Tragedi Kemanusiaan Kambacong dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan

Polewali Mandar Sulawesi Barat,— Opini ini kutulis ketika terjadi Demo Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat kepada Bupati untuk mencopot Direktur RSUD Polewali karena telah terjadi Kematian warga miskin (Almarhum Kambacong) asal Kabupaten Majene  Propinsi Sulawesi Barat yang dirujukan ke RSUD Polewali. ” Kambacong  tidak dilayani”  karena bukan warga Kabupaten Polewali Mandar.

 

Sangat Dramatis andaikata demikian! seperti yang disuarakan oleh pendemo kepada Pemda Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat dan DPRDnya, hanya karena kematian pasien miskin Kambacong, dua hari berturut minggu dan senin tanggal 20 dan 21 April 2008. Kambacong tidak dilayani secara maksimal, masyarakat seakan tahu bahwa kabupaten ini ternyata telah mendapat penghargaan tertinggi atas keberhasilan pembangunan kesehatan dari Presiden Republik Indonesia Bapal Susilo Bambang Yudoyono 14 November 2007 di Jakarta, tapi mengapa sistem kesehatan yang terbangun ditingkat pelayanan begitu tidak maksimal, terpisah-pisah, tidak menggambarkan suatu sistem pelayanan kesehatan yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi antar unit pelayanan sistem, sub sistem, dan suprasistem pelayanan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat telah dengan susah payah mengeluarkan kebijakan yang sangat strategis dan berani untuk menjawab masalah utama dan akar masalah masalah dari sistem pelayanan kesehatan di tingkat pelayanan yaitu dengan menggratiskan semua pelayanan kesehatan dasar ditingkat kecamatan (Puskesmas) dan jaringannya pada keluarga miskin maupun tidak miskin dan gratis pada kelas III Rumah Sakit Daerah (kecuali persalinan), rupanya belum mampu di jabarkan oleh mereka yang berada pada tingkat pelayanan tersebut, kemudian jangan heran ketika ada kasus kematian pasien miskin Kambacong, seakan mewakili masyarakat seketika kaget “ada apa ini!” ada dengan pembangunan kesehatan di Kabupaten ini, yang katanya sudah mendapatkan penghargaan tertinggi dalam bidang pembangunan kesehatan Manggala Karya Bakti Husada.

Manggala Karya Bakti Husada

Apa arti penghargaan tertinggi pembangunan kesehatan ini?. Penghargaan ini adalah penghargaan institusi dan masyarakatnya, penghargaan yang diberikan karena sistem pelayanan kesehatan yang telah ditata oleh  Pemerintah Pusat  yang dikenal sebagai visi Indonesia Sehat   yang dapat dicapai dengan Pencapaian Indikator Inddonesia Sehat  sebagai Target Pemerintah Daerah telah berjalan dengan baik untuk mewujudkan masyarakat sehat,  Visi ini seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 yang sekaligus juga menjadi visi kita bersama ( karena dibuat bersama masyarakat melalui wakilnya di DPR dan Pemerintah) yaitu mewujudkan keadaan sehat fisk, mental dan sosial agar setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam hal visi kesehatan ini saya menggunakan visi Indonesia Sehat sebagai  penjabaran Undang-Undang  Kesehatan  untuk digunakan  setiap Kabupaten  sebagai targget Kabupaten Sehat.  Saya menggunakan visi ini agar tidak terjadi  presepsi yang berbeda antar daerah untuk memperjuangkan daerahnya masing-masing mencapai Kabupaten Sehatnya tampa melihat kabupaten lainnya, lagi pula visi Indonesia sehat sebagai indikator kabupaten Sehat adalah  cenderung  digunakan  sebagai visi institusi, jadi  sangat tepat dalam tulis ini saya menggunakan  target kabupaten sehat sebagai penjabaran dari Indikator Indonesia sehat  sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-uandang kesenatan nomor 23 tahun 1992.

RSUD Polewali

Institusi RSUD Polewali, seharusnya cepat memperbaiki diri karena data tahun 2006 Rumah Sakit ini, berdasarkan kajian Tim Pengembangan Rumah Sakit yang dibentuk oleh Bupati Polewali Mandar pertengahan tahun 2007 disimpulkan ” Ditahun 2006 tiap dua hari terjadi kematian” dan berdasarkan analisis hubungan BOR (penggunaan tempat tidur oleh pasien), LOS ( lamanya pasien dirawat) dan TOI (interval penggunaan tempat tidur yang tidak digunakan), ternyata “Rumah Sakit Umum Daerah Polewali lebih menekankan efisiensi dari pada mutu”. Hasil kajian Pengembangan Rumah Sakit Umum Polewali ini telah dipaparkan di depan anggota DPR Pusat saat kunjungan kerja ke Propinsi Sulawesi Barat transit Kabupaten Polewali Mandar dan Juga DPRD Polewali, termasuk kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Barat bahkan pihak Rumah Sakit sendiri, yang pada prinsipnya semua pengambil kebijakan telah merekomendasikan bahwa rumah sakit umum Polewali disepakati untuk dijadikan rumah sakit rujukan untuk daerah disekitarnya kawasan Propinsi Sulweasi Barat Kabupaten Majene dan Mamasa serta Sulawesi Selatan perbatasan Kabupaten Pinrang

Efisiensi dan Mutu

Semua orang sudah pasti tahu terutama yang bekerja ditingkat pelayanan sosial, bahwa pada setiap unit pelayanan terutama yang bersifat jasa sosial mutu lebih diutamakan dari pada efisiensi, apabila efiensi yang diutamakan maka pelayanan manusia dengan kemanusiaannya akan digantikan dengan pelayanan manusia dengan “penggunaan alat dan bahan serta obat dalam pelayanan” dalam hal ini pelayanan kesehatan, sehingga tidak mengherankan kasus Kambacong yang mewakili apresiasi masyarakat menuntut aspek kemanusiaannya Mungkinkah hasil kesimpulan tin kajian yang dibentuk Bupati Polewali Mandar, kurang mendapat perhatian dari Pihak Rumah Sakit, karena alasan tidak melibatkan pihak Rumah Sakit (kecuali dalam pengambil sumber datanya) ataukah sumber datanya yang kurang valid, yang jelas Kesimpulan tersebut adalah “warning” untuk segera melakukan perbaikan mutu pelayanan kesehatan dari pada peningkatan efisiensi. Oleh Bupati Polewali Mandar sendiri telah memasang Baliho di Halaman Rumah Sakit “ Kutitip Pelayanan Kesehatan Kepadamu”.

Dan selanjutnya Pemerintah Daerah dalam hal ini pengambil kebijakan tertinggi ( Bupati Polewali Mandar) melalui timnya telah membuat rencana Jangka Menengah dan Panjang untuk menjadikan RSUD ini menjadi Pusat Rujukan di kawasan Sulawesi Barat terutama Kabupaten tetangganya Majene, Mamasa dan daerah perbatasan Pinrang Sulawesi Selatan, tapi mengapa RSU Polewali kurang memperhatikan rencana jangka pendek alias memperbaiki mutu pelayanan yang salah satunya adalah tingkat kepuasaan masyarakat disamping kode etik pelayanan profesionalisme kesehatan, pelayanan seakan-akan berjalan sendiri-sendiri dalam suatu bingkai pembangunan kesehatan atau sistem pelayanan kesehatan prima, sehingga yang terjadi adalah saling mengalahkan, jelas mereka belum siap atau kita semua belum siap sehingga dengan kasus ini kita dan unit pelayanan baru memulai bahwa mutu pada pelayanan jasa sosial lebih penting daripada efisiensi, hingga akhirnya masyarakat tidak perlu menggugat Manggala Karya Bakti Husada Arupala, Bisakah dicabut kembali atau dihancurkan sendiri oleh masyarakatnya.

Renungan………

Kematian Kambocong telah menjadi pengalaman yang berharga bagi kita semua stakeholder ( pengambil kebijakan, setiap pelaksana dan penerima pelayanan ) penghargan ini walaupun tidak berarti bagi masyarakat tapi tidak harus dimusnakan. Lalu untuk siapa penghargaan tersebut, karena ini adalah “OMONG KOSONG”. demikian kata pendemo. Tidak harus juga demikian karena suatu penghargaan dari suatu keberhasilan harus juga dilihat suatu kegagalan, memang sangat dramatis Penghargaan tertinggi untuk masyarakat tapi masyarakat sendiri tidak mengakuinya.

——————————————————————————————

Baca Juga Artikel terkait

1. Bedah Konsep Strategi RPJPM 2007-20011 Propinsi Sulawesi Barat
2. Di Balik Layar Kepemimpinan dan Mutasi Kepala DInas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
3. Perdebatan Angka Kematian Ibu
4. Selamat Jalan BKKBN Polewali Mandari
5. Peran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Penyediaan Air Bersih Pedesaan
6. Laporan Kasus Jumino, Neurofibromatosis di Polewali Mandar Sulawesi Barat

—————————————

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris

Seputar Masalah Epidemiologi Gizi dan Kesehatan

di Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat