Kunjungan Kerja Pertama Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat di Polewali Mandar.

Polewali Mandar Sulawesi Barat.– Ditulis untuk  apa tujuan utama  kunjungan kerja pertama kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (dr. H. Achmad Azis M.Kes) bersama rombongan di Polewali Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Cara yang digunakan adalah dengan mencoba melihat alur pikir materi presentase yang digunakannya dalam memberikan gambaran pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat. Hasilnya adalah tidak ditemukan gambaran pembangunan kesehatan tingkat provinsi, yang ada hanya copy-paste pembangunan kesehatan Nasional, belum ada jabaran tingkat propinsi untuk ditindak lanjuti oleh Kabupaten. Gambaran hasil pembangunan kesehatan sebenarnya dapat dijabarkan dalam kerangka alur pikir yang dimulai status kelangsungan hidup, status kesehatan dan yang terakhir adalah status pelayanan.

———————————————————————————————————————

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (dr. H. Achmad Azis. M.Kes) bersama robongan melakukan kunjungan kerja pertama di Polewali Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar tanggal 16 Februari 2009, setelah tanggal 20 Januari 2009 lalu dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Agenda kunjungan kerja ini adalah presenatse program pembangunan kesehatan Provinsi Barat yang dilakukan di ruang pertemuan Ammana Wewang Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, pesertanya adalah staf dan pejabat serta kepala Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Operasional Puskesmas dan Penunjang Dinas, Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Setelah presentase selesai kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, setelah empat jam waktu pertemuan digunakan, acara akhirnya ditutup oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar (dr. H. Ayub Ali, MM)

Mungkin ini cuma pekiran saya yang selalu bertanya-tanya, ini adalah presentase yang akan memberikan gambaran bagaimana pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat ditangan kepala Dinas baru, dan nantinya kabupaten dapat menjabarkannya sebagaimana yang beliau ungkapkan dalam kata-kata prolognya (pembuka) bahwa ”dalam hal pembangunan kesehatan Provinsi Sulawesi Barat adalah rangking pertama atau kedua-ketiga Se Indoensia dari belakang”, untuk itu saya mencoba menyimak dengan serius presentase Sang Kepala Dinas (dr. H. Achmad Azis M.Kes), dimulai dari visi dan misi pembangunan kesehatan nasional yaitu Indonesia Sehat dengan kemandirian rakyat untuk hidup sehat dan misi membuat rakyat sehat dengan nilai-nilai yang dikembangkan berpihak pada rakyat, bertidak cepat dan tepat, kerja sama tim, integritas yang tinggi dan tranparansi dan akuntabilitas, dan seterusnya presentasenya berkisar strategi Departemen Kesehatan dalam pada pencapaian visi dan misi pembangunan kesehatan nasional.

Ditengah-tengah presentase, saya mencoba berbicara pelan pada teman saya disamping (Iwan Adi Putra) yang dulu adalah staf pribadinya, dan saya sendiri dulunya adalah editor setiap bahan presentanse yang akan dibawakannya pada setiap pertemuan, saya bertanya “Ini presentase Pembangunan Kesehatan Provinsi Atau Pembangunan Kesehatan Nasional” dijawab dengan pelan, “mungkin pada slide-slide berikutnya akan muncul” kata Iwan dengan pelan.

Ada sedikit pencerahan ketika presentase mulai masuk pada strong point Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat yaitu mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, pengembangan pertanian dan pengembangan infrastruktur. Namun pencerahan mulai kabur lagi ketika mulai lagi masuk pada slide berikutnya Standar Pelayanan Minimal yang harus dicapai dalam Pembangunan Nasional (SPM), saya mencoba menunggu slide berikutnya semoga ada penjabaran ke tingkat pembangunan Kesehatan Provinsi, ternyata slide penjabaran SPM ke tingkat Provinsi Sulawesi Barat benar-benar tidak ada, yang muncul hanya pencapaian program 3 tahun terakhir (2006-2008) inipun kebanyakan isi tabel pencapaian kosong tampa data. Dan kemudian pada slide perencanaan program dan kegiatan kesehatan propinsi hanya menguraikan sumber Dana APBD Provinsi dan Sumber dana lainnya setingkat propinsi tahun 2009, slide terakhir adalah ancaman pelaksananan program dan kegiatan dengan upaya penyelesaiannya tampa diserta dengan peluang dan kekuatan serta kelemahan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat.

Kesimpulannya, presentase Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sama sekali tidak menggambarkan bangaimana pembangunan kesehatan di provinsi Sulawesi Barat untu 3-5 tahun kedepan. Walaupun ada, itu hanyalah gambaran pembangunan Kesehatan Tingkat Nasional, dicopy dan dipaste sebagai pembangunan kesehatan provinsi. Dulu waktu dr. H. Achmad Azis. M.Kes masih menjabat kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar sangat tabu mencopi dan paste materinya pusat untuk dijadikan materi tingkat kabupaten sebelum dilakukan intepretasi dan penyesuaian-penyesuaian pada tatanan tingkat kabupaten. Kalau memang demikian apa artinya kunjungan kerja pertama Kepala Dinas Kesehatan Propvnsi Sulawesi Barat bersama rombongan. Dinas Kesehatan Kabupaten sama sekali tidak mendapatkan pedoman dan indikator pembangunan kesehatan Provinsi Sulawesi Barat untuk dijabarkan ditingkat kabupaten.

Karena tidak adanya pedoman dan indiktor propinsi maka kabupaten yang 1-3 tahun terakhir ini menggunakan pedoman dan indikator Pusat sebagai target yang tentunya sudah dilakukan penyesuian-penyesuain untuk pencapaian-pencapaian program dan kegiatan masih tetapi menjadi kiblatnya, hingga akhirnya terlihat dengan jelas Provinsi dan Kabupaten sedang berkompetisi dalam pencapaian program dan kegiatan, sangatlah tidak sesuai dengan semangat “ bersama kita bisa” membangun kesehatan di Provinsi termuda Sulawesi Barat, tidak sesuai dengan nilai-nilai pembangunan kesehatan yang disebutkan diatas. Sudah dipastikan juga Provinsi Sulawesi Barat akan kalah dengan provinsi-provinsi lain dan selalu berada pada rangking 1-2-3 dari belakang. Saya cuman berguman dalam pikiran, “mengapa staf perencanaannya sulit sekali membuatkan dan menjabarkan kebijakan pusat serta mengikuti alur pikiran pimpinan yang telah kapabel untuk dapat dipresentasekan materinya.?

Berikut ini menulis mencoba memberikan sedikit penjelasan bagaimana memberikan gambaran pembangunan kesehatan yang dapat digunakan untuk tingkat provinsi maupun kabupaten.

1. Status Kelangsungan Hidup :

• Angka Kematian Bayi dan balita yaitu jumlah kematian bayi dan balita yang dinyatakan per 1.000 kelahiran hidup
• Angka kematian Maternal yaitu kematian ibu hamil, bersalin dan nifas per 100.000 kelahiran hidup, dengan catatan propinsi atau kabupaten yang mempunyai jumlah kelahiran hidup tidak sampai dengan 100.000 tidak perlu (tidak bisa, sekali lagi tidak bisa) menggunakan angka 100.000 kelahiran hidup tetapi yang digunakan adalah jumlah tetapi dicantumkan juga jumlah kelahiran hidupnya realnya.
• Status Gizi biasanya yang digunakan adalah status gizi buruk dan kurang
• Status kelangsungan hidup lainnya adalah status imunisasi biasa yang disajikan adalah status imunisasi lengkap bayi.

Indikator-indiktor atau pedoman status kelangsungan hidup ini dapat memberikan gambaran keberhasilan pembangunan kesehatan 1-3 tahun kedepan terhadap kelangsungan hidup anak atau generasi yang akan datang di suatu wilayah.

2. Status Kesehatan

• Jumlah penduduk yang sakit dari yang sehat, baik penyakit infeksi atau non infeksi, menular) misalnya penyakit menular TBC, Kusta, Diare ISPA dan lain-lain. Pentakit tidak menular misalnya kardiovaskuler, Diabetes Militus, stroke, kejiawaan dan lain-lainya )
• Data-data lainya misalnya rata-rata lama hari sakit dan lain-lain

Indikator dan pedoman status kesehatan ini dapat memberikan gambaran kualitas fisik (jasmani) dan mental (rohani) masyarakat. Dapat menjelasskan banyaknya waktu seseorang yang terpakai/terbuang untuk berproduksi secara sosial dan ekonomis untuk memaksimal peningkatkan kwalitas hidup masyarakat disuatu wilayah

3. Status Pelayanan Kesehatan diantaranya :

1. Presesentase pencapaian (standar) pelayanan minimal Tujuh Program Pokok Puskesmas kecamatan yaitu

• program-program Gizi,
• Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
• Kesehatan Lingkungan (Kesling),
• Promosi Kesehatan,
• Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2M),
• Pengobatan,
• Dan Spesifik lokal

1. Banyaknya penduduk per Puskesmas yang digolongkan perkelompok umur, mulai dari bayi, balita, anak sekolah, pendnduk dewasa (laki-laki-perempuan), WUS, Usila, kelompok kerja dan lain-lain.
2. Banyaknya tenaga kesehatan atau dokter per 10.000 penduduk dan tenaga non kesehatan lainnya.
3. Banyaknya sarana kesehatan per jumlah penduduk dan lain-lain

Indikator dan pedoman status pelayanan kesehatan ini akan memberikan gambaran Jangkauan dan Pemerataan pelayanan kesehatan dan yang mempunyai daya ungkit terhadap status kesehatan dan kelangsungan hidup yang disebutkan diatas.

Indikator dan pedoman yang memberikan gambaran pembangunan kesehatan yang digunakan untuk tingkat provinsi maupun kabupaten, apabila dilakukan dengan komitmen dan konsistensi, maka apa yang menjadi visi dan misi pembangunan kesehatan Nasional (Indonesia Sehat) dan dijabarkan oleh propinsi dan ditindaklanjuti oleh kabupaten akan dengan mudah diwujudkan.

…………………………………………………………………………………………………………..

Baca Juga Artikel terkait

1. Bedah Konsep Strategi RPJPM 2007-20011 Provinsi Sulawesi Barat
2. Di Balik Layar Kepemimpinan dan Mutasi Kepala DInas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
3. Perdebatan Angka Kematian Ibu
4. Selamat Jalan BKKBN Polewali Mandari
5. Peran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Penyediaan Air Bersih Pedesaan

—————————————————————————

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris

Seputar Masalah Epidemiologi Gizi, Kesehatan dan Sosial

di Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Indonesia