Peraturan Bupati Polewali Mandar No 16 tahun 2008

POLEWALI, Peraturan ini untuk mengganti  Keputusan Buputi Polewali Mamasa nomor : KPTS. 22 /BK / XII / 2005 tentang Program Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas dan Rujukan yang di Jamin Pemerintah Kabupaten Polewali Mamasa tahun 2005-2006,Yang merupakan Kebijakan Buptai Polewali Mandar yang  biasa di kenal dengan ” Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Pada Masyarakat Polewali Mandar “. Peraturan ini juga sebagai pengganti Peraturan daerah Polewali Mandar yang belum  ada tentang pelayanan kesehatan  dasar gratis. Draf Peraturan ini dibuat oleh staf Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan saya ( Arsad Rahim Ali ) sebagai ketuanya.

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

Nomor : 16 TAHUN 2008

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN RUJUKAN RAWAT JALAN BAGI SELURUH MASYARAKAT YANG DIJAMIN PEMERINTAH

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan berkualitas melalui pembangunan kesehatan sebagai upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan

b. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan dimaksud pada huruf (a) dapat mencapai sasaran dan berjalan sesuai aturan yang berlaku perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan (lembaran Negara nomor 100 tahun 1992, tambahan lembaran Negara nomor 3495);

2. Undang-Undang nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara nomor 4422);

1. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4437), sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 4548);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menajdi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 160)

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1747/Menkes/SK/XII/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 417/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKESKIN) tahun 2007;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
  3. Masyarakat Polewali Mandar adalah warga yang berdomisili dalam wilayah kabupaten Polewali Mandar.
  4. Jaminan kesehatan masyarakat adalah jaminan pelayanan kesehatan dari pemerintah daerah kepada masyarakat Polewali Mandar atas pembebasan pembiayaan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas perawatan dan jaringannya termasuk rumah sakit umum daerah kelas III
  5. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
  6. Pelayanan kesehatan di puskesmas adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama atau di pusat-pusat kesehatan masyarakat tingkat kecamatan.
  7. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang hanya memerlukan tindakan dasar.
  8. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang mengalami masalah kesehatan mengunjungi saranan kesehatan tampa menginap diruang perawatan untuk keperluan observasi, penegakan diagnosa, pengobatan pelayanan medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
  9. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang mengalami masalah kesehatan yang mengunjungi sarana kesehatan dengan menginap diruang perawatan untuk keperluaan pengobatan, pelayanan medik, observasi, perawatan, penegakan peraturan diagnosis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada puskesmas perawatan dan Rumah Sakit Daerah kelas III
  10. Tempat tidur adalah tempat tidur penderita yang tercatat dan tersedia di ruang inap puskesmas perawatan dan rumah sakit daerah kelas III
  11. Pelayanan rujukan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang mengalami masalah kesehatan selama perjalanan pasien dari pelayanan kesehatan dasar ke pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
  12. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, penggunaan alat dan tindakan diagnosa lainnya
  13. Penunjang diagnosis adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang diagnosa
  14. Bahan dan alat adalah obat bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalan rangka observasi, diagnosa pengobatan, pelayanan medik dan pelayanan kesehatan lainnya
  15. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontang maupun disertai penyakit yang memerlukan tindakan medik.
  16. Jasa Pelayanan kesehatan adalah jasa yang diberikan oleh petugas Puskesmas, puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas III kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
  17. Operasional puskesmas, puskesmas perawatan dan jaringannya serta Rumah Sakit Umum Daerah Kelas III adalah kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas perawatan dan jaringannya serta Rumah Sakit Umum Daerah Kelas III
  18. Biaya adalah suatu sistem subsidi pembiayaan pelayanan kesehatan yang dihitung berdasarkan penduduk yang menderita sakit dalam suatu wilayah dan jangka waktu tertentu dengan unit cost yang ditetapkan oleh pemberi biaya.
  19. Perserta ASKES adalah Pegawai negeri sipil, penerima pensium.Veteran dan perintis kemerdekaan yang membayar yuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan
  20. ASKES Miskin adalah Asuransi Kesehatan bagi penduduk miskin yang anggotanya kepala keluarga beserta anggoata keluarganya yang masuk kategori miskin yang tercatat sebagai peserta program ASKESKIN
  21. Petugas Pelayanan adalah dokter, bidan, perawat bidan dan perawat

BAB II

JAMINAN KESEHATAN

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Polewali Mandar dengan pembebasan semua pembiayaan pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas, puskesmas rawat inap dan jaringannya termasuk rawat inap kelas III Rumah Sakit Pemerintah Daerah selain jaminan yang diberikan kepada keluarga miskin dan Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 3.

1. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tidak menjamin pembebasan pembiayaan pertolongan persalinan di rumah penduduk, puskesmas rawat inap dan jaringannya termasuk rawat inap kelas III Rumah Sakit Umum Daerah selain jaminan yang diberikan kepada keluarga miskin dan Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar.

2. Dalam hal pertolongan persalinan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar hanya menjamin pembiayaan sarana dan prasarana dalam program Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBLA) dari APBD.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 adalah Upaya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat yaitu hak untuk memperoleh dan meningkatkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB IV

SUBSIDI

Pasal 5

Sebagai konsekwensi adanya Jaminan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 2. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyiapkan dana subsidi sebagai biaya bagi pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas, puskesmas perawatan dan jaringannya termasuk rawat inap kelas III rumah sakit daerah melalui APBD setiap tahunnya yang besarannya minimal Rp. 2.500 per pasien.

Pasal 6

Dalam hal belum adanya jaminan pembebasan pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengatur pembiayaan pertolongan persalinan sebagai berikut

1. Pertolongan Persalinan tanpa penyulit di sarana kesehatan

    1. Jasa petugas : Rp. 200.000.-
    2. Jasa Sarana : Rp. 25.000.-
    3. Kemitraan (dukun) : Rp. 50.000.-
    4. Kunjungan Nifas : Rp. 75.000.- ( 3 x Rp. 25.000.-)

2. Pertolongan Persalinan tanpa penyulit pada kunjungan rumah

    1. Jasa petugas : Rp. 150.000.-
    2. Jasa Sarana : Rp. 100.000.-
    3. Transport : Rp. 100.000.- ( 4 kl KN x Rp. 25.000.-)
    4. Kemitraan (dukun) : Rp. 50.000.-

3. Jasa tambahan Pertolongan Persalinan dengan penyulit (patologis) untuk umum di Puskesmas Rawat Inap

    1. Ringan : Rp. 200.000.-
    2. Sedang : Rp. 500.000.- ( Khusus Pkm PONED )

4. Biaya rujukan

    1. Bidan desa ke Puskesmas : Rp. 25.000.-
    2. Puskesmas ke Rumah sakit berdasarkan jarak Rp. 5000.- perkilometer dan khusus untuk wilayah terpencil + Rp. 100.000.-

Pasal 7

Pengelolaan dana subsidi sebagai biaya pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pasal 5 diatur sebagai berikut :

1. 60 % untuk Jasa Petugas Pemberi Pelayanan kesehatan dasar

2. 40 % untuk operasional dan manajemen pelayanan kesehatan dasar

Pasal 8

Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada pasal 7 diatur oleh penanggung jawab langsung puskesmas, puskesmas perawatan dan jaringan serta Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 8

Sasaran Jaminan Kesehatan melalui subsidi APBD Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pasal 5 hanya terhadap masyarakat di luar pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1, penerima subsidi Askes miskin dan peserta Askes pegawai Negeri Sipil serta peserta askes lainnya.

BAB V

PROSEDUR JAMINAN KESEHATAN

Pasal 9.

Masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 8 harus membawa bukti diri sebagai penduduk Kabupaten Polewali Mandar dengan memperlihatkan KTP atau surat keterangan Lurah/Desa setempat.

Pasal 10

Bagi pasien yang ditanggung subsidi askes miskin tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dengan berkewajiban memperlihatkan kartu askes miskin kepada petugas puskesmas, puskesmas perawatan dan jariangannya serta kelas III Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 11

Pasien PNS peserta PT. Askes Persero tetap berkewajiban membawah Kartu Askes setiap kali berkunjung di tempat pelayanan kesehatan Puskesmas, puskesmas perawatam dan jariangannya serta kelas III Rumah Sakit Daearh.

BAB VI

WAKTU PELAYANAN

Pasal 12

  1. Pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas, puskesmas perawatan dan jaringannya serta kelas III Rumah Sakit Umum Daerah dilayani sesuai jam kerja efektif mulai pukul 08.00-14.00. wita
  2. Pelayanan gawat darurat klinik dilaani 1 x 24 jam dan rawat inap di puskesmas perawatan dan kelas III Rumah Sakit Umum Daerah

BAB VII

JENIS PELAYANAN DAN KEGIATAN

PASAL 13

  1. Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat pada puskesmas, puskesmas perawatan dan jaringannya termasuk kelas III Rumah Sakit Umum Daerah adalah
    1. Pelayanan Kesehatan Dasar
    2. Operasional dan manajemen pelayanan kesehatan dasar
  2. Pelayanan kesehatan dasar meliputi
    1. Rawat jalan tingkat pertama
    2. Rawat inap tingkat pertama termasuk kelas III Rumah Sakit Umum Daerah
    3. Pelayanan Kesehatan di luar gedung.
    4. Pelayanan persalinan tidak termasuk pertolongan persalinan
  3. Rawat jalan tingkat pertama meliputi
    1. Konsuktasi medik dan penyuluhan kesehatan
    2. Pemeriksaan fisik
    3. Pemeriksaan laboratorium sederhana ( darah, Urine dan feces rutin)
    4. Tindakan medis sederhana
    5. Pemeriksaaan dan pengobatan gigi dasar
    6. Pemerikasaan dan pengobatan ibu hamil, nifas, menyusui bayi dan balita
    7. Pelayanan rujukan kasus kedaruratan dari puskesmas ke rumah sakit;
    8. Pemberian obat-obatan sesuai indikasi medis
    9. Pelayanan imunisasi
    10. Pelayanan dan pengobatan darurat
    11. Pelayanan KB dan penanganan efek samping (alat kontrasepsi disediakan oleh BKKBN)
    12. Dan lain-lain
  4. Rawat inap tingkat pertama bagi puskesmas perawatan dan kelas III Rumah Sakit Umum Daerah
    1. Akomodasi
    2. Pemeriksaan fisik
    3. Tindakan medik
    4. Pemeriksaan laboratoriun sederhana
    5. Pemberian obat-obatan, bahan habis pakai
    6. Dan lain-lain
  5. Pelayanan kesehatan diluar gedung meliputi
    1. Pelayanan rawat jalan
    2. Pelayanan kesehatan di Posyandu
    3. Pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah ( perawatan kesehatan masyarakat)
    4. Penyuluhan kesehatan
    5. Imunisasi rutin dan Pin posyandu dan Pos Kesehatan lain.
    6. Pelayanan ibu hamil
    7. Survailan epidemiologi penyakit, gizi dan masalah kesehatan lainnya.
    8. Pelayanan Kesehatan
    9. Dan lain-lain
  6. Pelayanan Persalinan tidak termasuk pertolongan persalinan meliputi :
    1. Pemeriksaan persalinan
    2. Akomodasi
    3. Perawatan ibu dan bayi baru lahir
    4. Pemeriksaan laboratorium sederhana
    5. Pemberian obat dan bahan habis pakai
    6. Rujukan bidan desa ke puskesmas dan puskesmas ke rumah sakit bila diperlukan ( termasuk penyediaan ambulance darurat).
    7. Dan lain-lain

BAB VIII

SANKSI

Pasal 14

Dalam hal jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan pada masyarakat (pasien) selain dari pertolongan persalinan, maka segala bentuk pembayaran yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas perawatan dan jaringannya termasuk kelas III Rumah Sakit Umum daerah adalah dibebaskan.

Pasal 15.

1. Penarikan biaya pelayanan kesehatan yang dilakukan di puskesmas, puskesmas perawatan dan jaringannya termasuk kelas III Rumah Sakit Umum Daerah adalah suatu pelanggaran.

2. Penarikan biaya pertolongan persalinan melebihi biaya maksimal yang telah ditentukan di rumah penduduk, puskesmas, puskesmas rawat inap dan jaringannya termasuk rawat inap kelas III Rumah Sakit Umum Daerah adalah suatu pelanggaran.

3. Bagi petugas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, maka akan dikenakan sanksi berupa pengembalian uang sebesar 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipungut dari pasien yang bersangkutan dan diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 16

1. Kepala Dinas Kesehatan melakukan pengawasan secara tehnis terhadap pelaksanan surat keputusan ini.

2. Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Buputi Polewali Mamasa nomor : KPTS. 22 /BK / XII / 2005 tentang Program Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas dan Rujukan yang di Jamin Pemerintah Kabupaten Polewali Mamasa tahun 2005-2006, tidak berlaku lagi dan yang berkaitan dengan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Polewali akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini, sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 19

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada saat ditetapkan. Dan akan dilakukan perbaikan bila dikemudian hari ditemukan kesalahan-kesalahan.

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Ditetapkan di Polewali

pada tanggal 20 Juni 2008

Bupati Polewali Mandar

ttd

A L I B A A L

Diundangkan di Polewali

Pada tanggal Juni 2008.

M. NATSIR RAHMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2008 NOMOR 16.

Iklan

Perihal Arsad Rahim Ali
Adalah pemilik dan penulis blog situs @arali2008. Seorang pemerhati -----OPINI DARI FAKTA EMPIRIS----seputar masalah epidemiologi gizi dan kesehatan di wilayah kabupaten Polewali Mandar. Dapat memberikan gambaran hasil juga sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia. Tertulis dalam blog situs @arali2008 sejak 29 Februari 2008.

One Response to Peraturan Bupati Polewali Mandar No 16 tahun 2008

  1. ok,tk

    arali2008 menjawab
    terima kasih atas kunjungannya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: