Anggaran JAMKESMAS adalah Uangnya Orang Miskin

Polewali Mandar Sulawesi Barat.– Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi Masyarakat Miskin  atau  Keluarga Miskin  dan semua anggota keluarganya  yang dikeluarkan oleh Negara  melalui  Departemen Kesehatan pada prinsipnya adalah kepunyaan mereka yang miskin (red : uangnya orang miskin), sakit tidak sakit  mereka  menyumbang Rp.1000.- ( baca seribu rupiah) perkapita perbulannya, walaupun sumber dana itu sendiri melalui pemerintah, tetapi tetap prinsipnya adalah dana tersebut untuk orang miskin  (red : uang orang miskin) yang akan dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Jika mereka orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan, mereka yang miskin harus tahu berapa besar yang dibayarkan  kepada pemberi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan apa yang didapat.

Mengapa demikian? karena di Kabupaten Polewali Mandar  pelayanan kepada yang miskin tidak dibayarkan berdasarkan perkapita perbulannya, tetapi dibayarkan berdasarkan jenis pelayanan dengan tarif dan jasa yang yang telah ditentukan. Ketidaktahuan mereka yang miskin terhadap jenis pelayanan yang didapat dan berapa biaya yang diberikan kepada pemberi pelayanan kesehatan adalah suatu pembohongan.

Apakah benar  telah terjadi pembohongan kepada mereka yang miskin ? berikut penulis  menyajikan  hasil investigasi  di berapa  Puskesmas di wilayah Kabupaten Polewali Mandar (pelaku, dan tempat  dirahasiakan) diawal tahun 2009.

“Ibu Ani (sebut saja demikian) adalah seorang bidan desa,  yang baru saja menolong persalinan, seperti biasa sehabis menolong persalinan, Ibu Ani  meminta Jasa  atau biaya-biaya yang dikeluarkan selama menolong persalianan,  ” ibu!, biayanya semua 450 ribu” kata sang bidan. Karena yang ditolong adalah peserta Jamkesmas, ibu bersalin ini hanya menunjukkan Kartu Jamkesmas, artinya  ibu bersalin tidak bisa memenuhi semua permintaan biaya-biaya yang diminta ibu  Ani.  Ibu Bidan Ani  juga tidak bisa memaksakan  permintaannya,  ibu bidan Ani  hanya mengingat bahwa di Puskesmas induknya ada pengelola Anggaran Jamkesmas, disinilah tempat sang bidan nantinya akan mengklaim  semua biaya yang keluar selama menolong persalinan, sebagai bukti,  bidan  terpaksa hanya meminjam  Kartu Jamkesmas sang ibu bersalin untuk ditunjukkan kepada pengelola Jamkesmas, bukti-bukti yang lainnya adalah Surat Keterangan  Melahirkan  yang dibuat  untuk ibu bersalin dan bayinya, partograf (lembaran  catatan proses persalinan). Setelah semuanya lengkap, sang bidan kemudian menunjukkan kepada pengelola jamkesmas puskesmas induknya, pengelola jamkesmas kemudian mengeluarkan kwitansi pembayaran sesuai dengan tarif dan jasa pelayanan yang diberikan,  yang menerima adalah sang bidan dan yang membayarkan adalah bendahara Jamkesmas.”

Dari peristiwa  tersebut diatas, dengan prinsip bahwa anggaran jamkesmas adalah kepunyaan mereka yang miskin (red : uangnya orang miskin) maka ada dua pembohongan yang terjadi adalah :

• Pembohongan atas Biaya (uang) yang diterima oleh bidan desa dari pengelola Jamkesmas Puskesmas Induknya tampa sepengetahuan sang ibu bersalin atau tampa melibatkan sang ibu bersalin dengan kata lainnya uang orang miskin itu telah di ambil tampa sepengetahuannya.
• Pembohonhan atas Jenis pelayanan yang diterima oleh sang ibu bersalin dari  ibu bidan tampa juga sepengetahuan sang ibu bersalin meskipun pada dasarnya  ibu bersalinan tersebut  telah  merasakan pelayanan yang diberikan oleh  bidan.

Pembohongan yang sangat jelas seperti peristiwa berikut :

“Sang ibu  hamil peserta  Jamkesmas, siap melahirkan di shubuh dini hari, bidan dipanggil melalui telepon seluler, namun ibu hamil tersebut keburu melahirkan, ibu bidan datang  3 jam kemudian. Tetapi laporan klaim Jamkesmas menyatakan sang bidanlah yang menolong, setelah dikonfirmasi, ibu bersalin tersebut awalnya mengaku ditolong bidan,— ia berkata demikian karena merasa takut dimarahi karena bersalin dirumah, bukan pada tenaga dan sarana kesehatan—– namun setelah dijelaskan prosesnya tentang hak mendapat biaya Jamkesmas, ibu bersalin tersebut akhirnya mengaku bahwa yang tolong adalah suaminya sendiri.”

Dua unsur pembohongan inilah yang menjadi alasan mengapa penulis yang ditugas oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat, untuk membuat  Draf Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar tentang Tarif dan Jasa Anggaran Jamkesmas Puskesmas Tahun 2009, Dan kemudian mencoba melakukan pengecekan pada kelompok sasaran pelayanan keluarga miskin dan  pemberi pelayanan, mencoba masukan prinsip Anggaran JAMKESMAS adalah Uangnya Orang Miskin, yang mereka harus tahu, tidak dibohongi, dibodahi.

Dalam Surat Keputusan ini  telah diuraikan dengan jelas tentang jenis dan besarnya pembayaran  yang diberikan kepada pemberi pelayanan kesehatan  yaitu dalam bentuk NOTA PELAYANAN dan PEMBAYARAN.  Nota ini adalah sebagai bukti pertanggung jawaban pemberi pelayanan  terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan dan juga sebagai bukti  bahwa mereka yang dilayani  telah memberikan biaya  kesehatan kepada si pemberi pelayanan kesehatan.

Ketiadaan NOTA ini sudah pasti adalah suatu pembohongan. Pembohongan adalah Ketidaktahuan. Ketidaktahuan adalah PEMBODOHAN. Dan pembodohan adalah sumber dari kemiskinan. Dan kita semua Manusia, Masyarakat Indnonesia tidak menginginkan kemiskinan, maka oleh karena itu seyognya setiap pemberi pelayanan kesehatan dapat memberdayaan orang-orang miskin yang mereka layani, bukan saja dari  kesehatannya tetapi juga dari Anggaran Jamkesmas yang prinsipnya adalah uangnya orang miskin  yang mereka gunakan.

Kesehatan adalah hak fundamentel setiap penduduk, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat  serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk orang miskin  diselenggarakan melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat yaitu anggaran diberikan dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat miskin untuk melindungi resiko sosial.  (@arali2008)

———————————————————————

Baca artikel terkait lainnya

1. Kemiskinan dan Perasaan Kemanusiaan
2. “Siap Difungsikan” Anggaran Jamkesmas Puskesmas Di Polewali Mandar Tahun 2009
3. Perdebatan Angka Kematian Ibu
4. Hasil Audit Non Klinis Kematian Ibu dan Bayi
5. Mama Aku Mau Mati

——————————————————–

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi dan Kesehatan
di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia

—————————————————————————–

Telusuri Blog ini dengan membaca dan mengklik halaman-halaman  berikut

PENGANTAR BLOG

Untuk memudahkan pengunjung mengerti tentang maksud dan tujuan penulisan artikel-artikel  yang ada dalam blog @arali2008 blog seorang profesional epidemiologi gizi dan kesehatan. ——–Kata profesional disini  ditujukan hanya semata-mata ingin menyajikan yang terbaik kepada setiap pengunjung,———— baca selengkapnya di @arali2008

NARASI2008

Telah ditulis narasi 2008 dari blog @arali2008 yang bertujuan memberikan gambaran kegiatan pembangunan kesehatan di kabupaten Polewali Mandar dari sudut pandang staf yang termuat dalam 30 an tulisan penulis selama tahun 2008, menghubungkannya dengan pengertian kesehatan yaitu keadaan sehat badan, jiwa dan sosial yang memungkin setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

DOWNLOAD

Download kami siapkan khusus bagi anda yang ingin membaca atau menggunakan beberapa hasil kajian penulis, pedoman-pedoman umum dari Depatemen Kesehatan RI, Hasil penelitian yang pernah @arali2008 lakukan dan beberapa analisis lainnya yang sengaja kami ambil dari berbagai sumber. Anda juga bisa download beberapa tulisan yang kami biasa sajikan dalam bagian akhir (halaman lainnya) pada postingan artikel-artikel @arali2008.

Ke POLEWALI MANDAR

Banyak orang (termasuk teman-teman dari Jakarta) yang kesulitan untuk ke Polewali Mandar. Anda juga mungkin mau atau kesulitan ke Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat, Anda juga kesulitan dalam hal transportasi, berikut ini data-data yang Anda bisa ambil untuk memperlancar perjalanan Anda ke Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat.

—————————————————