaan  SKPD, telah memiliki aturan tertentu yang kadang dalam pelaksanaannya mempunyai tujuan sama, hanya karena ketidak mampuan petugas dalam melibatkan masyarakat,  pengaturan koordinasi dan musyawarah mufakat, sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik.———-

Proses Musrembang tahun 2010 ini agak sedikit berbeda dengan pelaksanaan tahun lalu. Pada tahun 2010 ini dimulai dengan acara seremonia —- sama dengan acara seremonia tahun lalu——, kemudian masuk pada diskusi kelompok kerja (Pokja SOSBUD, EKONOMI dan SARANA-PRASARANA WILAYAH). Pada masing-masing pokja, akan mendiskusikan dua prioritas dari beberapa kegiatan masing-masing desa untuk dilanjutkan ke tingkat Musrenbang Kabupaten, penentuan prioritas langsung ditawarkan kepada perwakilan masing-masing desa yang tentunya akan disesuaikan dengan,  ada atau tidak adanya perencanaan pada tingkat SKPD serta subtansi dari kegiatan yang diusulkan atau diprioritaskan.  Bila dibandingkan dengan tahun lalu criteria prioritas berdasarkan

1. Prioritas Desa  atau dalam bentuk pertanyaan  ”Apakah dari sekian kegiatan yang telah di musrembangkan ditngkat desa  adakah yang prioritas?“
2. Masuk dalam program SKPD atau dalam bentuk pertanyaan  ”Apakah kegiatan yang telah menjadi prioritas desa/kel masuk dalam program SKPD?“
3. Manfaat atau dalam bentuk pertanyaan ”Apakah prioritas desa  dan ada dalam program SKPD sangat bermanfaat?
4. Mendesak atau dalam bentuk pertanyaan ”Apakah kegiatan yang bermanfaat tersebut  mendesak untuk dilaksanakan?“
5. dan yang terakhir adalah kategori Peningkatan SDM, pertanyaannya adalah ”Apakah kegiatan seperti yang terjawab dalam point kategori (1, 2,3, dan 4 ) diatas diarahkan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)?“.

Pada tahun 2010 ini tentu sangat berbeda yaitu subtansi yang penulis gunakan adalah dari siapa yang mengusulkan atau PEMEGANG KLAIM dan siapa yang bertanggung jawab atau PEMEGANG TUGAS. Berikut ini disajikan beberapa usulan kegiatan Musrembang Kecamatan perdesanya yang sempat diikuti oleh penulis, yang nanti akan ditindak lanjuti pada Musrembang Tingkat Kabupaten khususnya SKPD Kesehatan sebagai Penanggung jawabnya.

Kecamatan Bulo

Kecamatan Bulo merupakan kecamatan termuda dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar merupakan pemekaran dari Kecamatan Mapilli,  karena kecamatan baru, yang menjadi prioritas kegiatan kesehatan adalah pelayanan  kesehatan yang rutin tiap desanya, dipihak masyarakat kebutuhan tempat buang hajat dan air bersih serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)  merupakan kegiatan-kegiatan prioritas.  Secara Keseluruhan kegiatan prioritas per desanya sebagai berikut:

1. Desa Puliwa dengan usulan pelayanan medic  dan keperawatan masyarakat secara rutin, desa Puliwa sendiri telah ditempatkan Bidan desa namun dalam hal pelayanan medic dan keperawatan masyarakat masih dianggap sangat kurang bahkan tidak ada karena lokasinya yang memang sulit untuk dijangkau.
2. Desa Sabura, mengusulkan pengadaan air bersih dan jamban keluarga untuk 135 KK. Kegiatan ini diusulkan karena  kebutuhan air bersih jauh dari  jangkau dari pemukiman, mereka memperolehnya dari lereng-lereng gunung yang memiliki mata air yang tentunya jauh dari pemukiman, sementara  jamban keluarga, mereka masih membuangnya dihutan sekitar pemukiman rumahnya.
3. Desa Karombang, sangat mengharapkan adanya bidan desa. Desa Karombang ini merupakan desa Baru (Pemekaran Baru) yang sementara dalam pembenahan, penempatan Bidan desa akan sangat mempengaruhi perkembangan desa ini khususnya kegiatan-kegiatan kesehatan.
4. Desa Lenggo, tidak ada satu kegiatan kesehatan pun yang disusulkan, sepertinya kebutuhan kesehatan masih belum dianggap prioritas. Namun demikian dalam perencanaan SKPD desa tetap masih tetap mempunyai kegiatan-kegiatan kesehatan yang didelegasikan kepada Puskesmas Bulo.
5. Desa Seporakki, mengusulkan 100 unit MCK, wilayah pemukiman penduduk yang berkelompok sekitar 10-15 KK, kebutuhan satu unit MCK dianggap sangat membantu mereka sebagai  tempat untuk kelompok keluarga ini untuk mandi, buang air besar dan mencuci.
6. Desa Ihing, sangat mengharapkan keberadaan Bidan Desanya dapat bekerja sama dengan dukun, oleh karenanya usulan Kerja sama  atau kemitraan bidan dan dukun melalui pelatihan dukun sangat diharapkan.
7. Desa Patambanua dan Desa Daala Timur, Sama seperti Desa Seporakki mengusulkan MCK unit dengan alasan yang persis sama.
8. Kelurahan Bulo, yang merupakan ibu kota kecamatam Bulo, mempunyai usulan kegiatan kesehatan yang cukup banyak yaitu Pengembangan PHBS, Pelatihan Kader Posyandu, Peningkatan status Puskesmas, Regulasi Penempatanan Bidan ke daerah terpencil, Kemitraan bidan dan dukun. Namun yang menjadi prioritas adalah Pengembangan PHBS dan Kemitraan bidan dan dukun.

Kecamatan Matakali.

Kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas perdesanya adalah

1. Desa Patampua, kegiatan kesehatan masih belum dianggap prioritas, desa ini disamping telah memiliki Poskesdes dan bidan desa, dan beberapa posyandu yang telah aktif, menyebabkan kegiatan kesehatan tidak terlalu dianggap prioritas.
2. Desa Bunga-Bunga, kegiatan yang diusulkan adalah pembangunan Posyandu 3 unit, Pengadaan ambulance desa. Dijadikan prioritas karena 3 unit posyandu yang masih berada dibawah kolong rumah penduduk sulit untuk dikembangkan terutama yang berhubungan dengan data perkembangan posyandu. Sementara pengadaan ambulance desa diajukan karena sering ditemukan kasus-kasus emergensi yang perlu rujukan segera. Pengadaan ambulance bisa didapatkan dari swadaya hanya, hanya fasilitasi untuk pengadaan ini sangat diharapkan oleh desa Bunga-bunga.
3. Desa Pasiang, mengusulkan  pembangunan posyandu, permasalahannya  sama dengan desa Bunga-bunga yaitu pengembangan posyandu yang berhubungan dengan data dan system informasi posyandu yang tidak biasa dilakukan dibawah kolong rumah penduduk.
4. Desa Indomakkombong, kegiatan kesehatan belum dianggap prioritas, namun pengadaan mobiler untuk semua posyandu   masih dianggap penting.
5. Desa Barumbung, kegiatan kesehatan yang diusulkan adalah pengadaan ambulance desa, insentif kader posyandu, peningkatan gizi bayi dan ibu hamil, pemantapan program desa siaga. Namun yang menjadi prioritas adalah peningkatan gizi keluarga dan pengembangan program desa siaga.
6. Desa Tondrolima, mengusulkan pemberian intensif kader posyandu. Diprioritaskana karena hanya satu-satu kegiatan kesehatan yang diusulkan.
7. Kelurahan Matakali, tidak ada kegiatan kesehatan  yang menjadi prioritas.

Kecamatan Allu

Kegiatan-kegiatan perdesanya yang menjadi prioritas adalah

1. Kelurahan Petoosang, merupakan ibu kota kecamatan Allu, mengusulkan pembangunan MCK  dengan sumber airnya adalah sumur Gali  serta  bebarapa rumah tangga yang belum mempunyai  jamban keluarga diharapkan dapat difasilitasi oleh petugas kesehatan, demikian juga pembangunan posyandu walaupun bukan merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan namun upaya-upaya pembangunan dapat dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
2. Desa Mombi, mengusulkan penyuluhan kesehatan lingkungan, pembangunan MCK, jamban dan sumur gali , Pembangunan Posyandu. Sama dengan Kelurahan Petoosang kegiatan dapat difasilitasi oleh dinas kesehatan dalam hal ini Petugas Puskesmas Allu.
3. Desa Sayoang, yang diusulkan adalah, MCK adalah pemukinan penduduk yang berada di pegunungan dan berklompok-kelompok  sekitar 10-12 KK, kebutuhan akan MCK sangat diprioritaskan. Kegiatan lainnya  adalah pengembangan posyandu menjadi Taman posyandu.
4. Desa Saragian, mengusulkan Pembangunan Posyandu dan MCK, sama dengan desa-desa yang lain kedua kegiatan prioritas ini karena posyandu yang berada di bawah kolong rumah penduduk dan beberapa pemukiman penduduk yang masih satu keluarga dan berada dalam 7-10 KK (rumah)
5. Desa Kalumammang, mengusulkan penempatan bidan desa, ambulance desa, posyandu dan fasilitasnya, MCK dan pengadaan obat desa/Dana sehat.
6. Desa Allu, mengusulkan polindes, posyandu, poskesdes, MCK dan Ambulance desa
7. Desa Pao-Pao, mengusulkan pembangunan Posyandu dan pembangunan MCK
8. Desa Puppuring, mengusulkan Pembangunan MCK dan Pembangunan Pustu

Kecamatan Mapilli

Kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Mapilli berkisar pada peningkatan kesehatan lingkungan terutama pada kegiatan penyediaan jamban keluarga dan sarana air bersih serta beberapa kegiatan Usaha Kesehatan bersumber Daya masyarakat (UKBM). Secara keseluruhan usulan prioritas kegiatan masing-masing desa adalah sebagai berikut.

1. Desa Ugi Baru, mengusulkan pengadaan Jamban Keluarga
2. Desa Rumpa, mengusulkan pengadaan jamban Keluarga
3. Desa Bonra, Desa Landi Kanusuang, Desa Buku, Desa Segeran dan Desa Rappang Barat, dalam bidang kesehatan tidak ada usulan prioritas desa
4. Desa Kurma, mengusulkan  MCK, Tambahan Gizi Anak Balita, bayi dan ibu hamil
5. Desa Sattoko, mengusulkan Poskesdes Sattoko
6. Desa Bone-Bone, mengusulkan insentif kader posyandu
7. Desa Beroangin mengusulkan, pengadaan air bersih

Kecamatan Polewali

Kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas kecamatan Polewali sebagai Ibu Kota Kabupaten Polewali Mandar, ternyata hamper sama dengan kecamatan lain yaitu peningkatan kesehatan lingkungan, Usaha Kesehatan Bersumber Daya masyarakat, Peningkatan pengetahuan masyarakat akan Kesehatan terutama Perilaku Hidup bersih dan Sehat dan kebutuhan gizi  dan beberapa  kegiatan  pembinaan UKS. Secara keseluruhan usulan prioritas kegiatan masing-masing desa adalah sebagai berikut.

1. Kelurahan Polewali, kegiatan kesehataan masih belum diprioritaskan
2. Kelurahan Darma, mengusulkan pengadaan air bersih, Pembangunan WC Umum 25 unit
3. Kelurahan Wattang, mengusulkan Penyuluhan Kesehatan masyarakat dan pengusulan untuk mendapatkan jamkesmas
4. Kelurahan Manding, mengusulkan menyuluhan narkoba bagi generasi muda, Penyuluhan Kesehatan masyarakat, Pembinaan UKS dan Dokter Kecil SDN 18 Manding, Penimbangan Balita, Pembuatan MCK, Rehabilitasi Pustu Langkoso, pengadaan jamban Keluarga.
5. Kelurahan Pekkabata, mengusulkan rehabilitasi posyandu dan  peningkatan sarana kesehatan (puskesmas)
6. Kelurahan Takkatidung, mengusulkan kemitraan bidan dan dukun, pelatihan kader posyandu termasuk insentifnya dan sarana posyandu, pengadaan air bersih, MCK dan penataan  Pustu
7. Kelurahan Lantora, mengusulkan terminal air bersih, Sosialiasi Kesehatan Ibu dan Anak termasuk penyuluhan PHBS dan pengawasan sanitasi
8. Kelurahan Wattang dan Keluruhan Madatte, untuk kegiatan  kesehatan belum menjadi prioritas.

Pada kegiatan Musyawarah Perencanaan  Pembangunan tahun 2010 ada beberapa kegiatan yang menjadi catat penulis untuk dicermati lebih serius yaitu Semua kegiatan  yang diusulkan  pada dasarnya merupakan kebutuhan misalnya saja pembuatan posyandu, Pemberian insentif  kader posyandu, pengadaan ambulace desa, peningkatan gizi ibu hamil, bayi dan balita. Kegiatan ini kalau diperhatikan subtansinya  adalah kegiatan-kegiatan kebutuhan pokok masyarakat akan kesehatan disamping itu juga merupakan kegiatan pokok Puskesmas terutama yang berhubungan dengan Usaha Kesehatan Bersumberdaya masyarakat (UKBM).

Oleh karenaya kegiatan-kegiatan tersebut tentunya dapat difasilitasi oleh puskesmas dan direaliasaikan melalui kegiatan  koordinasi, permusyawaratan  antara Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Tehnis Kesehatan, Kecamatan sebagai Koordinator  Kesehatan di tingkat Kecamatan dan desa sebagai  penanggung jawab operasional kemasyarakatan serta masyarakat itu sendiri.

Sebagai contoh  peningkatan gizi ibu hamil dan bayi dapat langsung direalisasikan tampa harus diminta atau diprioritaskan untuk dikawal dalam penyusunan Anggaran  daerah tahun 2011. Kenapa demikian ?  ditingkat kecamatam dalam hal ini puskesmas telah ada petugas gizi yang dapat bekerja sama dengan PPK kecamatan ataupun desa dan merealiasikan kegiatan tersebut. Caranya,  menghubungi sasaran yang membutuhkan kegiatan ini, membuat janji kepada mereka bahwa akan dilakukan penyuluhan (demontrasi), biayanya dapat diperolah melalui jempitan bahan-bahan local. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya.

Untuk kegiatan yang diprioritaskan yaitu kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat, bisa dipenuhi melalui bantuan Dana APBD. Tetapi dari hasil pemantaun penulis, semua kegiatan yang ditawarkan, dibutuhkan pengaturan, koordinasi dan  musyawarah mufakat, dapat ditindak lanjuti atau dapat diselesaikan/direalisasikan pada tingkat kecamatan dapat juga ditindak lanjuti ditingkat SKPD Kabupaten,—— tampa  harus melalui musrenbang——–tetapi mengapa hal ini tidak terjadi?. Karena tidak lanjut kegiatan atau melalui jalur perencanaan  SKPD, telah memiliki aturan tertentu yang kadang dalam pelaksanaannya mempunyai tujuan sama, hanya karena ketidak mampuan petugas dalam melibatkan masyarakat, melalui pengaturan koordinasi dan musyawarah mufakat tidak berfungsi dengan baik.

Baca juga Tulisan terkait

1. Musrembang Polewali Mandar : Mencoba Berintegrasi dengan PNPM
2. Musrenbang Kecamatan Kab. Polewali Mandar Th. 2010
3. Musrenbang antara Kebutuhan, Keinginan dan Proses Perencanaan Program SKPD
4. Mengenang Kegiatan Integrasi Pendidikan dan Kesehatan 15 Januari 2004
5. Rencana Strategis Kesehatan 2010-2014
6. Pentingnya Logical framework –Kerangka Kerja Logis – Dalam Penyelenggaraan Program
7. ASIA-HAM Bidang Kesehatan
8. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
9. Tentang Kesehatan Masyarakat
10. Pengertian Ilmu Kesehatan Keluarga dan Penerapan Pendidikan Gizi
11. Pendidikan-Penyuluhan Gizi dan Kesehatan
12. Stakeholder, istilah apakah itu ?

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi dan Kesehatandi Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia