HKN-45: Ksatria Bakti Husada Arutala Bupati Polewali Mandar

Polewali Mandar Sulawesi Barat.@arali2008– Pada acara penandatangan kerja sama publikasi pencapaian MDGs Polewali Mandar  Antara Bupati Polewali Mandar Bpk Ali Baal dengan  Media  yang ada di Polewali Mandar  yang dilaksanakan tanggal 11 November 2009 jam  14.00 Wita,  ————– Saya di undang sebagai seorang peserta  kontributor tulisan pada Website MDGs Polewali Mandar.org. ——–sebelum acara dimulai tiba-tiba saya didatangi  sdr. Amri Makkaruba, wartawan Radar Mandar dan menanyakan kepada saya tentang penghargaan dari Menteri Kesehatan kepada Bupati Polewali Mandar, saya kaget dan benar-benar belum tahu “penghargaan apakah itu!”, karena baru saja fax diterima oleh bagian Humas tentang pemberitahaun kepada Bupati Polewali Mandar untuk menghadiri penerimaan penghargaan kepada Induvidu/institusi Bakti Husada,  dari Menteri Kesehatan  RI. Saya mencoba melihat fax tersebut, ternyata memang benar, saya benar-benar tidak tahu karena memang dikantor saya tidak ada persiapan sedikitpun ataupun usulan tentang penghargaan tersebut, saya hanya bisa mengatakan kepada sdr Amri Makkaruba, itu adalah penghargaan Ksatria Bakti Husada, ia tidak begitu yakin, bahkan sdr M. Danial, Kepala Bagian Humas Pemda Polewali Mandar sekaligus  juga  sebagai Kontributor (wartawan) Harian Fajar, mengatakan kepada saya, “jangan spekulasi karena ini menyangkut bapak Bupati”

Penghargaan Ksatria Bakti Husada Arupala adalah  penghargaan yang paling tepat diberikan kepada Polewali Mandar  setelah tahun 2007, pada Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 43  Polewali Mandar mendapatkan penghargaan Manggala Karya Bakti Husada, penghargaan yang diberikan kepada Institusi  Dinas Kesehatan/Pemda Polewali Mandar. Pada penghargaan tersebut saya ditugaskan sebagai penyusun dokumen penghargaan untuk diverifikasikan oleh Tim Penghargaan Depkes RI. Ada dua dokumen yang saya buat, yang pertama dokumen yang berbentuk Tulisan Capaian Pembangunan Kesehatan  3 tahun 2005-2007 dan yang kedua Adalah Dokumen dalam bentuk Video Kegiatan Bapak Bupati Polewali Mandar dalam Pembangunan Kesehatan.  Kedua Dokumen tersebut terutama document  Capaian Pembangunan Kesehatan 3 tahun 2005-2007  berhasil dipresentasekan oleh Kepala Dinas kesehatan, waktu itu dijabat oleh Dr. H. Achmad Azis. M.Kes (sekarang Kepala dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat) didepan tim verifikasi Depkes RI, walaupun saya tidak diikutkan untuk mendampingi presentase tersebut, saya bisa mengamati, yang paling kritis dalam presentase tersebut adalah angka kematian ibu dan anggaran daerah untuk pembangunan kesehatan,  waktu itu, saya diperintah dari Jakarta untuk menambah analisis kematian ibu 3 tahun dan anggaran pembangunan kesehatan perkapita dari tahun 2005-2007. Dr. H. Achmad Azis, M.Kes mengatakan;  “analisis kedua item tersebut sangat menentukan dapat atau tidak dapatnya penghargaan Manggala Karya Bakti Husada,” Beliau sangat mengharapkan kepada  saya untuk membuat analisis yang tepat agar penghargaan dapat diberikan pada Bupati di akhir masa jabatan 2004-2008. Akhirnya Depkes RI bisa melihat ada benang merah pembangunan Kesehatan di Polewali Mandar telah bergerak menujuh pencapaian Indikator Indonesia Sehat 2010 sebagai target Kabupaten Polewali Mandar dalam membangun kesehatannya.

Penghargaan Ksatria Bakti Husada Arutala

Saya tidak tahu persis pada perayaan Hari Kesehatan Nasional Ke 45, 12 November 2009  ini, kalau tidak ada yang mengusulkan penghargaan Kstaria  Bakti Husada Arutala, berarti  Depkes RI mencoba memantau kinerja Pembangunan Kesehatan di Polewali Mandar, sudah pasti dari dokumen-dokumen  pembangunan kesehatan  2 tahun terakhir 2008-2009 dan juga tentunya sebagai tindak lanjut dari dokumen dari penghargaan Manggala Karya Bakti Husada.

Saya dapat katakan bahwa pembangunan kesehatan di Polewali Mandar yang paling berhasil sebenarnya adalah Bupati Polewali Mandar sebagai Induvidu dalam arti sebagai seorang pemimpin. Pada tatanan pengambil kebijakan dalam Pembangunan Kesehatan Beliau sangat berhasil, diantaranya kebijakan tentang :

1. Kebijakan tentang Pencegahan dan Penanggulangan tentang Gangguan Akibat kekurangan Yodium yaitu Peraturan Daerah (PERDA) tentang Distribusi dan Pemantauan Garam Di Polewali Mandar dan diindaklanjuti sebagai kewenangan camat dalam bentuk PERDA untuk melakukan pemantauan secara rutin.
2. Kebijakan tentang pelayanan kesehatan gratis yang dari semula dalam bentuk SK (Surat Keputusan) telah menjadi Peraturan Bupati dan sekarang sementara  menampung berbagai aspirasi dan melihat situasi, kondisi serta kebutuhan masyarakat  untuk dijadikan Peraturan Daerah (PERDA).
3. Berbagai SK Bupati telah diterbitkan tentang Kebijakan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali Mandar dari type C menjadi Type B, sekarang telah terakreditasi lulus Type C dengan nilai 80 artinya atau dengan pengertian, sangat layak untuk di kembangkan menjadi Type B.
4. Kebijakan tentang Indikator-Indikator MDGs untuk dijadikan Indikator dalam  Pembangunan Jangka Menengah (PJM) Polewali Mandar 2009-2014.
5. Dan beberapa aktifitas Bupati Polewali Mandar tentang pembangunan kesehatan  yang menunjukkan kepedulian, keberpihakan dan komitmen dalam menggerakan dan memberdayakan masyarakat Polewali Mandar untuk hidup sehat

Saya ucapkan Selamat  kepada Bupati  Polewali Mandar Drs. H. Andi Ali Baal Masdar, M.Si. Atas penganugrahan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada Arutala dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Endang Rahayu Sedyaningsih, Pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 45 tahun 2009 tanggal 12 November 2009 di Jakarta Atas Jasa Besarnya Dalam Menggerakan Dan Memberdayaan masyarakat untuk Hidup Sehat.

Penjabaran Kebijakan yang masih sangat lemah

Sebagimana penulis katakan diatas  bahwa pembangunan kesehatan di Polewali Mandar yang paling berhasil sebenarnya adalah Bupati Polewali Mandar sebagai Induvidu dalam arti sebagai seorang pemimpin. Dalam tatanan pengambil kebijakan dalam Pembangunan Kesehatan Beliau sangat berhasil. Penulis katakan demikian karena pada tatanan penjabaran kebijakan  Pembangunan Kesehatan yaitu  mereka  yang berada pada eselon III dan IV  Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, boleh dikatakan masih kurang maksimal  atau kalau boleh saya katakan masih sangat lemah. Kurang maksimal dalam pengertian tidak adanya penjabaran kebijakan bupati semisal dalam bentuk pedoman atau petunjuk operasional terkhusus dalam bidang pemberdayaan yang akan digunakan oleh para provider kesehatan (para pelayan kesehatan) untuk  menggerakan dan memperdayakan masyarakat untuk hidup sehat, hingga apa yang dilakukan oleh provider selalu hanya dilihat dari fisik atau output tapi bukan proses, dalam tatanan ini terlihat berhasil, tetapi yang berhasil adalah tentunya adalah Bupati tetapi yang dirugikan adalah masyarakat, misalnya ketidak tahuan  melakukan penggerakkan dan pemberdayaan masyarakat oleh Fasilitator Pemberdayaan SWLIC (Sanitation Water Low Income Cammunity) di Kecamatan Luyo, sehingga cakupan jamban keluarga dikecamatan tersebut hanya 1,5 % (data Survey MDGs Polewali Mandar 2007), akibatnya dapat diprediksi ditahun 2008 dan awal tahun 2009 di Kecamatan Luyo terjadi KLB Diare dan menewaskan kurang lebih 20 meninggal dunia.

Penjabaran kebijakan akan terlihat sangat baik jika kerja sama dilakukan dengan Lembaga-lembaga non pemerintah tingkat Nasional bahkan Internasional  juga tentunya tingkat local —walaupun tentunya yang local masih tergantung dari Pemda Polewali Mandar—-penggerakan dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat terlihat  sangat berhasil, Misalnya saja

1. Kerja sama dengan Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) dalam program Kesehatan masyarakat  dengan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bidang Kesehatan dan Tim Kesehatan Masyarakat, walaupun kerja sama telah berakhir namun kelompoknya masih eksis sampai sekarang.
2. Kerja sama dengan dengan UNICEF yang mengikutkan LSM Lokal dalam program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak dan Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang terhimpun dalam Program KHPPIA (Kelangsungan Hidup Perlindungan dan Perkembangan Ibu dan Anak) dengan mengfasilitasi kemitraan bidan dan dukun,  Mengembangkan PONED (Pelayanan Obstetrik Neontal Emergency Dasar) dan PONEK (Pelayanan Obstetrik Neontal Emergency Klinis) dan lain-lain.

Ksatria Bakti Husada Arutala dan Masyarakat Polewali Mandar

Ksatria Bakti Husada Arutala dan masyarakat Polewali Mandar  adalah kesimpulan dari keseluruhan tulisan penulis diatas, sang pimpinan telah menjadi Ksatria  bidang pembangunan kesehatan khususnya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat. Masyarakat telah berpartisipasi  sebagai hasil dari digerakan dan diberdayakan walaupun belum semua telah digerakkan dan diberdayakan ataupun gagal di gerakan dan diberdayakan, itu bukan karena gagalnya sang Pimpinan tetapi belum maksimalnya penjabaran pada tatanan penjabaran kebijakan  diantara pengambil kebijakan dan pemberi pelayanan masyarakat, hal ini memang sulit karena mereka tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang bisa hanya dengan  bentuk kerja sama dengan non pemerintah, yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan oleh non pemerintah sebagaimana yang saya tulisan penjabaran kebijakan dalam hal penggerakan dan pemberdayaan masyarakat akan terlihat sangat baik jika kerja sama dilakukan dengan Lembaga-lembaga non pemerintah, artinya tidak semua pekerjaan pemerintah  mampu dilakukan oleh pemerintah, jika yang tidak mampu dilakukan pemerintah masih tetap dilakukan oleh pemerintah, sudah pasti kegagalan yang ditemukan, masyarakat sudah pasti dirugikan. Hanya Ksatria Bakti Husada Arutala  yang tahu untuk tidak merugikan masyarakat.

JANGAN LUPA!  Baca juga Tulisan-Tulisan  terkait

1. Perdebatan Angka Kematian Ibu
2. Peran Kepala Dinas Kesehatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dalam penyediaan Air Bersih
3. Tragedi Kemanusiaan Kambacong dan Efisiensi Pelayanan Kesehatan
4. Selamat Atas Terpilihnya Kembali  Bupati Polewali Mandar

———————————————————————–

Blogger @arali2008

Opini dari Fakta Empiris Seputar Masalah Epidemiologi Gizi dan Kesehatan
di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat Indonesia

About these ads